 |
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memakai cenderamata helm pasukan perdamaian United Nations (UN) dari Sekjen PBB, Ban Ki-moon, di Sentul, Bogor, beberapa waktu lalu. |
Pengaruh Indonesia dalam hubungan internasional sebenarnya terus berkembang. Namun, negara ini belum akan menjadi kekuatan besar dalam jangka pendek dan menengah.
Demikian analisis pengamat Indonesia dari Lowy Institute for International Policy, Dave McRae. Dia menguraikan pengamatannya soal perkembangan dan pengaruh Indonesia dalam hubungan internasional melalui laporan berjudul “More Talk than Walk: Indonesia as a Foreign Policy Actor,” yang dikirim ke VIVAnews hari ini.
Menurut dia, berdasarkan jumlah populasi, lokasi geografi, dan potensi ekonomi, di masa depan Indonesia akan memainkan peran lebih besar dalam hubungan internasional ketimbang saat ini. "Namun, sebenarnya, Indonesia kecil kemungkinan untuk langsung tampil sebagai aktor yang lebih berpengaruh secara signifikan dalam lima tahun ke depan untuk bisa naik dari kelompok negara-negara kelas menengah," tulis McRae.
"Bila Indonesia ingin mencapai status sebagai kekuatan besar, seperti yang diperkirakan beberapa pengamat, maka baru akan tercapai dalam jangka waktu yang sangat panjang," lanjut dia.
Dalam analisis setebal 17 halaman itu, McRae menguraikan beberapa elemen yang menjadi potensi dan tantangan Indonesia dalam memperluas pengaruhnya di gelanggang internasional. Selain jumlah penduduk yang besar dan lokasi yang strategis, meningkatnya profil Indonesia di panggung dunia juga berkat kinerja ekonominya yang relatif stabil, rata-rata tumbuh 5,7 persen per tahun dalam satu dekade terakhir.
"Pada 2012 Indonesia tumubuh menjadi ekonomi nomor 16 dunia, naik dari peringkat 27 pada tahun 2000. Pertumbuhan itulah yang membuat Indonesia kini masuk dalam kelompok elit G20," tulis McRae.
Anggaran Kecil
Namun, raihan itu masih dipandang belum cukup bagi Indonesia untuk melesak jadi kekuatan besar dalam beberapa tahun mendatang. Pengaruhnya masih kecil. Salah satu faktor pertimbangan, Indonesia masih sedikit menyisihkan anggarannya untuk membantu pembangunan di luar negeri.
Menurut perhitungan kelompok negara OECD (Organisasi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan), Indonesia pada 2010 baru mengeluarkan sekitar US$10 juta untuk membantu pembangunan negara-negara tetangga yang masih miskin. Pada tahun yang sama, China menyisihkan sekitar US$2 miliar, Brazil US$500 juta, India US$640 juta dan Afrika Selatan US$118 juta.
Selain itu, menurut McRae, Indonesia belum didukung dukungan militer yang memadai untuk menjadi negara kuat. Meski sudah bertekad membiayai anggaran pertahanan sebesar 1,5 persen dari total Produk Domestik Bruto (GDP), belanja militer Indonesia masih di bawah 1 persen dari GDP.
Anggaran tahunan belanja pertahanan RI pun masih sepertiganya dari Australia dan belum sebanyak Singapura, tulis McRae dengan mengutip angka dari Stockholm Institute for International Peace Research dalam laporan "SIPRI Yearbook 2013: Armaments, Disarmament and International Security."
Dia juga mengutarakan bahwa kebijakan luar negeri RI akan ditentukan oleh empat faktor. Pertama, Indonesia memproyeksikan citranya sebagai kekuatan besar meski kemampuannya masih tergolong kekuatan menengah. Kedua, Indonesia akan tetap non-blok namun cenderung mendekat ke AS.
Ketiga, ASEAN masih tetap menjadi platform utama bagi Indonesia dalam menyampaikan aspirasi di tingkat kawasan dan internasional. Faktor keempat, lanjut McRae, Indonesia akan lebih aktif dalam menyuarakan isu-isu yang menyangkut umat Muslim ketimbang mendorong kebijakan luar negeri yang Islami.
Terkait Indonesia-Australia, McRae melihat hubungan bilateral kedua negara itu tidak akan seerat seperti yang diperkirakan sebelumnya, apalagi saat kedua pemerintah sedang berseteru soal skandal penyadapan dan kontroversi penanganan pencari suaka atau imigran gelap. "Hubungan Indonesia dengan Australia kecil kemungkinan menjadi prioritas kebijakan luar negeri dalam beberapa tahun mendatang," lanjut McRae. (VivaNews)
0 komentar:
Posting Komentar