Anggaran Menjadi Kendala Pembangunan Pos di Perbatasan

Kementerian Pertahanan memastikan seluruh kepulauan terluar Indonesia akan memiliki pos penjagaan TNI. Tetapi Kemenhan tidak bisa memastikan kapan semua pos itu akan terbangun.

"Nanti pada intinya semua pulau terluar akan ada pos, nanti akan bertahap," kata Kepala Pusat Komunikasi Publik Kemenhan Brigadir Sispriadi di kantornya, Rabu 11 Juni 2014.

Tetapi saat ini sudah terbangun 22 pos yang menyebar di beberapa pulau terluar Indonesia, termasuk 8 pos yang tengah dibangun tahun ini dengan menggunakan anggaran 2013. Sementara untuk 2014 belum ada perencanaan untuk pembangunan pos, karena belum ditentukan pemotongan anggaran dari APBN 2014.

Meski pos patroli untuk daerah terluar Indonesia ini terus bertambah, tetapi jumlah personel TNI tidak bertambah.

"Keputusan pemerintah, misalnya pensiun 10 orang masuk 10 orang, pensiun 200 orang masuk 200 orang artinya nggak nambah-nambah dan itu sudah keputusan untuk tidak dilanggar. Kalau ada penambahan tidak berarti nambah orang," ungkapnya.

Menurut Sispriadi, nantinya akan ada anggota TNI yang ditempatkan permanen dan ada yang tidak.

"Kalau pulau terluar ada penduduk maka penempatannya permanen, tetapi kalau itu tidak berpenduduk tidak permanen. Misalnya satu regu di situ tinggal 6 bulan nanti diganti, tetapi kalau ada penduduknya itu permanen," jelasnya. (VivaNews)

Teruskan Membaca

TNI Tembak Mati Komandan OPM

Prajurit TNI dari Batalyon Infantri 751/Vira Jaya Sakti Kodam XVII/Trikora, yang bertugas di Tingginambut Puncak Jaya, Papua, berhasil menembak mati Komandan Organisasi Papua Merdeka di Papua, Sabtu 7 Juni 2014.

Sebelum Komandan OPM ditembak, terjadi baku tembak sekitar pukul 05.00 pagi antara pasukan TNI dan OPM. Saat itu prajurit TNI sedang berpatroli di wilayah sekitar Tingginambut, Puncak Jaya, Papua.

“Dalam baku tembak itulah prajurit TNI berhasil melumpuhkan salah satu komandan gerakan pengacau keamanan, Timika Wonda, yang selama ini mengganggu di wilayah Tingginambut,” kata Kapuspen TNI Mayjen TNI M. Fuad Basya dalam pesan tertulis yang diterima VIVAnews.

TNI kemudian merebut dua pucuk senjata api laras panjang usai menembak Timika Wonda.

Fuad mengatakan, kelompok sipil bersenjata OPM merupakan kelompok Tentara Pembebasan Nasional-Organisasi Papua Merdeka(TPN-OPM) yang selalu mengganggu keamanan di wilayah Puncak Jaya, dan sering menembak petugas keamanan, baik TNI ataupun Polri. (VivaNews)

Teruskan Membaca

Baku Tembak TNI VS Kelompok Bersenjata di Perbatasan Indonesia-Papua Nugini

Aksi baku tembak kembali terjadi di perbatasan Jayapura, Papua dengan Papua Nugini antara aparat TNI dengan kelompok sipil bersenjata. Aparat TNI ditembaki dari arah zona netral atau dekat pos imigrasi Papua Nugini.




Sumber : Youtube | VivaNews

Teruskan Membaca

Pangdam Tanjungpura Minta 10 Tank untuk Perkuat Perbatasan

Panglima Kodam XII/Tanjungpura, Mayor Jenderal TNI Andi Ibrahim Saleh, meminta sepuluh tank Leopard untuk menjaga perbatasan Indonesia-Malaysia di wilayah Desa Temajuk, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat. "Kalau bisa, ditempatkan sepuluh tank dan helikopter," kata Andi di depan anggota Komisi Pertahanan DPR saat berkunjung ke Kalimantan Barat, Jumat, 30 Mei 2014.

Prajurit TNI menggunakan Tank Leopard (depan) saat peringatan ke-68 Hari Jadi TNI di Skuadron 2 Halim Perdana Kusumah, Jakarta, Sabtu (5/10). Tank Leopard merupakan perlengkapan persenjataan TNI terbaru yang diperkenalkan pertama kali pada Peringatan Hari Jadi TNI kali ini. ANTARA/Ujang Zaelani

Wilayah itu beberapa waktu yang lalu memanas karena Malaysia membangun rambu suar di patok STRP 01 perairan Tanjung Datu. Namun pembangunan itu dicegah oleh TNI, yang kemudian menjaga perairan Indonesia tersebut.

Menurut Ibrahim, topografi Desa Temajuk yang berbukit menyebabkan pengawasan memerlukan helikopter. Perbatasan wilayah Malaysia-Indonesia di Desa Tamajuk berada di kedua sisi Gunung Tanjung Datu. Keberadaan semenanjung di kawasan tersebut menyebabkan pengawasan makin sulit. Ia menambahkan, dengan kondisi seperti itu, Desa Temajuk sebaiknya dijadikan pangkalan militer.

Gubernur Kalimantan Barat Cornelis mengatakan pemerintah provinsi sudah mempersiapkan lahan seluas seribu hektare untuk membangun pangkalan militer di Desa Temajuk. “Itu jangka panjang,” ujarnya.

Anggota Komisi Pertahanan DPR, Tri Tamtomo, mengatakan pemerintah harus menyegerakan diplomasi. “Pemerintah harus berkomitmen mempertahankan kedaulatan wilayah,” ucapnya. Ia berpendapat pembangunan rambu suar oleh Malaysia belum lama ini bisa bermakna memperolok pemerintah Indonesia. (Tempo)

Teruskan Membaca

Indonesia Verifikasi Batas Wilayah dengan Malaysia

INDONESIA akan melaksanakan verifikasi batas wilayah dengan Malaysia, terkait pembangunan mercusuar Malaysia di wilayah sengketa Tanjung Datuk, Kalimantan Barat. Kesepakatan itu adalah salah satu hasil pertemuan antara perwakilan kedua negara yang dilaksanakan awal pekan ini di Jakarta terkait pembangunan mercusuar oleh Malaysia di wilayah sengketa Tanjung Datuk di Kalimantan Barat.

Malaysia menganggap itu wilayah mereka dan jadilah wilayah dispute, wilayah abu-abu

"Kita sudah tahu batas wilayah kita di titik tertentu di Tanjung Datuk dan Malaysia menganggap itu wilayah mereka dan jadilah wilayah dispute, wilayah abu-abu," kata Kepala Pusat Penerangan TNI Mayjen Fuad Basya seperti dilansir BBC (28/5/2014). Pelaksanaan verifikasi wilayah akan dilakukan bulan depan.

"Itu lah yang akan dilihat berdasarkan aturan atau hukum yang berlaku selama ini dan kita lihat peta Inggris dan Belanda tahun 1891 dimana batas wilayah itu," kata Fuad lagi. Selain verifikasi wilayah, hasil pertemuan juga menyatakan bahwa Malaysia harus menghentikan semua pembangunan di daerah yang dimaksud

Kasus ini berawal dari laporan resmi TNI Angkatan Laut kepada Kementerian Luar Negeri mengenai adanya kegiatan pembangunan tiang pancang rambu suar oleh Malaysia. Kedua negara juga setuju menjaga jangan sampai ada ketegangan baru.

"Akan ada pembicaraan lebih lanjut mengenai tapal batas yang akan diselesaikan sebaik mungkin secara bilateral," kata Fuad Basya lagi.

Kementerian Luar Negeri dalam keterangan tertulis mengatakan bahwa hasil koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait mengindikasikan bahwa lokasi pembangunan tiang pancang suar tersebut berada di dalam garis landas kontinen Indonesia berdasarkan perjanjian RI-Malaysia tahun 1969. (POL)

Teruskan Membaca

Pembangunan Pangkalan Militer di Tanjung Datu akan Bertahap

TNI akan membangun instalasi militer di kawasan Tanjung Datu, Kalimantan Barat. Tindakan itu untuk mencegah terulangnya aksi Malaysia yang membangun mercusuar di kawasan itu.

"Akan diibangun instalasi militer di sana," ujar Panglima TNI Jenderal Moeldoko dalam konferensi pers di Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (28/5/2014).

Prajurit TNI bersiap mengkuti apel kesiapan Latihan Gabungan TNI di Lapangan Kolinlamil Tanjung Priok, Jakarta

Moeldoko mengatakan nantinya pangkalan itu akan diisi oleh seluruh angkatan TNI, yakni angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara. Selain itu, di sana akan disiapkan sarana penunjang untuk operasi pasukan.

"Pangkalan udaranya sekarang cuma 750 m kalo bisa sampai 2.000-2.500 m biar pesawat Hercules bisa darat," katanya.

Dia mengaku pembangunan tidak akan dilakukan dalam waktu dekat, setidaknya dalam sisa tahun ini. Sehingga, pembangunan pangkalan akan dimulai secara berkala dalam skala kecil dahulu, seperti pendirian pos prajurit.

Moeldoko menjelaskan pemerintah daerah di sana juga telah menyiapkan tanah untuk pembangunan ini.

"Kami awali dulu dengan pembuatan kekuatan yang proporsional. Kami harus tunjukan di sana ada kekuatan yang cukup yang bisa mengamankan masyarakat," tukasnya.

Sebelumnya, berlangsung kegiatan pembangunan tiang pancang rambu suar oleh  Malaysia, dan lokasi pembangunan tiang pancang suar tersebut berada di dalam garis landas kontinen Indonesia berdasarkan perjanjian RI-Malaysia 1969. (MetroNews)

Teruskan Membaca

TNI Akan Bangun Pangakalan Militer di Tanjung Datu

Panglima Jenderal TNI, Moeldoko mengatakan TNI, Kementerian Pertahanan (Kemenhan) dan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) bersama Pemerintah Malaysia akan melakukan pertemuan besok, Senin (26/5) di Jakarta. Pertemuan formal tersebut akan membahas kesepakatan baru mengenai wilayah Tanjung Datu.

"Kemenlu menjadi fasilitator dan pertemuan besok yang dibahas mengenai kesepakatan baru. Jika grey area jangan diapa-apakan," ujar panglima Jenderal TNI Moeldoko kepada wartawan di Dermaga Kolinlamil, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Ahad (25/5).

Ia menuturkan TNI sudah mengusir secara fisik pembangunan mercusuar yang dilakukan oleh pihak Malaysia. Menurutnya, TNI sudah mengirimkan 3 kapal perang dari Natuna ke Tanjung Datu. "Prinsipnya sudah berhenti (pembangunan)," tegasnya.

Menurutnya, TNI akan mengibarkan bendera Merah Putih di area pembangunan mercusuar di wilayah Tanjung Datu.   "Jika (pembangunan) masih masuk di wilayah Indonesia maka (bangunan) tidak akan dibongkar akan tetapi akan berdiri bendera," ungkapnya.

Moeldoko mengatakan TNI sedang melakukan evaluasi mengenai wilayah Tanjung Datu yang menjadi perhatian dan perdebatan pihak Malaysia dan Indonesia. Ia mengatakan TNI akan membangun sejumlah kekuatan di wilayah Tanjung Datu.

Menurutnya, TNI akan membangun planal, pangkalan udara dan satuan infanteri Angkatan Darat (AD) disana. Ia mengatakan 28 Mei, TNI akan mengundang gubernur Kalimantan Barat serta seluruh unsur dan Bupati, untuk merumuskan bersama secara konkret (terkait wilayah Tanjung Datu).

Moeldoko mengatakan pembangunan tersebut akan dilakukan secara bertahap. Termasuk akan menempatkan pasukan besar di wilayah Tanjung Datu. Menurutnya, secara geo strategi, jika terjadi instabilitas di laut Cina Selatan akan berdampak ke Natuna dan Tanjung Datu. 

Ia mengatakan saat ini perjanjian mengenai wilayah Tanjung Datu antara Indonesia dengan Malaysia sudah ada, tinggal menunggu komitmen. Sebelumnya, pemerintah Malaysia melakukan pembangunan mercusuar di wilayah sengketa Tanjung Datu yang berbatasan dengan Indonesia.

Panglima TNI Akan tancapkan Sangsaka Merah Putih di Tj Datok

Panglima TNI Jenderal Moeldoko menunggu pertemuan antara pemerintah Indonesia dengan Malaysia terkait wilayah sengketa. Sang jenderal menyatakan akan mendirikan Merah Putih di bangunan yang dibangun pihak Malaysia di wilayah Tanjung Datok.

"Bangunan yang sudah ada, kalau nanti masuk wilayah Indonesia, Saya akan berdirikan bendera Merah Putih di sana. Bangunannya tidak akan saya bongkar," kata Moeldoko di Markas Kolinlamil, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Minggu (25/5/2014).

3 Kapal perang Indonesia pun masih berjaga di perairan yang menjadi wilayah sengketa itu. Pertemuannya sendiri akan dilakukan Senin (26/5) besok di Jakarta dengan melibatkan Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, TNI dan pemerintah Malaysia.

"Yang dibahas membuat kesepakatan baru. Kalau grey area, jangan macam-macam!" ujar Moeldoko.

Moeldoko kemudian menegaskan akan memperkuat pertahanan di wilayah-wilayah perbatasan, khususnya Kalimantan Barat. Ia berencana untuk bertemu dengan gubernur Kalbar dan perwakilan TNI dari Kalbar untuk membahas penambahan kekuatan ini.

"Nah ini sedang dilakukan evaluasi. Kita akan membangun sejumlah kekuatan. Planal akan dibangun, pangkalan udara, infanteri juga di sana," kata Moeldoko.

"Tanggal 28 Mei, saya undang gubernur Kalbar, bupati dan seluruh unsur TNI di sana untuk merumuskan kekuatan yang kita gelar di sana. Nantinya mau saya besar," tambahnya mengakhiri keterangan.

Sumber : ROL | Detik

Teruskan Membaca

Garda Wibawa, Uji Nyali dan Uji Tempur

 Sepanjang pekan lalu dan pekan awal bulan depan ada dua mata ujian yang telah dan akan dilakoni TNI kita. Yang pertama adalah mata pelajaran uji nyali di Tanjung Datuk Kalbar.  Dengan mengerahkan sejumlah KRI, sejumlah jet tempur Hawk dan pesawat UAV berikut pasukan batalyon 641 Raider TNI AD maka pelajaran uji nyali di Tanjung Datuk lulus dengan mundurnya kapal perang Malaysia.  Meski begitu sejumlah KRI tetap bersiaga disana untuk memastikan “jalannya” kewibawaan teritori NKRI, garda wibawa.

Tank amfibi BMP3F sedang melakukan serbuan pantai

Pada saat yang sama sebenarnya di perairan Ambalat saat ini sedang berlangsung operasi militer gabungan TNI “Garda Wibawa” yang melibatkan puluhan KRI dan sejumlah jet tempur dengan dukungan pasukan Kodam Mulawarman dan Kodam Wirabuana. Operasi militer ini untuk menguji koneksitas dan integrasi sistem pertempuran antar matra TNI.  Ambalat yang dijadikan medan uji simulasi sistem pertempuran, ternyata Tanjung Datuk menjadi ujian sesungguhnya.

 Sekedar membandingkan bedanya perairan Ambalat dengan Tanjung Datuk adalah, kalau di Ambalat kita yang bangun mercu suar di Karang Unarang lalu ada gangguan dari kapal perang Malaysia, tetapi pembangunan tetap jalan terus sampai selesai. Di perairan Tanjung Datuk pihak Malaysia yang berinsiatif membangun mercu suar di wilayah “abu-abu” itu tetapi dengan ketegasan hulubalang Republik, pembangunan mercu suar itu akhirnya dihentikan. Pelajaran dari kedua wilayah ini adalah jangan sekali-kali kita lengah karena sekali lagi terbukti perilaku jiran sebelah itu memang selalu ingin mencari kelengahan kita.

Pekan depan tepatnya sepanjang minggu pertama bulan Juni 2014 akan ada pergerakan 16.000 tentara khususnya di pulau Jawa.  Pergerakan militer itu dalam rangka menguji mata pelajaran militer yang lain yaitu uji tempur seluruh matra TNI bersama senjata-senjata strategis yang dimilikinya.  Setidaknya ada 40 an jet tempur berbagai jenis yang terdiri 8-10 Sukhoi, 6-8 F16, 12 T50, 2 F5E, 3 Super Tucano dan 10-12 Hawk akan bersileweran di langit Jawa untuk memerankan uji tempur pre emptive strike, menghancurkan musuh sebelum memasuki wilayah teritori Indonesia.  Musuh anggapan (musang) yang dijadikan target ada di perairan selatan Jawa yang bermaksud menyerang jantung Indonesia dari “pangkalan militer” dekat Bengkulu.

Maka segala cara militer dilakukan untuk mengobrak abrik pangkalan militer musang berkekuatan 1 brigade itu.  Mulai dari penembakan peluru kendali udara ke permukaan dari Sukhoi dan F16, penembakan peluru kendali Exocet MM40 Blok 3 dari KRI Sigma untuk menghancurkan kapal lawan.  Kalau kita melihat serial latihan gabungan yang dilakukan selama 3 tahun terakhir maka uji tembak senjata strategis yang dimiliki TNI AL sudah dilakukan mulai dari rudal C705, rudal C802, rudal Yakhont, Torpedo dan terakhir ini Exocet seri terbaru.  Jet tempur Sukhoi juga akan melakukan pertempuran udara dengan jet tempur musang lalu menembakkan rudal udara ke permukaan, Vympel KH29.

Rudal Yakhont ditembakkan dari KRI Oswald Siahaan

 Puncak dari semua uji tempur dan uji tembak itu akan berakhir di pantai Asembagus Situbondo dengan serangan pantai ribuan pasukan Marinir dan akan disaksikan oleh Presiden SBY.  Serbuan pantai ini akan dikawal sedikitnya 30 KRI yang sebagian akan memuntahkan ratusan isi perutnya berupa tank amfibi BMP3F, PT76, BTR50, RM Grad, LVT7, Artileri, Roket, Rudal Qw3 dan senjata berat lainnya. TNI AD menyertakan ribuan prajuritnya bersama alutsista yang dimilikinya seperti tank Scorpion, Stormer, AMX13, artileri KH179, KH178, panser Anoa, panser Tarantula, heli tempur Mi35, Mi17, Bell412Ep dan lain-lain.

Meski uji tempur TNI memberikan kegembiraan gahar yang luar biasa karena kita bisa melihat perkembangan modernisasi TNI selama 5 tahun terakhir ini namun nilai gentar uji nyali di Tanjung Datuk lebih memberikan kebanggaan yang membuncah. Karena peristiwa unjuk kerja militer itu nyata, bukan simulasi.  Gerakan kapal perang RI yang dipimpin oleh KRI Sutedi Senaputra yang baru diperbaharui power dan persenjataannya bersama manuver Hawk Pontianak dan UAV memberikan efek ciutnya nyali pihak seberang.  Sayangnya banyak media yang tidak mengekspos peristiwa ini karena sibuk dengan berita pesta pilpres.  Bandingkan dengan berita Ambalat tempo hari.

Sementara itu terkait dengan uji tempur Latgab tahun ini perlu juga dicatat, bahwa belum pernah ada dalam catatan sejarah Latgab selama ini, pelaksanaan Latgab dilakukan dengan frekuensi sesering 4 tahun belakangan ini.  Tahun 2013 ada Latgab besar dengan 3 Hotspot, Sangatta, Flores dan Situbondo.  Lalu tahun ini dilakukan Latgab lagi dengan formula yang berbeda dengan Latgab sebelumnya.  Latgab tahun ini tidak lagi berpola defensif tetapi mengerahkan semua kekuatan yang ada untuk menyerang pangkalan militer negara Musang.

Artileri KH179 ikut meramaikan ledakan amunisi Latgab 2014

 Latgab tahun ini mensinergikan kekuatan 3 matra dalam satu komando tempur gabungan dengan kurikulum baru : gebuk sebelum masuk (pre emptive strike). Sepertinya ini menguji dulu komando militer gabungan terpadu sebelum nantinya model pertahanan Kogabwilhan diresmikan Presiden SBY.  Sejak tahun 2008 sampai 2014 tercatat ada 4 kali TNI melakukan Latgab berskala besar.  Untuk ukuran Asia Tenggara belum ada negara yang menyaingi kemampuan Indonesia dalam memobilisasi pasukan dan alutsista dalam jumlah besar yang dilakukan oleh satu negara.

Kampanye militer Indonesia bukan untuk menakuti negara tetangganya tetapi ingin mengingatkan negara jiran dan sekaligus rakyat Indonesia sendiri.  Untuk negara jiran pesannya adalah kekuatan sejumlah ledakan demi ledakan yang dimuntahkan itu memberi pesan kuat agar berlaku sopan dalam etika berjiran.  Sedangkan untuk rakyat kita sendiri sebagai pertanggungjawaban atas perolehan sejumlah alutsista baru dan berteknologi.  Sekalian mengingatkan pada semua komponen bangsa bahwa pagar teritori yang dikawal itu sangat luas dan masih memerlukan sejumlah perkuatan gahar untuk garda wibawa. 

Teruskan Membaca

TNI AD Kembangkan Pemindai Jarak Jauh untuk Awasi Perbatasan

Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat mengembangkan sejumlah peralatan berteknologi untuk mengawasi kawasan perbatasan dengan negara tetangga.

Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Budiman mengatakan dari hasil riset, pihaknya bisa mengembangkan stasiun transmiter atau "Open Base Transmitter Statiton" (BTS) dan multirotor (alat pemindai jarak jauh) yang bisa digunakan untuk pengawasan dari jarak jauh.

"Kami sudah melakukan riset pengembangan sehingga yang semula pengamanan perbatasan dengan manual dan prajurit, ke depan mudah-mudahan menggunakan peralatan dari hasil riset," kata dia di Gianyar, Bali, Sabtu (24/5).

Pihaknya akan memprioritaskan pengembangan teknologi itu tahun 2014 dan ditargetkan bisa digunakan secara lengkap tahun 2015.

Peralatan seperti Multirotor itu akan diprioritaskan pada tiga negara yang berbatasan langsung dengan daratan Indonesia di antaranya Papua Nugini, Timor Leste, dan Malaysia.

"Kami mulai membeli sebagian hasil riset yang mulai kami produksi terutama yang murah tetapi bermanfaat untuk digunakan terlebih dulu," ucapnya. Sementara itu pada pulau terluar, pihaknya telah menempatkan personel dengan kegiatan patroli terbatas.

Indonesia setidaknya berbatasan langsung dengan 10 negara baik kawasan darat dan laut yakni Malaysia, Singapura, Timor Leste, Vietnam, Papua Nugini, Australia, Thailand, India, dan Filipina. (ROL)

Teruskan Membaca

Kesepakatan Perbatasan Indonesia - Filipina dan Konflik di Laut Cina Selatan

Indonesia dan Filipina akhirnya sepakat menyudahi konflik terkait perbatasan di Laut Mindanao dan Sulawesi. Perjanjian tersebut menutup negosiasi yang telah berlangsung selama 20 tahun. 

 Filipina dan Indonesia akhirnya menuntaskan negosiasi perbatasan yang telah berlangsung selama nyaris 20 tahun. Pemerintah di kedua negara, Jumat (23/5) menandatangani perjanjian yang mengatur kesepakatan baru soal garis demarkasi itu.

Presiden Filipina Benigno Aquino III dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyaksikan ratifikasi perjanjian di Istana Malacañang, Manila. Kesepakatan kedua negara mencakup perbatasan seputar Zona Ekonomi Eksklusif di laut Mindanao dan laut Sulawesi.

Aquino menyebut kesepakatan perbatasaan itu sebagai bukti "komitmen kami untuk menaati aturan hukum dan mewujudkan perdamaian dan pembagian kepentingan yang adil di wilayah perairan," ujarnya seusai penandatanganan. "Perjanjian ini adalah tonggak sejarah," imbuhnya.

Konflik di Laut Cina Selatan

Yudhoyono sendiri memuji kesediaan Filipina. "Perjanjian ini membuktikan bahwa setiap konflik bisa dicari solusinya dengan damai," tuturnya. Menurutnya hubungan kedua negara selama ini "sangat kuat dan akan terus berkembang."

Filipina dan Indonesia juga menandatangani kesepakatan di bidang anti terorisme, yang berpusat pada "pertukaran dan kerjasama antara instansi keamanan, pertahanan, dinas intelijen dan penegak hukum antara kedua negara."

Kesepakatan terkait masalah perbatasan dibuat pada saat yang menguntungkan untuk kedua negara. Ketika Indonesia masih menghadapi kisruh perbatasan dengan Malaysia di wilayah yang sama, Filipina menghadapi perkara yang lebih besar lagi. Negara kepulauan itu sedang bersitegang dengan pemerintah Cina terkait klaimnya atas kepulauan Spratly di Laut Cina Selatan. (DW)

Teruskan Membaca

Mercusuar Malaysia di Wilayah RI Resahkan Warga Tanjung Datuk

Warga Tanjung Datuk, Desa Temajuk, Kalimantan Barat, mengaku resah dengan aktivitas Malaysia yang membangun mercusuar di wilayah Indonesia. Warga meminta agar aparat TNI segera menjaga perairan tersebut.

Pembangunan mercusuar oleh Malaysia di wilayah Indonesia

Kepala Dusun Mauluddin, Desa Temajuk, Zamri, mengaku melihat sendiri aktivitas pemasangan tiang pancang mercusuar oleh Malaysia. Namun dia mengaku tidak bisa berbuat apa-apa karena takut. Pemasangan tiang pancang itu dikawal delapan kapal, salah satunya kapal maritim.

“Hanya saja karena kami rakyat biasa jadi tidak ada yang bisa kami lakukan. Namun kami juga khawatir sekaligus takut karena ada kapal Malaysia di sana, " tuturnya.

Zamri mengatakan, warga yang kebanyakan berprofesi sebagai nelayan resah. Pasalnya, dengan pembangunan Mercusuar itu nantinya dikhawatirkan bakal mengancam keberadaan nelayan setempat. "Kami meminta TNI untuk bertindak, " pinta Zamri.

Setelah kasus ini terkuat, dia melihat ada kapal perang dan pesawat tempur milik TNI di Tanjung Datuk. Sebelumnya, kapal TNI berhasil mengusir kapal-kapal Malaysia. “Kemudian ada helikopter juga, dan sekarang ini ada kapal perang TNI berjaga-jaga di wilayah tersebut, " kata dia.

Menurut Zamri, selama ini di perbatasan perairan antara Indonesia dengan Malaysia itu memang jarang terlihat ada TNI dari Angkatan Laut melakukan patrol. Pemandangan ini sangat jauh berbeda dengan Angkatan Laut Malaysia yang sering berpatroli di perairan perbatasan tersebut.

"Saya punya pengalaman sekitar tiga tahun lalu, dimana pada saat saya melaut dekat perbatasan perairan tiba-tiba perahu saya terbawa arus dan masuk sedikit ke perairan Malaysia. Tiba-tiba ada kapal dan saya langsung ditodongkan senjata oleh tentara Malaysia. Kemudian saya langsung disuruh keluar dari perairan Malaysia," Zamri mengakui.

Ia menjelaskan, hal ini sangat bertolakbelakang dengan perairan Indonesia warganya tidak pernah melihat ada kapal perang TNI AL yang melakukan patroli di perbatasan perairan.

"Kalaupun ada kejadian, biasanya TNI yang berjaga di perbatasan darat meminjam perahu warga dan menurut saya itu sangat menyedihkan, " kata dia.

Zamri mengatakan, ini adalah kejadian ketiga Malaysia melanggar batas. Pertama kasus Gosong Niger, kemudian Kasus patok di Dusun Camar Bulan, dan kali ini pembangunan Mercusuar di perairan Tanjung Datuk Dusun Mauluddin.

"Jangan hanya ada kejadian baru TNI AL melakukan tindakan. Ini bisa diantisipasi dengan cara patroli. Kalau TNI AL melakukan patroli kami yakin Malaysia tidak akan berani membangun Mercusuar di Tanjung Datuk," pintanya. (VivaNews)

Teruskan Membaca

Pengamat : Indonesia lamban soal isu perbatasan dengan Malaysia

Pengamat menilai tindakan marinir Malaysia yang membangun mercusuar di daerah sengketa Tanjung Datuk merupakan tindakan yang kurang terhormat.

Pengamat hubungan internasional dari Universitas Pertahanan Bantarto Bandoro mengatakan insiden ini "merupakan indikasi bahwa mereka (Malaysia) tidak akan mengorbankan kedaulatan mereka."

"Jadi ini sebuah tindakan yang menurut saya tidak terlalu terhormat. Dan Indonesia tentu harus protes sampai ada kepastian soal status Tanjung Datuk itu," katanya.

Seperti diketahui, marinir Malaysia diketahui tengah membangun fondasi mercusuar Klik di daerah Tanjung Datuk, kata Kepala Pusat Penerangan TNI Mayor Jendral Fuad Basya.

"Kejadian itu berada di wilayah abu-abu, yang seharusnya wilayah itu steril, status quo," kata Fuad.
"Lamban"

TNI mengatakan sudah mengirim laporan kepada Kementrian Luar Negeri agar masalah ini bisa ditindaklanjuti.

Sementara itu, sejumlah personil TNI dilaporkan masih berjaga-jaga di perbatasan Indonesia (sekitar Tanjung Datuk) untuk mengantisipasi adanya pelanggaran lain.

Namun Bantarto menilai hingga saat ini Indonesia cenderung lamban dalam merespon sengketa perbatasan.

"Kalau kita lihat statistiknya banyak sekali entah itu Ambalat, Sipadan Ligitan, sampai Tanjung Datuk."

"Indonesia kurang alert, inilah yang membuat Malaysia merasa bahwa mereka bisa berbuat apa saja, katena toh tidak ada tindakan-tindakan kongkrit," sambung Bantarto.  (BBC)

Teruskan Membaca

Malaysia Berulah, TNI AL Siagakan KRI Sutedi Senoputra

Pembangunan mercusuar atau bikon oleh pihak Malaysia di perairan Tanjung Datok Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas membuat TNI AL terusik. Pangkalan TNI AL (Lanal) Pontianak mengirim dua armada yang terdiri dari satu kapal perang dan pesawat udara untuk memantau perkembangan pembangunan rambu suar tersebut.

Komandan Pangkalan TNI AL (Lanal) Pontianak, Kolonel Dwika Tjahja Setiawan mengatakan, pengiriman dua armada tersebut untuk melakukan pemantauan pembangunan mercusuar yang dilakukan pihak Malaysia di perairan Tanjung Datok. Sekaligus sebagai upaya pengamanan di kawasan perbatasan. “Tadi malam KRI SSA (Sutedi Seoputra) sudah berangkat dan sekarang berada di sekitar lokasi pembangunan mercusuar di Tanjung Datok. Selain itu, kami juga melakukan patroli dengan pesawat udara TNI AL U 621 untuk pemantauan,” kata Dwika kepada Pontianak Post, kemarin.


Dikatakan Dwika, KRI SSA (Sutedi Senoputra) yang dikirim ke lokasi dilengkapi dengan peralatan perang dan tim Hidros TNI AL sebagai tim survey untuk mengidentifikasi lokasi. “Armada ini kami siagakan di sana,” kata Dwika.

Dari hasil pemantauan melalui pesawat udara, lanjut Dwika, pihaknya tidak melihat adanya aktivitas pembangunan oleh pihak Malaysia. Kendati demikian, dari pemantauan tersebut, anggota yang diturunkan melihat keberadaan kapal tongkang, tugboat dan kapal Malaysia. “Cuaca hari ini tidak kondusif. Saat pemantauan terjadi hujan deras dan gelombang yang mengakibatkan jarak pandang sangat terbatas. Kami di sana tidak melihat ada aktivitas pembangunan, namun kami melihat keberadaan beberapa kapal di lokasi pembangunan,” lanjutnya.

Kendati demikian, TNI Angkatan Laut Pontianak membenarkan adanya upaya pembangunan mercusuar oleh pihak Malaysia di perairan Tanjung Datok. “Kami membenarkan adanya upaya pembangunan mercusuar oleh pihak Malaysia di Tanjung Datok. Namun apakah hari ini aktivitas itu berlangsung, kami tidak melihat karena cuaca buruk,” jelasnya.
Disinggung soal keberadaan lokasi pembangunan, Dwika mengatakan, berdasarkan floting peta laut yang dimiliki TNI AL, pembangunan rambu suar oleh pihak Malaysia berada di perairan Indonesia tepatnya di titik koordinat 02.05.053N-109.38.760E. “Berdasarkan peta itu, lokasi pembangunan oleh pihak Malaysia secara yuridis berada di perairan Indonesia. Namun kami masih melakukan pengecekan kembali,” katanya.

aktivitas pembangunan tersebut setelah terpantau oleh petugas navigasi perhubungan laut yang akan akan melaksanakan serah terima pos navigasi di Temajok. Saat bersamaan, petugas navigasi melihat iring-iringan kapal Malaysia yang berjumlah delapan buah yang terdiri dari tiga kapal boat, empat tongkang material, dan satu kapal angkatan laut bergerak menuju perairan lebih kurang 900 meter di depan patok SRTP 01.

Anggota DPR RI asal daerah pemilihan Kalimantan Barat, Sukiman meminta Pemerintah menindaklanjuti dan menyelidiki secara serius pembangunan Mercusuar oleh Malaysia di Kawasan Perairan Tanjung Datu, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalbar. ”Pemerintah harus bertindak tegas seandainya pembangunan Mercusuar memang masuk ke wilayah kedaulatan RI,” ungkapnya Senin (19/5) via telepon.

Menurut dia pelanggaran yang dilakukan Malaysia tidak hanya sekali dilakukan. Pertama lepasnya Sipadan-Ligitan sudah membuat muka Indonesia tertampar di dunia internasional. Lalu patok batas di Camar Bulan ikut diganggu juga. ”Lalu muncul lagi persoalan baru dengan membangun Mercusuar di Kabupaten Sambas,” ungkapnya.

Katanya Malaysia sepertinya tidak pernah puas dan selalu senang mengusik kedaulatan NKRI I. “Ini sudah menyangkut harga diri bangsa. Kita seperti diinjak-injak. Harus ada sikap tegas. Tegur pemerintah Malaysia melalui jalur diplomatik,” usulnya.

Politisi PAN asal Kalbar ini menambahkan pembangunan Mercusuar di wilayah perairan bahkan sampai melibatkan pengawalan dari militer kerajaan Malaysia segala. Bahkan ada kapal perang yang ikut nongkrong di perairan wilayah RI menunggu proses pembangunan tersebut. Sepertinya ada misi khusus kenapa dibangun Mercusuar.

”Seandainya mereka hormat seharusnya dibangun tetapi dengan melakukan koordinasi ke Pemerintah RI. Jangan hanya menguntungkan salah satu negara. Apalagi soal perbatasan sangat rentan. Wilayah perairan tersebut juga masih bersengketa,” terangnya.

Sukiman meminta Pemerintah RI perlu menambah Pangkalan TNI AL berkedudukan di perairan Kabupaten Sambas. Pembangunanya harus dilengkapi dengan perlengkapan teknologi dan komunikasi sangat canggih. Tujuannya untuk menjaga segala potensi dan kedaulatan perbatasan wilayah kelautan RI. “Sistem komunikasi canggih sangat berguna mendeteksi gangguan di wilayah perbatasan RI,” ujarnya.

Selain itu, ia meminta Pemerintah RI melengkapi TNI AL di Kalbar kapal-kapal patroli dengan kemampuan sangat cepat menjangkau perairan perbatasan. Kapal-kapal tersebut mampu dipergunakan untuk memonitor wilayah perbatasan dan perairan di jalur Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI).

Sukiman berjanji, ia bersama kawan-kawannya di DPR RI terutama Komisi Hankam akan membawa pembangunan Mercusuar oleh Malaysia pada sidang paripurna besok (hari ini). “Jelas saya sebagai bagian dari NKRI dan wakil rakyat dari Kalbar sangat menyayangkan tindak tanduk Pemerintah Malaysia dengan membangun Mercusuar tersebut,” tuturnya.

Pemprov Kirim Utusan ke Paloh
Sementara itu pemprov mengutus Staf Ahli Gubernur Bidang Hukum, Togi L Tobing, untuk  meninjau lokasi pembangunan mercusuar oleh Malaysia yang diduga masuk kawasan Tanjung Dato, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas.

“Kami mengutus staf ahli bidang hukum untuk meninjau lapangan dan setelah pulang akan dibuat laporannya,” ujar Wakil Gubernur Kalbar, Christiandy Sanjaya seusai paripurna di DPRD Provinsi Kalbar, Senin (19/5).

Menurut Christiandy, pengutusan staf ahli tersebut untuk mengetahui kondisi detil di lapangan, kendati persoalan perbatasan menjadi kewenangan pemerintah pusat. Pemerintah Provinsi Kalbar pun melaporkannya secara resmi kepada pemerintah pusat, setelah mendapat informasi di lapangan.

“Saya sudah mendapatkan informasi dari Danlanal. Gubernur juga sudah mendapatkan informasi tersebut. Informasinya TNI dan Polri juga sudah melaporkannya kepada Kementerian Luar Negeri. Secepatnya akan kami laporkan kepada pemerintah pusat,” ungkap Christiandy.

Christiandy menuturkan selama ini Pemerintah Malaysia tidak pernah membicarakan pembangunan mercusuar dengan Pemprov Kalbar selaku kawasan yang berbatasan dengan negara tersebut. Tetapi, lanjut Christiandy, dirinya belum mendapatkan informasi apakah persoalan itu pernah dibicarakan Malaysia dalam pertemuan Sosek Malindo.

Christiandy menambahkan saat ini sedang diselidiki perihal pembangunan mercusuar. Jika pembangunan itu memasuki wilayah Kalbar, Indonesia, ia meminta ditindak tegas karena melanggar kedaulatan negara.

“Institusi pengamanan di perbatasan seperti jajaran TNI dan petugas kita di perbatasan juga akan memberi data selengkapnya,” katanya. (pontianakpost )

Teruskan Membaca

Malaysia diduga langgar wilayah di Tanjung Datuk

Pihak Pangkalan TNI AL Pontianak tengah menyelidiki kemungkinan pelanggaran batas wilayah perairan Indonesia oleh pihak Malaysia di Tanjung Datuk, yang berada di daerah perbatasan Kalimantan Barat dengan Sarawak.

Berdasarkan informasi yang dihimpun di Pontianak, Senin, pihak Lanal Pontianak mendapat kabar tersebut pada Sabtu (17/5) dari Kantor Distrik Navigasi di Pontianak.

Informasi awal yang diterima, saat itu ada pemasangan rambu suar di kawasan Tanjung Datuk oleh pihak Malaysia.

Namun, kemungkinan saat pemasangan pihak Malaysia memasuki wilayah Indonesia.

Kemudian, menindaklanjuti hal itu, pihak Lanal Pontianak mengirim kapal SSA serta membuat foto udara menggunakan pesawat TNI AL.

Namun hingga Minggu (18/5) masih ada kegiatan pemasangan lampu suar oleh pihak Malaysia di wilayah itu.

Dari Koarmabar TNI di Jakarta dikabarkan juga telah mengirim kapal KRI ke kawasan tersebut untuk memastikan kebenarannya.

Sementara perwira di Lanal Pontianak yang enggan disebut namanya membenarkan dan mengatakan masih dilakukan tindak lanjut apakah kegiatan pihak Malaysia melanggar batas wilayah atau tidak.

Tanjung Datuk merupakan wilayah perbatasan di Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas, Kalbar.

Areal Tanjung Datuk termasuk di dalamnya Gosong Niger di wilayah laut dan Camar Wulan di wilayah darat yang sampai sekarang titik ikat dan patok batas Provinsi Kalimantan Barat (Republik Indonesia)  Negara Bagian Sarawak (Federasi Malaysia), masih bermasalah karena belum disepakati. (Antara)

Teruskan Membaca

Panglima TNI Tinjau Satgas Garda Wibawa Perbatasan RI - Malaysia

Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko, Jumat (16/5) meninjau Satuan Tugas (Satgas) Garda Wibawa -14 Pengamanan Perbatasan Laut RI-Malaysia di Kalimantan Utara.

Menurut Kadispenarmatim Letkol Laut (KH) Abdul Kadir, dalam rilisnya, mengatakan kedatangan orang nomor satu di TNI itu untuk meninjau keadaan prajuritnya yang sedang melaksanakan tugas sebagai garda terdepan pengamanan perbatasan wilayah laut antara Republik Indonesia dengan pemerintah Malaysia.

Setelah menempuh perjalanan dari Jakarta-Balikpapan Panglima TNI melanjutkan perjalanan tugasnya menuju Tarakan, Kalimantan Utara. Setibanya di kota Tarakan Panglima TNI istirahat sejenak di VVIP Room bandara Juwata, kemudian langsung mengadakan peninjauan dengan menggunakan 2 buah helikopter bel milik TNI AL dan KRI.

Dalam peninjauan itu Panglima TNI didampingi oleh Kasal Laksamana TNI Dr.Marsetio, Pangarmatim Laksda TNI Agung Pramono S.H.M.Hum, Pangkohanudnas serta para perwira tinggi TNI lainnya. Tempat yang ditinjau oleh Panglima TNI itu antara lain Satuan Radar (Satrad), Pangkalan Udara TNI AU (Lanud), Pos Sei Manggaris, Sebatik dan Mess Marinir, Pos Sei Pancang, Pos Adji Kuning dan Karang Unarang.

Usai peninjauan ke Pos Ajikuning Panglima TNI melanjutkan peninjauannya ke Karang Unarang dengan menggunakan Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) Surabaya-591 yang sedang berada di perairan sekitar Ambalat. Di KRI Surabaya-591 Panglima TNI diterima oleh Komandan KRI Surabaya-591 Letkol Laut (P) Rizki.H.

Di KRI Surabaya-591 Panglima TNI menerima Paparan tentang kondisi terakhir perairan Ambalat yang disampaikan oleh Komandan Gugus Tempur Laut Armada RI Kawasan Timur Laksma TNI Aan Kurnia. S. sos di loung room perwira. Selain itu juga Panglima TNI menyaksikan situasi dan kondisi perairan karang unarang dari atas KRI Surabaya-591juga menyaksikan fly pass 2 pesawat sukoi dan 1 pesawat patroli maritim.

Pada kesempatan itu juga Panglima TNI memberikan pengarahan kepada seluruh prajurit yang tergabung dalam Satgas dan berada di KRI Surabaya-591dengan didampingi oleh Kasal Laksamana TNI Dr. Marsetio dan Pangarmatim Laksda TNI Agung Pramono SH. M. Hum. (Tribun)

Teruskan Membaca

TNI lebih waspadai Natuna ketimbang Ambalat

    "Kami cenderung memperhatikan Natuna karena perubahan-perubahan situasi di Laut China Selatan memiliki potensi instabilitas.“

Balikpapan (ANTARA News) – Panglima TNI Jenderal Moeldoko menyebutkan TNI saat ini justru melihat potensi konflik lebih besar ada di Kepulauan Natuna, Riau Kepulauan, ketimbang di Ambalat, Kalimantan Utara.

Panglima Jenderal Moeldoko hadir di Balikpapan hingga Jumat pagi untuk transit sebelum bertolak ke Ambalat guna menyaksikan pelaksanaan Komando Tugas Operasi Gabungan (Kosgasgab) Ambalat 2014, sebuah operasi yang disebut Jenderal Moeldoko sebagai operasi wibawa.

“Kami cenderung memperhatikan Natuna karena perubahan-perubahan situasi di Laut China Selatan memiliki potensi instabilitas,” sebut Jenderal Moeldoko.

Kepulauan Natuna ada di barat laut Pulau Kalimantan, masuk ke dalam Provinsi Kepulauan Riau, walaupun lebih dekat kepada Kalimantan Barat, berada di ujung Selat Karimata di utara, atau di selatan Laut China Selatan. Natuna menjadi titik sempadan laut bagi Indonesia, Malaysia, Kamboja, dan Vietnam. Wilayah ini memiliki kandungan minyak dan gas yang sangat kaya.

Jalur ini juga rute pelayaran yang ramai, yang menghubungkan pelabuhan-pelabuhan besar di utara seperti Hongkong, Taiwan, Korea, hingga Jepang dengan Singapura di selatan.

Ambalat ada di timur laut Kalimantan Utara. Terutama di sekitar perairan Karang Unarang, pernah menjadi tempat militer Malaysia dan Indonesia saling unjuk kekuatan menyusul provokasi Malaysia pasca kemenangannya atas klaim Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan, dua pulau eksotis di perbatasan kedua negara yang juga tak jauh dari kawasan itu.

Operasi Garda Wibawa

Komando Tugas Operasi Gabungan Ambalat 2014 adalah operasi gabungan pengamanan perbatasan oleh TNI AL dan TNI AD serta TNI AU. Panglima TNI mengunjungi pelaksanaan operasi itu selama sehari pada Jumat (16/5).

Saat ini perbatasan darat sedang dijaga oleh Batalyon Infanteri 100 Raider dari Sumatera Utara sejak Januari lalu.

Selama 4 bulan lebih bertugas, menurut Komandan Batalyon Letkol Inf Safta Ferryansyah, prajuritnya tak kurang dari 7 kali mencegah dan mengamankan upaya-upaya penyelundupan, mulai dari minuman keras ilegal hingga narkoba, yang coba dibawa masuk ke Indonesia.

Ancaman-ancaman seperti inilah yang disebut Panglima Kodam VI Mulawarman Mayjen TNI Dicky Wainal Usman, yang membawahi Kalimantan Utara, Kalimantan Timr, dan Kalimantan Selatan, sebagai ancaman perang hibrida.

“Bukan perang konvensional militer lawan militer, tapi melemahkan kita melalui ekonomi, termasuk perpecahan antara sesama kita, dan kegiatan-kegiatan ilegal tersebut,” tegasnya dalam beberapa kesempatan. (Antara)

Teruskan Membaca

Menanti Kiprah Prajurit-prajurit Profesional untuk Papua

Sudah 45 tahun masalah di Papua, baik itu di Provinsi Papua maupun Papua Barat, tak kunjung selesai. Salah satu yang menonjol adalah masalah keamanan. Data dari Indonesia Police Watch, selama tahun 2013, ada 19 orang tewas, terdiri dari 8 tentara, 1 polisi, dan 10 warga. Sebelumnya, tahun 2009-2012 ada 67 orang tewas terdiri atas rakyat dan aparat.

Personel TNI berpatroli di perbatasan Indonesia dengan Papua Niugini di Distrik Sota, Merauke, Papua, Minggu (27/10/2013). Warga kedua negara tersebut yang hendak menyeberang diwajibkan untuk melapor dan menitipkan kartu identitas di pos penjagaan setempat.Foto : KOMPAS/FERGANATA INDRA RIATMOKO

Pemerintah berkali-kali mengatakan, pendekatan solusi yang dilakukan adalah pendekatan menyeluruh atau komprehensif. Artinya, yang diatasi tak hanya melulu aspek yang bermasalah, dalam hal ini keamanan, tetapi juga aspek lain seperti politik dan ekonomi.

Namun, dalam kenyataannya, masalah ini tak kunjung selesai. Salah satu unsur penting dan perlu segera dibenahi adalah profesionalisme aparat keamanan. Rumor tentang oknum tentara yang tidak profesional masih terdengar, mulai dari menyelundupkan kayu sampai melakukan kekerasan pada rakyat.

KSAD Jenderal Budiman, Selasa (6/5/2014) lalu memberikan penghargaan berupa kenaikan pangkat luar biasa kepada 48 prajurit, beberapa di antara mereka bertugas di Papua. Penghargaan diberikan karena para prajurit itu telah bekerja melampaui tugas dan tanggung jawab utamanya.

Budiman mengakui masih ada prajurit yang nakal. Penghargaan ini sekaligus juga sebagai motivasi agar prajurit menjadi semakin baik.

Menurut mantan Kepala Staf Umum TNI Letjen (Purn) J Suryo Prabowo dalam bukunya Operasi Lawan Insurjensi Bukan Hanya Operasi Militer, profesionalisme tentara adalah hal mutlak dalam penyelesaian konflik di Papua. Ia mengatakan, masalah Papua adalah masalah sangat kompleks yang tak bisa diselesaikan dengan pendekatan keamanan semata. Namun, pendekatan keamanan dari tentara-tentara profesional adalah keniscayaan.

Dalam pelaksanaannya, hal ini tak mudah. Salah satu operasi militer di Papua adalah operasi tempur. Operasi tempur di Papua harus sesuai dengan karakteristik kelompok bersenjata insurjen (sempalan) di Papua.

Ada banyak kendala memang, yang terlihat dari banyaknya aparat yang tewas. Namun, ada juga prestasi, seperti oleh Serka Ridwan Sihotang, prajurit Kopassus di Yonif 751 Puncak Jaya.

Setelah terjadi pencurian senjata Polri oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang dipimpin Tenggah Mati, tim dari Yonif 751 menggelar operasi pengejaran pada Februari 2014. Perjalanan 14 jam, diakui Ridwan, berat. ”Kami hanya bisa bergerak maju 500 meter dalam 1 jam,” kata Ridwan yang berhasil merebut senjata dalam pertempuran dengan OPM.

Taktik Narin dan Musa

Selain operasi tempur, operasi lain yang sama pentingnya adalah operasi teritorial. Operasi teritorial dinilai berhasil jika militer berhasil menggandeng dan mengambil hati masyarakat, bahkan OPM, untuk kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi.

Hal ini dilakukan Serka Narin Wonda dan Sertu Musa Tabuni, keduanya aparat di Koramil 07 Tion, Kodim 1702 Jayawijaya. Narin dan Musa, pada Juni 2013 lalu membujuk tujuh anggota OPM untuk turun ke kota. Bujukan ini berhasil sehingga kepala OPM Engga Kiwo itu sekarang bertugas menjadi anggota satpol pamong praja.

Awalnya, Narin mendapat informasi dari masyarakat Kampung Tigemuli, Distrik Malagineri, Kabupaten Lanny Jaya, Papua, tentang kehadiran OPM yang berpistol. Hal ini disampaikan kepada atasannya. Narin lalu diperintahkan untuk membujuk para OPM itu.

”Saya bilang kepada mereka supaya turun. Tidak usah di hutan terus. Kamu tidak makan nasi, kamu tidak dapat uang,” kata Narin yang naik gunung dengan bermodalkan 10 bungkus rokok untuk bertemu dengan anggota OPM.

Narin mengatakan, ia berani datang dengan baju sipil karena punya bahasa yang sama, yaitu bahasa suku Dani. Narin juga meminjam babi dari rakyat distrik untuk mengajak para OPM makan. Setelah makan babi, merokok, dan makan pinang selama lebih kurang tiga hari, barulah Narin mengutarakan maksudnya. Setelah beberapa kali melakukan pembicaraan barulah anggota OPM itu mengaku punya pistol.

Keberadaan dan kerja tentara profesional adalah mutlak dalam penyelesaian konflik di Papua. Suryo Prabowo dalam pengantar bukunya tersebut mengatakan, walau kecil, kehadiran insurjensi yang tak kunjung padam bisa dengan mudah menduniakan ide-ide separatisnya.

Hal ini berarti kebijakan politik, bahkan hati seluruh bangsa harus diletakkan di Papua. Narin saja membeli rokok dan babi dengan uang sendiri, untuk OPM. Sementara Ridwan bercerita tentang makanan yang kerap terlambat. Kalau pemerintah dan TNI bisa dengan gagah mengirimkan pasukan terbaiknya ke ke misi-misi perdamaian PBB dengan penuh bekal sosial dan fasilitas, kenapa tidak ke Papua? (Edna C Pattisina | Kompas)

Teruskan Membaca

TNI Tambah 2 Batalion Personel di Perbatasan RI-Malaysia

Panglima Tentara Nasional Indonesia Jenderal Moeldoko mengatakan pihaknya menambah jumlah pasukan di perbatasan Kalimantan dan Malaysia tahun ini. Menurut dia, daerah perbatasan yang pasukannya ditambah ada di Kalimantan Timur dan Kalimantan Barat.

"Kami tambah dua batalion," kata Moeldoko setelah membuka Latihan Integrasi Taruna Wreda Nusantara (Latsitarda) ke-34 di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, Sabtu, 10 Mei 2014.

Selain kekuatan pasukan, TNI juga menambah uang lauk pauk (ULP) bagi tentara di derah perbatasan. ULP ini dinaikkan dari Rp 30 ribu menjadi Rp 60 ribu per hari. "Itu cukup menambah kesejahteraan," ujarnya.

Menurut Moeldoko, penambahan ULP itu karena harga sembilan bahan pokok di daerah perbatasan saat ini naik dibanding tahun lalu. Meski nilai kenaikannya kecil, dia berharap uang itu cukup untuk memenuhi kebutuhan prajurit di daerah perbatasan.

Penambahan ULP, kata dia, menggunakan dana operasional, yang sebelumnya dialokasikan untuk kebutuhan pasukan di Ambon. Saat ini TNI telah menarik seluruh anggotanya di Ambon.

Adapun Latsitarda diikuti 1.370 peserta. Mereka terdiri atas 453 taruna TNI, 400 praja Institut Pendidikan Dalam Negeri (IPDN), dan 200 mahasiswa dari sebelas perguruan tinggi di Pulau Jawa. (Tempo)

Teruskan Membaca

Pasca Kontak Senjata Imigrasi Belum Tempatkan Petugas di Perbatasan RI-PNG

Kantor Imigrasi Jayapura saat ini belum berani menempatkan kembali petugasnya pasca-kontak senjata di perbatasan Republik Indonesia (RI)--Papua Nugini (PNG) dengan alasan keamanan.

"Hingga saat ini kami belum menempatkan kembali petugas imigrasi di Skouw, kota Jayapura, pasca kontak senjata dan penutupan pagar perbatasan kedua negara," aku Kepala Kantor Imigrasi Jayapura Gardu Tampubolon kepada ANTARA, di Jayapura, Selasa.

Dikatakan, para petugas imigrasi yang awalnya bertugas di Skouw dipindahkan ke Hamadi sehingga praktis hubungan dari dan ke Papua Nugini hanya melewati laut.

"Akitivitas penduduk antar kedua negara tetap berlangsung namun dilakukan melalui laut yang dianggap lebih aman,"kata Tampubolon.

Selain petugas imigrasi yang belum ditempatkan di Skouw, hingga saat ini pasar perbatasan juga belum beroperasi. Padahal, pasar yang menjadi tujuan utama warga PNG untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari itu, perputaran uang setiap bulannya mencapai Rp3--5 miliar.

Secara terpisah, salah satu pedagang yang biasa dipanggil abah Ahmed mengharapkan, pasar segera dapat beroperasi kembali mengingat hampir sebulan para pedagang tidak berjualan karena ketakutan.

Namun akibat penembakan yang dialami salah satu karyawan yang biasa berjualan di pasar perbatasan menyebabkan para pedagang belum berani berjualan.

"Kami tidak mau mengambil resiko hingga akan menunggu sampai benar-benar aman baru berjualan, "kata abah Ahmed.

Pagar perbatasan RI-PNG ditutup sejak 5 April lalu akibat kontak tembak antara aparat keamanan dengan kelompok sipil bersenjata. (Antara)

Teruskan Membaca

Pimpinan MPR gunakan kapal perang kunjungi perbatasan

Pimpinan MPR RI menggunakan kapal perang, KRI Teluk Celukan Bawang, untuk mengunjungi pulau-pulau terluar di Provinsi Aceh, yang merupakan wilayah perbatasan Indonesia dengan negara lain.

Tim Basarnas Indonesia, Provisi Aceh yang menggunakan Kapal Negara (KN) 208 melintasi salah satu pulau terluar, Pulau Rondo, Kota Sabang Provinsi Aceh. (ANTARA FOTO/Irwansyah Putra)

Pulau terluar yang akan dikunjungi, yakni di lintasan perairan Pulau Rondo, Pulau Aceh, Pulau Breuh, dan beberapa pulau terluar lainnya.

Delegasi pimpinan MPR RI akan didampingi oleh pejabat dari tujuh kementerian terkait dengan wilayah perbatasan, Muspida Provinsi Aceh, serta Wali Kota Sabang dan kepala dinas terkait.

Wakil Ketua MPR RI Ahmad Farhan Hamid, Selasa, mengatakan kunjungan pimpinan MPR ke wilayah perbatasan negara merupakan upaya MPR RI melihat percepatan pembangunan dan kondisi masyarakat di wilayah perbatasan.

Salah satu tugas MPR RI, kata dia, adalah memelihara dan meningkatkan nasionalisme bangsa Indonesia di seluruh wilayah Indonesia, sampai dengan wilayah perbatasan.

"Sebelum mengunjungi pulau-pulau terluar, MPR RI juga akan menyerap informasi melalui diskusi di kantor Pemerintah Kota Sabang," katanya.

Pada diskusi tersebut, akan disampaikan pemaparan dari pimpinan MPR RI, Gubernur Aceh, Pangdam Iskandar Muda, Kapolda Aceh, Danlanal Aceh, serta pemaparan dari tujuh kementerian terkait, seperti Kementerian Dalam Negeri, Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP).

Kemenerian lainnya akan menyampaikan pemaparan adalah, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perdagangan, Dirjen Bea dan Cukai, Dirjen Imigrasi, serta Badan Pengelola Kawasan Sabang.

Menurut Farhan Hamid, pada kunjungan ke pulau-pulau terluar tersebut, pimpinan MPR RI menggunakan KRI Teluk Celukan Bawang milik TNI AL.

Farhan Hamid yang berasal dari Aceh memuji inisiatif TNI AL yang memberikan pinjaman KRI Teluk Celukan, yang kecepatannya hanya sekitar 10 knot.

"Dengan laju kapal yang sangat lambat, dan penumpangnya anggota MPR RI maka akan menggugah anggota DPR RI di MPR untuk menyetujui untuk meningkatkan anggaran TNI," katanya. (Antara)

Teruskan Membaca