LFX sendiri memiliki konsep sebagai pesawat latih-lanjut generasi ke 5, dan dengan kemampuan multi-misi dan dirancang agar bisa sesuai dengan kondisi geografis Indonesia. Sulistyo menambahkan, meski dengan anggaran yang sedikit, ia bersama beberapa teman sesama penelitinya sudah berhasil membuat konsep LFX kecepatan supersonik.
"PKPP itu cuma Rp 250 juta, itu untuk penelitian 5 peneliti untuk satu tahun. Rp 250 juta itu untuk honor penelitinya, pembuatan modelnya, dan sebagainya. Itu dikelola Kemenristek, setiap PKPP itu dijatah Rp 50 juta untuk setiap peneliti. Tapi kita sudah di tahap conceptual design, kita sudah merancang bentuk luarnya dan kita uji dengan terowongan angin dan simulasi CFD," imbuhnya.
Project LFX sudah dilakukan sejak tahun 2012, namun sayangnya program ini tidak berlanjut karena masalah anggaran. Selain itu, hampir seluruh tim Pustekbang Lapan sedang mengembangkan pesawat sipil N-219 bersama PT Dirgantara Indonesia.
"Cuma tahun 2012 saja, sebetulnya tahun 2013 ada penelitian intern untuk membuat model terbangnya, tapi ternyata dananya nggak ada. Selain itu tahun ini PKPP tahun ini sudah tidak ada lagi. Tahun ini sudah tidak ada lagi penelitiannya (LFX), karena hampir semua SDM terlibat di N-219 karena itu kan butuh banyak tenaga dan ini (LFX) juga belum prioritas," urai Sulistyo.
Untuk kelanjutan Program LFX, pria yang telah puluhan tahun berpengalaman di teknologi penerbangan ini menyerahkan sepenuhnya kepada Pemerintah. Karena ini merupakan program jangka panjang yang membutuhkan anggaran dan penelitian yang lama.
"Tergantung pimpinan nasional kita, bagaimana? Apakah mau meneruskan IFX kalau KFX-nya nggak jadi. Tapi waktu kita mendisain itu ada narasumber dari dokter ITB yang juga terlibat dalam program bersama Korea dan juga Pak Agung Nugroho, beliau juga terlibat dalam KFX. Jadi sebetulnya walaupun konsepnya beda, tapi hampir miriplah dengan program IFX gitu," tambahnya.
Jika diteruskan, ia berharap pemerintah membantu transfer of technology dengan negara lain agar program LFX bisa berjalan dengan cepat. Selain itu, perlu dibangun konsorsium pesawat tempur nasional.
"Pesawatnya nggak terlalu masalah, tapi instrumentasinya kalau kita mau membuat kelas generasi 5 itu sudah siluman. Kalau siluman itu Korea saja teknologinya belum dikasih sama Amerika. Jadi diberi saja tapi ilmunya tidak dikasih. Tapi kita tetap berusaha, karena kan pesawat terbang itu kan tidak hanya dalam jangka waktu 1-5 tahun. Tapi sampai jangka 15 tahun. Siapa tahu pada saat kita harus membuat, entah itu ada pengetahuan atau sudah ada negara lain yang mampu bekerjasama dengan kita," katanya.
"Kalau untuk sampai tingkat prototipe, tentu diperlukan konsorsium, karena Lapan tidak mampu sendiri. Seperti PT DI untuk industrinya, lalu BPPT karena mereka punya laboratorium, ITB dan sebagainnya. Kalau kita tugasnya sebagai perisetnya aja," jelas dia.
Sementara, dihubungi terpisah, juru bicara Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) Silmi Karim menilai program LFX ini bisa dimaksimalkan agar membantu kemandirian dalam negeri. Ia berharap tim peneliti LFX bisa membantu program KFX/IFX, agar kemandirian pesawat tempur dalam negeri bisa segera terlaksana.
"Kita harus melakukan satu sinergi, baik itu penelitian atau pengembangan riset dan teknologi. Sehingga energinya itu bisa dimaksimalkan di satu tujuan. Kalau Kemenhan punya kebijakan KFX/IFX dengan Korea, terus kemudian ada Lapan dengan LFX. Nah ini kan ada 2 Energi, yang kalau dimaksimalkan lebih bagus. Intinya kita perlu memaksimalkan potensi bangsa," ungkap Silmi. (Tanti Yulianingsih | Liputan6)
