Filipina dan Indonesia akhirnya menuntaskan negosiasi perbatasan yang telah berlangsung selama nyaris 20 tahun. Pemerintah di kedua negara, Jumat (23/5) menandatangani perjanjian yang mengatur kesepakatan baru soal garis demarkasi itu.
Presiden Filipina Benigno Aquino III dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyaksikan ratifikasi perjanjian di Istana Malacañang, Manila. Kesepakatan kedua negara mencakup perbatasan seputar Zona Ekonomi Eksklusif di laut Mindanao dan laut Sulawesi.
Aquino menyebut kesepakatan perbatasaan itu sebagai bukti "komitmen kami untuk menaati aturan hukum dan mewujudkan perdamaian dan pembagian kepentingan yang adil di wilayah perairan," ujarnya seusai penandatanganan. "Perjanjian ini adalah tonggak sejarah," imbuhnya.
Konflik di Laut Cina Selatan
Yudhoyono sendiri memuji kesediaan Filipina. "Perjanjian ini membuktikan bahwa setiap konflik bisa dicari solusinya dengan damai," tuturnya. Menurutnya hubungan kedua negara selama ini "sangat kuat dan akan terus berkembang."
Filipina dan Indonesia juga menandatangani kesepakatan di bidang anti terorisme, yang berpusat pada "pertukaran dan kerjasama antara instansi keamanan, pertahanan, dinas intelijen dan penegak hukum antara kedua negara."
Kesepakatan terkait masalah perbatasan dibuat pada saat yang menguntungkan untuk kedua negara. Ketika Indonesia masih menghadapi kisruh perbatasan dengan Malaysia di wilayah yang sama, Filipina menghadapi perkara yang lebih besar lagi. Negara kepulauan itu sedang bersitegang dengan pemerintah Cina terkait klaimnya atas kepulauan Spratly di Laut Cina Selatan. (DW)
0 komentar:
Posting Komentar