24 Panser Anoa Baru Akan dikirim ke Sudan

Sebanyak 24 unit Panser Anoa 6X6 dari PT Pindad diterima Panglima TNI Jenderal Moeldoko, yang rencananya akan digunakan oleh Satuan Tugas (Satgas) Batalyon Komposit TNI Kontingen Garuda XXXV-/United Nations Mission In Darfur (UNAMID), yang bertugas sebagai pasukan perdamaian PBB selama setahun di wilayah Darfur-Sudan.

Panser produksi PT Pindad diuji coba seusai acara serah terima 24 panser Anoa dari Direktur PT Pindad kepada Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko di kawasan Indonesian Peace and Security Centre (IPSC) di Bukit Santi Dharma Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian Sentul, Bogor, Jumat (14/3/2014). Kendaraan tempur ini akan digunakan untuk Satgas Batalyon Komposit TNI Kontigen Garuda (Konga) XXXV-B/UNAMID (United Nation Mission in Darfur) | Warta Kota/alex suban

Acara serah terima itu dilakukan oleh Plt Direktur Utama PT Pindad (Persero), Tri Hardjono kepada Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko di markas Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian (PMPP) TNI, Sentul, Bogor, Jawa Barat, Jumat (14/3/2014).

Sebanyak 800 prajurit TNI yang tergabung dalam satgas Batalyon Komposit TNI TNI Kontingen Garuda XXXV-/UNAMID rencananya akan dilengkapi 24 panser Anoa 6X6, juga 30 truk dan 34 jeep.

Partisipasi TNI itu atas permintaan PBB dalam upaya pemeliharaan perdamaian di wilayah Darfur. Rencana penempatan satgas ini, yakni di El Geneina, dan Masteri yang berbatasan dengan negara Chad.

Dalam amanatnya Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko mengatakan, dengan perkembangan kawasan global dan regional saat ini mengharuskan TNI menambah alutsista yang ada dalam rangka menjaga pertahanan dan kedaulatan NKRI.

"Dengan perkembangan kawasan saat ini, mau tak mau negara harus memberikan respon yang cepat, terlebih TNI harus membuat strategi pertahanan. Penambahan alutsista akan meningkatkan profesionalisme prajurit," kata Moeldoko.

Dirinya juga mengucapkan terima kasih kepada PT Pindad yang memelihara kepercayaan TNI hingga saat ini.

"Kepercayaan TNI harus dijaga dan tak berpuas diri, sehingga menyebabkan standarisasinya menurun. Ke depan, PT Pindad harus meningkatkan standarisasinya karena saat ini TNI lebih mendukung untuk pengadaan alutsista dalam negeri," tuturnya.

Panglima TNI menambahkan, pengunaan panser Anoa dalam misi perdamaian PBB, selain aman dan nyaman juga memberikan rasa kebanggaan kepada prajurit TNI bahwa alutsista dalam negeri bisa digunakan dalam misi perdamaian PBB di Darfur-Sudan.

"Ini akan memberikan kebanggaan bahwa alutsista dalam negeri digunakan dalam misi perdamaian PBB," kata Moeldoko.

TNI hingga kini telah membeli 226 unit Anoa dari PT Pindad, dengan rincian TNI memesan 154 unit (2008), pada 2011 sebanyak 11 unit, tahun 2012 61 unit, 2013 PT Pindad mendapat pesanan 82 unit.

Panser yang diserahterimakan merupakan panser dengan berbagai vvarian, terutama varian Armoured Personnel Carrier (APC) dan ambulance.

Sementaara itu Plt Direktur Utama PT Pindad (Persero), Tri Hardjono, mengatakan, PT Pindad terus menggembangkan kemampuan yang dimilikinya terutama untuk meningkatkan dukungan terhadap pemenuhan kebutuhan TNI yang semakin besar.

"Besar harapan kami, produk Pindad baik yang dihasilkan saat ini bisa digunakan terus oleh TNI dan menjadi kebanggaan Indonesia," katanya.

Dirinya menambahkan, produk pertahanan PT Pindad saat ini, antara lain, kendaraan taktis dan kendaraan tempur roda ban 4X4 Komodo dan 6X6 Anoa, senjata gengam pistol, senapan serbu, senapan mesin, pesawat mortir, dan sniper serta peralatan senjata pendukung operasi, seperti Silencer. (Tribun)

Teruskan Membaca

TNI Terima Tambahan 24 Panser Anoa Dari PT. Pindad

TNI mendapat tambahan 24 unit Panser Anoa 6x6 yang dipesan dari PT Pindad. Saat ini jumlah panser Anoa TNI saat ini 226 unit dan masih akan bertambah karena penguatan masih terus dilakukan.

Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko mengatakan, dengan perkembangan kawasan global dan regional saat ini, mengharuskan TNI menambah alat utama sistem senjata (alutsista) yang ada dalam rangka menjaga pertahanan dan kedaulatan NKRI.

“Dengan perkembangan kawasan saat ini, mau tak mau negara harus memberikan respon yang cepat, terlebih TNI harus membuat strategi pertahanan. Penambahan alutsista akan meningkatkan profesionalisme prajurit,” kata dia saat serah terima panser di markas Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian (PMPP) TNI, Sentul, Bogor, Jumat (14/3/2014).

Panser yang diserahterimakan terdiri dari beberapa varian, terutama Armoured Personnel Carrier (APC) dan ambulance. Selanjutnya 24 panser ini akan dikirim untuk pasukan TNI yang bertugas sebagai pasukan penjaga perdamaian yang tergabung dalam Satuan Tugas (Satgas) Batalyon Komposit TNI Kontingen Garuda XXXV-/United Nations Mission In Darfur (UNAMID), Sudan.

Pengiriman Panser Anoa buatan dalam negeri dalam misi internasional ini merupakan yang kedua setelah sebelumnya di Lebanon (UNIFIL). Pengiriman tersebut atas permintaan dari PBB. “Ini akan memberikan kebanggaan bahwa alutsista dalam negeri digunakan dalam misi perdamaian PBB,” kata Moeldoko.

Jumlah personel yang bakal diberangkatkan sebanyak 800 orang. Selain dilengkapi 24 Panser Anoa, mereka juga membawa juga 30 truk dan 34 jeep. Satgas ini rencananya ditempatkan di wilayah El Geneina, dan Masteri yang berbatasan dengan negara Chad selama satu tahun penugasan.

Mantan KSAD itu juga berpesan agar PT Pindad terus meningkatkan standar alutsista yang dibuatnya. “Karena saat ini TNI lebih mendukung untuk pengadaan alutsista dalam negeri,” tutur Moeldoko.

Sementara itu, Plt Direktur Utama PT Pindad (Persero) Tri Hardjono mengungkapkan, PT Pindad terus menggembangkan kemampuan yang dimilikinya, terutama untuk meningkatkan dukungan terhadap pemenuhan kebutuhan TNI yang semakin besar.  (Sindo)

Teruskan Membaca

Asisten Logistik KSAL Kukuhkan Satgas Proyek Pengadaan KCR Trimaran

ASISTEN Logistik (Aslog) Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL), Laksamana Muda TNI Suyitno, mengukuhkan sekaligus menutup pelatihan kelaikan Satuan Tugas (Satgas) Dalam Negeri Proyek Pengadaan Kapal Cepat Rudal (Yekdakap KCR) Trimaran, di Mabesal Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat (14/3).

Kegiatan pengukuhan didahului dengan pelatihan kelaikan Satgas Dalam Negeri Proyek Pengadaan Kapal Cepat Rudal (KCR) Trimaran yang berlangsung selama lima hari. Para personel Satgas Yekdapak KCR Trimaran yang dikukuhkan, antara lain Komandan Satgas Letkol Laut (KH) Moch. Tholib; Perwira Pengawas Platform Letkol Laut (T) Tegus Subekti; Perwira Sekretaris Mayor Laut (E) Muhamad Yusdi Jauhari, Perwira Sekretaris Mayor Laut (T) Budi Sugiarto; Perwira Pendidikan, Latihan, Administrasi dan Logistik Mayor Laut (S) Tommy Basta, dan Bintara Sekretariat Serda BEK Agin Siswanto.

Usai upacara pengukuhan, Aslog KSAL mengatakan pembangunan KCR Trimaran merupakan pembangunan yang kedua kalinya. Hal ini dimaksudkan sebagai pengganti kapal sebelumnya yang telah terbakar, di mana pada saat itu kapal masih belum diserahterimakan kepada TNI Angkatan Laut.

Permasalahan lain yang dihadapi adalah masih sering terjadi keterlambatan jadwal penyerahan kapal pada proses pembangunan. Hal dikarenakan oleh ketidakmampuan galangan dalam mensinergikan aspek-aspek pengetahuan dan keterampilan tenaga kerjanya dengan baik dan benar.

“Oleh karena itu, untuk menjamin terlaksananya penyerahan kapal tepat waktu dan mutu, dibutuhkan pengawasan oleh personel satgas yang memahami secara detail proses pembangunan kapal yang dilaksanakan oleh galangan. Pengawasan dimulai dari carbon cutting, launching hingga akhirnya penyerahan kapal dari galangan ke TNI Angkatan Laut selaku pengguna,” kata Aslog KSAL seperti dilansir dalam siaran pers Kasubdispenum Dispenal, Kolonel Laut S J Widjojono.

Lebih lanjut, Aslog KSAL menjelaskan seluruh materi pelatihan yang diterima dan dipelajari menjadi modal dasar untuk melaksanakan pengawasan proses pembangunan kapal oleh galangan.

“Dengan bekal awal tersebut, tentunya masih diperlukan upaya-upaya proaktif dari setiap individu, untuk selalu berusaha dengan sungguh-sungguh melaksanakan pengawasan secara melekat setiap detail proses pembangunan kapal. Sehingga dengan berakhirnya pelatihan ini, saya harap saudara-saudara telah mengerti dan memahami tugas, semua aturan dan prosedur, serta kegiatan yang harus dilakukan.,” katanya.

Ia juga berharap agar dapat meminimalisir adanya kemungkinan kesalahan-kesalahan prosedur dan penurunan kualitas material pada kapal yang dibangun. Dengan demikian pembangunan kapal dapat diselesaikan tepat waktu dan dengan kualitas material yang sesuai dengan spesifikasi teknis yang diinginkan. (Jurnas)

Teruskan Membaca

RKX-200 EDF, Kemajuan Teknologi Rudal Nasional

Lapan kembali berhasil menerbangkan pesawat Electric Ducted Fan atau EDF di Landasan Pesawat, Pameungpeuk, Garut, Jawa Barat, tanggal 5 Maret 2014. Setelah keberhasilan ini, pengembangannya akan berlanjut ke Roket RKX-200 Turbo Jet (TJ). Fungsinya akan digunakan untuk pengembangan roket kendali atau rudal jarak pendek, baik untuk pertahanan atau teknologi antariksa.

RKX-200 EDF Lapan (photo: 8ptrkendali.com)

Awalnya kondisi jelajah diperkirakan pada 180 km/jam, tapi saat uji coba hasilnya sangat membanggakan, yaitu 200 km/jam. Uji terbang sendiri sudah dilakukan sejak 2013.

Penggunaan EDF dikarenakan kemudahan pengoperasian motor, ekonomis, dapat dipergunakan berulang kali (budget terbatas), kehandalan dan kemudahan dipasaran.

“Untuk pesawat RKX 200 TJ, tahun ini Lapan mengembangkan EDF dengan mesin jenis turbo jet yang direncanakan terbang menjangkau kecepatan 250 km/jam,” ujar Kepala Program EDF dan Turbo Jet, Herma Yudhi Irwanto, M. Eng. Meski belum autopilot, menurut Herma Yudhi, target tersebut dapat terpenuhi pada pengujian perdana ini.


Bentuknya memang agak aneh tidak seperti rudal-rudal yang banyak kita lihat maklum, baru pengembangan. Nah untuk pembuatannya menggunakan geometri pesawat model F-18 (RC F-18). Kenapa? Karena RC F 18 mudah didapatkan di pasaran dan juga karena manuver pesawat F 18 sangat bagus.

Spesifikasi :
Massa total : 18 kg
Diameter : 20 cm
Panjang : 2,2 meter
Luas sayap : 0,75 m
Aerofoil ekor : NACA seri 4 (simetri)
Aerofoil sayap : NACA seri 5

Selain itu, saat dihubungi, salah seorang ahli roket dan rudal PT. Pindad mengaku siap untuk menancapkan hulu ledak. Menurutnya saat ini pembuatan hulu ledak sudah seluruh komponennya asli buatan dalam negeri.

“Sudah itu semua dalam negeri, itu sama saja dengan meriam atau peluru itu hanya campuran. Berapa ukuran berapa itu tergantung dibuatnya,”

Selain RKX 200 EDF, ada juga kakaknya yaitu RKX 300 EDF yang bentuknya sudah lumayan. Proses keberhasilan ini menjadi catatan yang membanggakan bagi Lapan. Pencapaian ini menjadi langkah maju bagi lapan untuk menerapkan teknologi roket yang lebih besar, seperti rencana R-Han 320, 450, atau 520.

Mudah-mudah pengembangannya berjalan lancar. Harapan untuk mempunyai Rudal Jarak Jauh dari darat ke darat atau udara semoga segera tercapai. Salut untuk Lapan meski anggarannya miris. Amin. (by Jalo).


Sumber : (Lapan.go.id | JKGR)

Teruskan Membaca

TNI Pertimbangkan Beli Kapal Selam Kilo yang Baru

Pemerintah Indonesia membatalkan rencana pembelian 2 kapal selam kilo hibah yang ditawarkan Rusia. Alasannya karena kapal selam tersebut dalam kondisi rusak.

Presiden SBY menatap model kapal selam Kilo Rusia

Pagi hari tanggal 13/03/2014, saya bertemu seorang pejabat TNI AL, ia pun mengatakan :

“Kalau lihat sekilas, bekas harganya murah dibanding baru tapi masa pakainya hanya 10 tahun. Kedua jika beroperasi sampai jangka 10 tahun itu kalau dihitung-hitung maintanance cost-nya itu cukup besar,”

Saya pun bertanya, jadi TNI gagal membeli KS Kilo ?

“Jadi belum gagal, ini masih proses. masih proses berjalan. Kan sekarang kita dihadapkan pada pilihan kita mau beli baru atau second,”.

Menurutnya, saat ini Kemenhan masih mempertimbangkan plus-minus untung ruginya jika membeli Kapal Selam Baru.

“Lebih baik kita keluar uang banyak sekali saja tetapi kita punya kebanggan itu jelas dan kemampuan tempur bisa diandalkan sehingga bisa menimbulkan detterent effect sebagaimana yg kita harapkan,”

“Kemudian keuntungan lain masa pakainya lama. Ini yang sedang diolah tetapi sepertinya tim mengarah pada kapal selam baru,”

Seperti kita ketahui nilai efek deterrent KS Kilo ini sangat efektif. Buktinya belum dibeli atau masih dalam proses penawaran sudah membuat Australia seperti cacing kepanasan (sangat cemas) apalagi dibeli, TERBUKTI…

“Seperti kehidupan di rumah. Kita punya satu atau dua anjing herder atau doberman maka deterent efek untuk pencuri jauh lebih baik dari pada piara anjing kampung 10 ekor yang dikasih kelapa saja langsung diam,”.

Maaf saya tidak jago analisa. Di sini saya cuma bisa kasih pencerahan melalui kutipan obrolan dengan seorang pejabat TNI. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat buat teman-teman di warjag. Narasumbernya seorang Jenderal, mudah-mudahan tambah bingung ya. hahahhahahahaha. Kritik dan saran saya terima, terima kasih. (by Jalo |JKGR)

Teruskan Membaca

PT Sritex Rancang Baju Militer Canggih yang Dapat Berkamuflase Dengan Alam Disekitarnya

Perusahaan tekstil dan garmen, PT Sri Rejeki Isman (Sritex) di Sukoharjo, Jawa Tengah sudah tersohor di seluruh dunia karena kualitas kain dan pakaian yang diproduksi.

Perusahaan yang didirikan oleh (Alm) HM Lukminto itu dikenal juga dengan produksi seragam militernya yang sudah dikirim ke 30 negara dengan spesifikasi canggih.

Berawal dari usaha kecil di Pasar Klewer, Solo tahun 1966, usaha HM Lukminto semakin berkembang hingga akhirnya mendirikan pabrik di Sukoharjo dan diresmikan oleh Presiden Soeharto tahun 1992.

Direktur PT Sritex, Sri Sartono Basuki mengatakan PT Sritex sudah sejak lama memproduksi pakaian seragam untik Polisi dan TNI, kemudian suatu waktu tentara Indonesia dan North Atlantic Treaty Organization (NATO) bertukar seragam layaknya pemain bola bertukar jersey.

"Kemudian dites, dibandingkan dengan Amerika dan ternyata lebih baik (kualitasnya). Waktu itu (PT Sritex) orientasinya masih fashion," kata Sartono saat detikFinance mengunjungi pabrik PT Sritex di Sukoharjo, Jawa Tengah, Rabu (12/3/2014).

"Tahun 1994 melakukan perjanjian dengan NATO," imbuhnya.

Sejak saat itu kualitas seragam militer yang diproduksi oleh PT. Sritex pun menyebar ke berbagai belahan dunia hingga akhirnya kini PT. Sritex memenuhi pesanan seragam militer untuk 30 negara.

"Sebelumnya kami sudah membuat seragam untuk TNI Polri sebagai customer pertama. Ternyata dari mulut ke mulut pun jadi marketing luar biasa," tandasnya.

Berbagai negara memesan seragam militer dengan spesifikasi yang berbeda, ada seragam tentara anti peluru, anti radiasi, anti nyamuk, anti api, anti air, dan sebagainya. Bahkan saat ini PT Sritex sedang mengembangkan seragam militer kamuflase yang konon bisa berubah warna sesuai lingkungan alam.

"Baru tahapan, belum sedetail (berubah warna) itu, kami mengkondisikan untuk ke sana," tandasnya.

Selain seragam militer, PT. Sritex juga membantu pengembangan Hovercraft milik TNI AD, kemudian tenda, dan ransel militer.

Di tempat yang sama, Presiden Direktur Sritex Iwan Lukminto mengatakan untuk seragam militer, kompetitor paling kuat berada di Eropa. PT Sritex tetap menjadi pilihan berbagai negara karena kualitasnya yang terjamin dan masuk standar NATO. Salah satu produk yang kualitasnya sudah terpercaya adalah rompi anti peluru.

"Spesifikasi militer sampai level empat, yaitu laras panjang dan serangan jarak dekat. TNI pakai juga itu," tegas Iwan.

Selain itu ada juga ransel serbu yang bisa digunakan untuk pelampung. Jadi jika tas tersebut berada di sungai atau laut, pemakainya masih bisa mengambang. PT Sritex juga kedepannya akan membuat parasut, sehingga tidak lagi impor dari negara lain.

"Ke depan akan membuat payungnya (untuk terjun payug) jadi tidak impor. Tapi itu harus hati-hati, betul-betul harus bagus mesinnya dan kualitas kontrol saat membuat karena berhubungan dengan nyawa," tandasnya.

Saat ini sudah 30 negara yang pasukan militernya dibalut dengan seragam buatan pabrik di Sukoharjo itu,antara lain tentara Jerman, Inggris, Uni Emirat Arab, Malaysia, Somalia, Australia, Kroasia, Hong Kong, dan lainnya. (Detik)

Teruskan Membaca

Kopaska TNI AL gunakan baju anti nyamuk buatan Sritex Sukoharjo

Baju anti api atau anti air mungkin sudah biasa didengar, tapi terbayangkah bagaimana wujudnya baju anti nyamuk? Baju tersebut sudah ada sejak lama dan diproduksi PT Sritex untuk seragam Kopaska (Komando Pasukan Katak) Angkatan Laut (AL).

Bentuknya tidak jauh berbeda dengan seragam militer lainnya. Warnanya dominan hijau dan cokelat dengan motif loreng yang kaku.

Motif loreng dibuat kecil-kecil dan rapat sehingga menyerupai tumpukan daun. Namun ternyata rahasia anti nyamuk tidak hanya pada motif, tapi juga teknik pemintalan benangnya.

"Anti nyamuk ini dari pemintalan, penganyaman, hingga finishing sudah dilakukan thread," kata Direktur Sritex Sri Sartono Basuki saat detikFinance berkunjung ke pabrik Sritex di Sukoharjo, Rabu (12/3/2014).

Seragam anti nyamuk tersebut dibuat dengan komposisi 87% katun dan 13% polyester. "Seragam ini untuk pasukan katak," imbuh Sartono yang enggan menjelaskan lebih detail karena persaingan pasar.

Selain anti nyamuk, berbagai seragam militer dengan kemampuan berbeda juga sudah dibuat oleh PT Sritex, contohnya seragam militer anti infra merah yang dipakai tentara Jerman, kemudian, anti radiasi yang dipesan Uni Emirat arab dan Kuwait, anti api yang dipakai Kopassus, dan masih banyak lagi.

"Sebelum membuat pakaiannya itu ada penelitiannya dulu," tandas Sartono.

PT Sritex yang didirikan oleh HM Lukminto sudah menjadi usaha tekstil terbesar se-Asia Tenggara. Sebanyak 30 negara memesan pakaian militer ke pabrik yang berada di Sukoharjo itu. Selain perlengkapan militer, ada juga produk fesyen dengan merek terkenal yang diproduksi di pabrik Sritex, antara lain Zara dan Timberland. (Detik)

Teruskan Membaca

Lanud Timika Gelar Latihan Pertahanan Pangkalan

Dalam rangka melaksanakan program kerja Pangkalan TNI Angkatan Udara (Lanud) Timika tahun 2014, Pangkalan TNI AU Timika menggelar latihan pertahanan pangkalan (Hanlan) di area eks Bandara Mozes Kilangin, Timika, Papua, Jumat (14/3).

Latihan pertahanan pangkalan dipimpin oleh Kepala Dinas Operasi Lanud Timika, Kapten Pom Heri Wasto dan diikuti oleh seluruh personel Lanud Timika. Latihan ini menerapkan simulasi patroli keamanan.

Berdasarkan siaran pers Dinas Penerangan TNI Angkatan Udara (Dispenau), dalam latihan ini pasukan dibagi menjadi tiga regu. Regu satu dipimpin langsung oleh Kadisops, regu dua dipimpin oleh Kadislog dan regu tiga dipimpin Dansatpom.

Patroli dimulai dari perumahan Lanud Timika dengan menyusuri pagar-pagar eks Bandara Mozes Kilangin yang berbatasan langsung dengan pemukiman penduduk dan berakhir finish di Lanud Timika. Dari hasil patroli tersebut ditemukan banyak pagar yang sudah bolong dan roboh.

Kegiatan ini sebagai tindak lanjut dari proses pengamanan Bandara Mozes Kilangin dan tanah milik TNI AU.

Diakhir latihan, para personel diberikan materi Kesehatan Lapangan (Keslap) oleh tim kesehatan Lanud Timika. Materi yang diberikan meliputi cara memberikan pertolongan pertama pada korban, memberikan nafas buatan serta cara mengevakuasi korban ke tempat yang aman.

Ikut serta dalam latihan ini adalah Kadispers Lanud Timika, Lettu Adm Fuad Rifai, Dansatpom Lanud Timika Lettu Pom Ashanul Arifin dan seluruh perwira Staf Lanud Timika.

(Jurnas)

Teruskan Membaca

Klaim Natuna Oleh Tiongkok, TNI Siap Gelar Pasukan

Satu lagi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) diklaim asing. Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok (RRT) telah mengklaim wilayah perairan Natuna, Provinsi Kepulauan Riau ke dalam peta wilayah RRT.

Klaim sepihak ini terkait sengketa Kepulauan Spratly dan Paracel antara Tiongkok dan Filipina.

Masekal Pertama TNI Fahru Zaini menegaskan, akibat klaim terhadap perairan Natuna oleh Tiongkok, TNI siap gelar pasukan bila terjadi sesuatu di wilayah tersebut.

"Yang dilakukan oleh Tiongkok ini menyangkut zona wilayah NKRI. Untuk itu, kami datang ke Natuna ingin melihat secara nyata strategi komponen utama pertahanan NKRI, yaitu TNI, terutama dalam kemampuan, kekuatan dan gelar pasukan bila terjadi sesuatu di wilayah ini," tegas Fahru.

Dijelaskannya, Tiongkok telah menggambar peta sebagian perairan Natuna di wilayah Laut Tiongkok Selatan masuk ke peta wilayahnya dengan sembilan dash line atau garis terputus. Bahkan dalam paspor terbaru milik warga Tiongkok juga sudah dicantumkan.

"Sengketa ini akan berdampak besar terhadap keamanan laut Natuna," ungkapnya.

Menurutnya, bukan hanya wilayah Indonesia saja yang dipetakan oleh Tiongkok, tetapi juga negara lain yang berbatasan dengan perairan Laut Tiongkok Selatan seperti, Vietnam, Malaysia, Brunei Darussalam, Filipina, serta Thaiwan.

"Namun Tiongkok tidak mau berterus terang terhadap koordinat mana yang masuk wilayah mereka," ujarnya.

Dalam rangka terjaganya keutuhan NKRI, tegas dia, kebhinekaan kebangsaan di wilayah terdepan seperti Kabupaten Natuna perlu diperkokoh.

"Wilayah yang berada di perbatasan, seperti Kabupaten Natuna, persatuan dan kesatuan antarwarga maupun etnis, perlu diperkokoh. Persatuan antarwarga perlu dijunjung tinggi, ini dimaksudkan supaya tak mudah disusupi atau diadu domba oleh negara lain," ujarnya.

Ia mengatakan letak Indonesia sangat strategis, baik lautnya maupun udaranya. Setiap hari selalu ramai dilewati oleh kapal maupun pesawat negara lain.

"Dari letak yang bagus ini, bisa menjadi keuntungan, bahkan juga kerugian, itu tergantung kita dalam mengimpletasikannya dalam bernegara, NKRI adalah harga mati," tuturnya. (Inilah)

Teruskan Membaca

Industri alutsista Indonesia bidik pasar internasional

Indonesia siap bersaing dengan pasar internasional terkait alat utama sistem persenjataan (Alutsista) TNI. Sebab, industri pertahanan di tanah air akan segera mewujudkan kemandirian di bidang pertahanan.

Dalam sidang Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) di Gedung Cendrasa, Koarmatim, Rabu siang (12/3), Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), memaparkan visi dan misi industri pertahanan yang dimiliki Indonesia.

Rapat KKIP yang kali pertama dan digelar usai demo Alutsista milik TNI AL di Dermaga Madura Komando Armada RI Kawasan Timur (Koarmatim), Ujung, Surabaya, Jawa Timur yang dipimpin langsung oleh Ketua Umum KKIP, yaitu Presiden SBY.

Sidang KKIP itu, juga dihadiri Menteri Pertahanan (Menhan), Purnomo Yusgiantoro selaku Ketua Harian, Menko Polhukam, Menko Perekonomian, Mensesneg, Seskab, Men PPNK/Ka Bappenas, Menteri BUMN, Mendikbud, Menristek, Panglima TNI, Kepala Staf Angkatan, Kapolri, Pangdam V Brawijaya dan Pangarmatim.

Dalam sidang KKIP itu sendiri dipaparkan hasil kerja dan kebijakan komite selama kurun waktu 2010-2013, serta program prioritas KKIP ke depan.

"Dalam sidang KKIP yang pertama ini, akan disampaikan visi dan misi KKIP serta strategi mewujudkan kemandirian pertahanan, termasuk program-program pembinaan dan pengembangan industri pertahanan," terang Purnomo dalam konfrensi pers-nya usai demo alutsista di Koarmatim, Ujung Surabaya.

Menurut Purnomo, dalam kurun waktu 2010-2013, KKIP telah merumuskan berbagai kebijakan nasional yang bersifat strategis di bidang industri pertahanan. "KKIP juga telah menetapkan beberapa program nasional, menerbitkan cetak biru riset alpalhankam, serta merumuskan road map produk alpalhankam," katanya lagi.

Terkait strategi mewujudkan kemandirian pertahanan, masih kata dia, KKIP telah menyusun master plan pembangunan industri pertahanan tahun 2010-2029, yang mencakup dua target utama, yaitu alutsista dan industri pertahanan.

Target alutsista yang akan dicapai adalah alutsista yang memiliki mobilitas tinggi dan daya pukul. Sedang target industri pertahanan adalah mewujudkan kemampuan memenuhi permintaan pasar dalam negeri, kemampuan bersaing di pasar internasional serta kemampuan mendukung pertumbuhan ekonomi.

Kata Purnomo, saat ini, KKIP sendiri telah melakukan pembinaan industri pertahanan secara bertahap, dan berlanjut untuk meningkatkan kemampuan industri pertahanan dalam memproduksi alpalhankam yang dibutuhkan.

"Upaya peningkatan kemampuan industri pertahanan tersebut, di antaranya dilakukan joint research dan development maupun joint production."

Terkait perkembangan Alutsista masa depan, KKIP telah mencanangkan program new future products yang meliputi Pesawat Tempur IF-X, pesawat angkut, kapal selam, kapal perang atas air, roket, peluru kendali, pesawat terbang tanpa awak, radar, combat management sistem, alat komunikasi, amunisi kaliber besar, bom udara, torpedo, propelan, kendaraan tempur, serta kendaraan taktis.

Dalam rangka mendukung pengembangan industri pertahanan, pemerintah telah melakukan langkah-langkah kongkrit yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2012, antara lain pengembangan sumber daya manusia, pengembangan dan penguasaan teknologi, pengembangan sarana dan prasarana, penyehatan, koperasi dan fasilitas pendanaan dan pembiayaan.

"Sedang di bidang regulasi, KKIP akan menyelesaikan penyusunan beberapa aturan pelaksanaan UU Nomor 16 tentang industri pertahanan, yaitu Peraturan Pemerintah (PP) tentang imbal dagang, PP tentang penyelenggaraan industri pertahanan, Perpres tentang pengelolaan industri pertahanan dan Perpres tentang syarat dan tata cara pengadaan Alpalhankam," tandas dia. (Merdeka)

Teruskan Membaca

Skadron 100 Anti-Kapal Selam TNI AL Akan diaktifkan Kembali

Dalam gelaran dan demo alat utama sistem persenjataan (alutsista) TNI AL yang disaksikan Presiden SBY Rabu 12 Maret 2014, para personel TNI AL menggelar aksi peperangan anti kapal selam oleh Kapal Republik Indonesia (KRI), yang juga disebut-sebut menggunakan bantuan helikopter anti-kapal selam (AKS).

Helikopter AW 159

Saat simulasi peperangan itu, Pusat Penerbangan Angkatan Laut (Puspenerbal) menggunakan Helikopter Panther buatan Eurocopter. TNI AL sendiri sudah tak memiliki Helikopter AKS sejak era 90-an hingga kini.

"Kita sudah tidak punya (Helikopter AKS). Terakhir kita punya jenis Wasp, kalau nggak salah terakhir sekitar tahun 90-an," tulis PS KSBS Puspenerbal, Lettu Heri Wahyudi kepada Liputan6.com, Jakarta, Kamis (13/3/2014).

Pada era 60-an, TNI Angkatan Laut (AL) berjaya memiliki senjata pemburu kapal selam seperti MI-4 buatan Mil OKB, Uni Soviet (sekarang Russia) dan Westland Wasp HAS MK.1 buatan Inggris. Saat itu 2 helikopter ini ditempatkan di Skadron 100 Anti-Kapal Selam.

Dihubungi secara terpisah, Kadispen TNI AL Laksmana Pertama Untung Suropati mengatakan, Helikopter AKS ini sangat penting karena fungsinya sebagai mata dan telinga kapal perang dalam menjaga maritim negara. TNI AL pun berencana mengaktifkan kembali Skadron 100.

"Karena apapun kita ini negara maritim yang begitu luas. Laut kita bayangin aja 5.8 juta kilometer, ini bukan pekerjaan mudah untuk angkatan laut, untuk mengawal sekaligus melindungi lautnya.  Padahal filosofi kita khususnya pesawat udara dalam hal ini helikopter AKS sebagai kepanjangan mata dan telinga dari KRI. Dengan kehadiran skadron 100 sangat vital sekali bahkan mutlak," ungkap Untung.

Dalam rencana Pembangunan Minimum Essential Force (MEF), Kementerian Pertahanan (Kemenhan) menargetkan 11 Helikopter AKS. Berbagai tipe helikopter telah dilirik Kemenhan ini seperti AW 159 buatan Lynx Wildcat Inggris dan AS-565 Panther Eurocopter. Kepala Staff Angkatan Laut, Laksamana Marsetio menargetkan Oktober 2014 sudah bisa dipamerkan.

AS-565 Panther Eurocopter

"Kami harapkan helikopter anti kapal selam tersebut sudah bisa menjadi kebanggan pada saat peringatan hari jadi TNI tahun 2014," kata Marsetio di Sidoarjo 22 Februari 2013.

Sayangnya, saat ini pengadaannya terkendala masalah anggaran. Mahalnya peralatan dan persenjataan helikopter AKS masih menjadi pembicaraan penting para pengambil keputusan.

"Problemnya sekarang karena terbentur anggaran sehingga kita harus menganut pada skala prioritas. Kemarin pembahasan kontrak sudah cukup bulat, hanya untuk spesifikasi teknologi AKS ini kan sangat mahal dengan equipment dan persenjataannya. Itu konsekuensi costnya mungkin lebih dari 2 kali lipat," imbuh Untung.

"Kebutuhan end user agar misi ini bisa terlaksana dengan sempurna dengan anggaran yang tersedia atau kemampuan anggaran yang ada. Intiya kalau nanti tercapai atau sepakat maka kontrak pengadaan) itu saya kira tidak lama lagi," jelas Untung.

Di era modern, helikopter AKS sangat penting sebagai arsenal pendukung membantu kapal perang jika sewaktu-waktu terjadi perang. Kehadiran Helikopter AKS bisa membuat efek detterent bagi kapal-kapal selam asing yang ingin menerobos kedaulatan.

Negara-negara tetangga Indonesia pun telah melengkapi helikopter AKS di kapal perangnya seperti Singapura menggunakan Sikorsky S-70B Seahawk, Australia Sikorsky MH-60R dan Malaysia dengan Super Lynx. (Raden Trimutia Hatta | Liputan6)

Teruskan Membaca

Gelar Alutsista TNI AL di Mako Armatim (18 Foto)

Pasukan TNI AL unjuk kekuatan alat utama sistem persenjataan (Alutsista) di hadapan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Gelar kekuatan ini dilaksanakan di Dermaga Madura Komando Armada RI Kawasan Timur (Koarmatim), Ujung Surabaya, Jawa Timur, 12/03/2014.

Presiden SBY mengatakan penambahan kekuatan TNI Angkatan Laut bertujuan untuk mempertahankan kedaulatan, bukan karena Indonesia ingin berperang. Namun demikian, Indonesia siap berperang jika diharuskan untuk mempertahankan kedaulatan negara.

“Kita tidak ingin perang. Namun jika harus bertempur dan mempertahankan kedaulatan, kita sudah siap. Kekuatan TNI AL kita bertambah lagi,” ujar Presiden.

Didampingi oleh Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, Presiden SBY meninjau gelar alutsista hasil pengadaan pada program pembangunan kekuatan matra laut periode Rencana Strategis 2005-2009 dan 2010-2014.

Sejumlah alutsista yang digelar antara lain empat kapal perang korvet kelas Sigma, empat KRI kelas LPD (Landing Platform Dock), empat Kapal Cepat Rudal (KCR) tipe 40 M, dan dua kapal Patroli Cepat (PC) tipe 43 M.

Untuk Korps Marinir ada tank amphibi jenis BMP-3F, satu BREM-L (Tank Recovery), 15 Panser LVT 7 A1 (Landing Vehicle Tank), dua pesawat CN 235-220 MPA (Maritime Patrol Aircraft), empat pesawat latih Bonanza G-36, dan tiga helikopter Bell-412 EP.

Kapal Selam TNI AL di Mako Armatim, Surabaya, Jawa Timur, Rabu (12/3/2014).

Kapal Selam 402 TNI AL

Kapal Selam KRI Cakra 401

Kapal Selam TNI AL

Helikopter Anti-Kapal Selam di Korvet Sigma KRI Sultan Iskandar Muda

Helikopter ASW TNI AL Unjuk Kemampuan

Panther ASW Tembakkan Rudal Anti-Kapal Selam

Aksi Satkopaska Koarmatim

Presiden SBY Inspeksi Alat Tempur

Torpedo SUT

Presiden SBY  dan Menhan Amati Rudal Exocet

Rudal Exocet Anti-Kapal Permukaan

Rudal Exocet

Rudal C 802

Rudal Yakhont

Quadcopter

Selain melakukan peninjauan dan menyapa prajurit, Presiden juga menyaksikan demo kekuatan alutsista TNI AL, antara lain demo penyebaran ranjau dari pesawat udara patroli maritim Umar 623 TNI Angkatan Laut, demo penembakan roket RBU dari Kapal Republik Indonesia (KRI) dengan nomor lambung 385 dan 381, demo peperangan anti kapal selam oleh KRI dengan menggunakan helikopter Anti Kapal Selam, demo pembebasan pembajakan kapal oleh Komando Pasukan Katak dan Intai Amphibi dengan metode Visit Board Search and Seizure (VBSS), ‘Sailing Pass’ Kapal TNI Angkatan Laut, dan ‘Flying Pass’ pesawat udara dan helikopter TNI Angkatan Laut.

KSAL dan Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro mengatakan, Kapal Selam hibah Kilo yang ditawarkan pihak Rusia tidak jadi diambil oleh TNI AL, karena kondisi mesin dan peralatan di dalam kedua KS tersebut sudah rusak dan butuh banyak biaya jika jadi diambil. KSAL Laksamana Marsetuio, lebih memilih untuk serius membangun kekuatan kapal selam secara mandiri di dalam negeri setelah sukses mendapat ToT dari Korea Selatan.
( by WB |  JKGR)

Teruskan Membaca

Kapal Selam Mana Lagi yang Akan Memperkuat Indonesia?

Wilayah Indonesia mengangkangi salah satu wilayah titik kritis kapal selam yang paling penting di dunia. Sebagian besar perdagangan dunia harus melewati Selat Malaka dan perairan dangkal di pesisir sekitar kepulauan Indonesia. Hal ini menjadi alasan betapa pentingnya bagi Indonesia untuk menempatkan armada kapal selam di wilayah ini, tapi Indonesia hanya memiliki 2 kapal selam dari Kelas Cakra (U209) selain armada permukaan lainnya seperti frigat, korvet dan kapal serang cepat.

Galangan kapal Daewoo Korea Selatan, yang cukup memiliki pengalaman dalam membangun kapal selam Tipe U209, telah dikontrak untuk mengupgrade kapal selam Kelas Cakra dan pekerjaan sudah selesai. Meskipun sudah diupgrade, tekanan lambung Kelas Cakra tetap saja memiliki batas terkait keamanannya mengingat kapal selam ini sudah cukup berumur.

Sejak tahun 2007, Indonesia sudah serius untuk menambah armada kapal selam dari 3 sampai 6 unit. Galangan-galangan kapal yang berharap memperoleh kontrak pembangunan kapal selam dari Indonesia antara lain dari Perancis, Jerman, Rusia, Korea Selatan, dan bahkan Turki. Namun tampaknya prioritas anggaran kala itu masih untuk sektor lain, sehingga pembelian kapal masih tertunda. Seiring membaiknya pertumbuhan ekonomi Indonesia dan sektor pertahanan menjadi prioritas utama anggaran, akhirnya pembelian pun jadi. Dan Korea Selatan lah yang beruntung memperoleh kontrak pembangunan 3 kapal selam dari Indonesia.

MEF dan Tawaran Kapal Selam

Kekuatan Pokok Minimum (MEF) Indonesia sampai tahun 2024 adalah minimal memiliki 10 kapal selam. Pada saat itu, 2 kapal selam Kelas Cakra (KRI Cakra 401 dan KRI Nanggala 402) sudah memasuki masa-masa kritis, artinya untuk memenuhi MEF, tentu tidak cukup untuk penambahan 8 kapal selam saja. Pada 2011 lalu, Indonesia membeli 3 kapal selam dari Korea Selatan (kontrak yang disebutkan sebelumnya) dengan disertai transfer teknologi.

Secara umum, Indonesia bisa saja membeli kapal dalam selam diesel-listrik dalam jumlah yang diinginkan dari 5 galangan kapal yang dikait-kaitkan selama ini. Namun ada pertanyaan teknis, apakah Indonesia menginginkan sistem Air-Independent Propulsion (AIP) dilengkapkan pada kapal selam yang memungkinkan bagi kapal selam untuk beroperasi di bawah air tanpa muncul selama 3 minggu?. AIP juga menjadikan kapal selam diesel listrik lebih sulit dideteksi, tapi konsekuensinya adalah biaya yang lebih dan akan memprovokasi negara-negara tetangga. Berbeda dengan kapal selam konvensional yang sering menunjukkan benderanya di permukaan, tentu lebih terlihat bersahabat. Tapi kita tentu menginginkan kemampuan TNI AL yang optimal, tetangga tidak perlu risau dengan kekuatan apa yang kita miliki, toh kita bukan bangsa Bar Bar. Dan tampaknya kapal selam ketiga (kontrak dengan Korsel) yang akan dibangun oleh PT PAL ditargetkan akan dilengkapi dengan AIP.

Berbicara soal kapal selam U209 yang merupakan produk Korea lisensi dari Thyssen/Howaldtswerke-Deutsche Werft (HDW) Jerman, produk terbaru HDW adalah U214 yang sudah dilengkapi dengan sistem AIP. Kapal selam ini lebih canggih dari U209 dan tentunya juga lebih mahal. Beberapa varian dan desain khusus dari kapal selam tipe ini telah diorder oleh Italia (U212A), Yunani, Korea Selatan, Turki dan Jerman Sendiri.

Indonesia sudah mengoperasikan Tipe U209, dan salah satu pilihan awal Indonesia adalah untuk membeli lebih banyak U209 dengan sistem internal yang sepenuhnya modern. Dari segi biaya dan teknis, sebenarnya pilihan ini masih cukup tepat untuk Indonesia saat ini.

Kapal selam dari Thyssen/Howaldtswerke-Deutsche Werft (HDW) diproduksi oleh Jerman, Korea Selatan dan Turki. Turki tampaknya mencoba mendekati negara-negara Islam untuk mendapatkan pekerjaan bagi galangan kapalnya. Namun disisi lain Korea Selatan sudah memiliki hubungan yang baik dengan armada kapal selam Indonesia, ditambah lagi dengan klausul transfer teknologi, akhirnya Korea Selatan memenangkan kontrak awal pembangunan 3 kapal selam, namun Turki tentu tetap berminat dan siap menerima kontrak bila ada lagi pesanan dari Indonesia.

Ada pula galangan kapal DCNS Perancis yang menawarkan 3 hasil karyanya. Yang paling menonjol adalah kapal selam Kelas Scorpene yang telah dibeli oleh Malaysia dan India (India merakit sendiri namun pembangunannya molor). Scorpene bisa dibeli dengan atau tanpa sistem AIP, seperti pendahulunya Agosta 90B yang sedang dibangun untuk Pakistan dalam dua konfigurasi. Hingga saat ini, Scorpene yang diorder adalah varian CM-2000 standar (konvensional/non AIP).

Salah satu pilihan unik lainnya dari DCNS adalah kapal selam Kelas Andrasta. Kapal selam kecil dengan bobot benaman 855 ton lebih ditujukan untuk dioperasikan di pesisir atau lingkungan perairan dangkal seperti Indonesia. Kapal selam kecil ini banyak menggunakan teknologi Scorpene, namun daya jelajahnya lebih pendek dan 6 tabung torpedonya hanya bisa dimuat di dock. Kapal selam kecil ini dibuat sebagai ganti bagi yang menginginkan kapal selam silent namun dengan biaya yang rendah. Tapi tampaknya Indonesia tidak tertarik dengan tawaran DCNS.

Vietnam, wilayah lautnya mirip Indonesia dan memiliki anggaran pertahanan yang minim, lebih memilih untuk membeli kapal selam Kelas Kilo dari Rusia dan dari pemberitaan yang beredar tampaknya Indonesia juga semakin dekat akan memiliki kapal selam dari Rusia.

Secara "diam-diam," Rusia sudah menancapkan kakinya di Indonesia. Rusia sudah mulai menyuplai alutsista ke Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Utamanya adalah pembelian jet tempur Sukhoi dan kendaraan lapis baja, tidak hanya itu, TNI AL juga sudah diperkuat dengan rudal supersonik jarak jauh P-800/SS-N-26 (Yakhont) yang daya hancur dan keakuratannya mengkhawatirkan musuh.

Indonesia tentu mengapresiasi tawaran kapal selam dari Rusia, ditambah lagi "sikap" Rusia yang tidak mengintervensi peralatan-peralatan tempur buatan mereka akan digunakan untuk apa oleh operatornya. Kapas selam Kelas Kilo atau (mungkin Kelas Lada) buatan Rusia merupakan pilihan teknis yang baik untuk lingkungan Indonesia. Negara-negara terdekat yang telah mengoperasikan kapal selam ini (Kelas Kilo) adalah India, China dan Vietnam.

Yang menjadi pertanyaan adalah apakah ekonomi Indonesia akan terus tumbuh, dan sektor pertahanan terus menjadi prioritas untuk menunjang pencapaian MEF ini? Kita semua berharap, semoga saja. (Artileri)

Teruskan Membaca

Pembangunan dermaga Pangkalan TNI AL Balikpapan mendesak

Tokoh masyarakat Kalimantan Timur, Ichlas Hasan, menyatakan, pembangunan pelabuhan dermaga TNI AL di Balikpapan, Kalimantan Timur, bersifat mendesak segera diwujudkan.

Pangkalan TNI AL Sangatta | Foto: Dok. Puspen TNI

"Perlu gerak cepat dalam menjaga kedaulatan dan keamanan NKRI di perbatasan," kata dia, dalam keterangan tertulis di Jakarta Kamis.

Balikpapan merupakan daerah perbatasan yang strategis terkait menjaga kedaulatan dan keamanan negara kesatuan Indonesia, sehingga diharus didukung berbagai hal, di antaranya dermaga khusus militer untuk mempercepat pergerakan kapal TNI AL.

Dermaga ini, kata dia, tidak bisa digabung dengan dermaga pelabuhan sipil.

"Terlebih TNI AL memerlukan latihan dengan ruang lebih besar," ujar calon legislator DPRPartai Demokrat Daerah Pemilihan Kalimantan Timur itu.

Pangkalan TNI AL memiliki empat fungsi dasar, yaitu tempat mereparasi kapal dan peralatan pendukung, penggantian suku cadang, amunisi, dan personel, rekreasi, serta pengisian bekal ulang.  (Antara)

Teruskan Membaca

TNI AL Terima Pesawat Patroli Maritim CN235-220 Kedua

 Menteri Pertahanan (Menhan) RI, Purnomo Yusgiantoro menerima satu unit pesawat Patroli Maritim Jenis CN 235-220 dari PT Dirgantara Indonesia (DI), Rabu, 12 Maret 2014. Penyerahan pesawat dilakukan saat Gelar Kekuatan Alutsista TNI AL di Dermaga Ujung Koarmatim Surabaya.

Pesawat Patroli Maritim CN235-220

Dalam laporannya, Menhan mengatakan, ini adalah pesawat kedua yang selesai dikerjakan PT DI, yang pertama telah diserahkan Juli 2013 lalu, sedangkan pesawat ketiga dijadwalkan selesai dan diserahkan pada Juni 2014 mendatang.

"Total nilai tiga pesawat ini mencapai 80 juta Dollar AS, penandatanganan telah dilakukan pada 2009 dan tahun ini selesai," kata Menhan.

Penyerahan simbolis berupa miniatur pesawat dilakukan oleh Dirut PT DI kepada Menhan, Panglima TNI, dan Kepala Staf Angkatan Laut.


 Menhan menjelaskan beberapa Alutsista telah didatangkan untuk memperkuat jajaran TNI AL, yakni empat unit kapal perang jenis korvet kelas Sigma, empat unit KRI kelas Landing Platform Dock (LPD) dua di antaranya dibuat di PT PAL, empat unit Kapal Cepat Rudal (KCR) type 40 M dan dua unit Kapal Patroli Cepat (PC) type 43 M buatan industri pertahanan dalam negeri.

Khusus Korps Marinir TNI AL, telah didatangkan 54 unit tank amfibi jenis BMP-3F dan satu unit BERM-L (tank recovery), serta 15 unit panser LVT 7A1 (Landing Vehicle Tank), juga didatangkan dua unit CN 235-220 MPA (Maritim Patrol Aircraft) dibuat di PT DI, empat unit pesawat latih Bonanza G-36 dan tiga unit heli Bell-412 EP.

Dalam waktu dekat juga didatangkan tiga unit kapal perang jenis fregat kelas MRLF (Multi Role Light Fregat), tiga unit KCR type 60 M buatan PT PAL dan dua unit kapal patroli cepat type 43 M buatan industri pertahanan dalam negeri.

Pengadaan Alutsista matra laut membutuhkan waktu lebih lama, sehingga melampaui masa bakti KIB-II pada 20 Oktober 2014 mendatang. Alutsista tersebut disajikan dalam bentuk model (miniatur) yaitu tiga unit kapal selam satu di antara dibuat dalam negeri sebagai bagian dari alih teknologi. Dua unit Kapal Perusak Kawal Rudal (PKR) jenis frigat yang sebagai modulnya di kerjakan di dalam negeri.

Selain itu ada juga kapal layar latih (Tall Ship) penganti Kapal Dewa Ruci yang sudah berusia 62 tahun. Tiga kapal angkut tank satu di antaranya untuk mengangkut tank Leopard, dua kapal bantu hidro-oseanografi, dua kapal bantu cair minyak dibuat di industri pertahanan dalam negeri.

TNI AL juga akan diperkuat lagi tiga unit pesawat CN-235 MPA buatan PT DI, 11 heli anti kapal selam yang dilengkapi dipping sonar dan torpedo, lima panser BTR-4 dan satu baterai multi launcher rocket system (MLRS).

Selain Menhan, turut mendampingi RI-1 saat meninjau yakni Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko, Kepala Staf Angkatan Laut, Laksamana TNI Dr Marsetio, KSAD, Jenderal TNI Budiman, Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal TNI I B Putu Dunia serta Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II dan Anggota Komisi I DPR RI.

Saat meninjau Alutsista Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono, didampingi Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, meninjau Alat Utama Sistem Persenjataan (Alutsista) TNI AL baru, hasil pengolahan program pembangunan kekuatan matra laut periode Rencana Strategis(Renstra) 2005-2009 dan 2010-2014. (Artileri)

Teruskan Membaca

Kopaska Ajari Taktik Bertempur Kepada Navy Seal dan Pasukan Elite Malaysia

Pasukan Khas Laut (Paskal) dikenal sebagai pasukan paling elite Tentara Diraja Malaysia. Latihan Paskal disebut sebagai yang terberat di negara jiran itu.

Di antara rekan-rekannya di Malaysia, Paskal punya nama harum. Merekalah andalan Malaysia untuk misi-misi kontrateroris. Maklum kawasan Selat Malaka yang dikenal rawan mewajibkan Malaysia punya pasukan spesialisasi laut. Tercatat beberapa kali Paskal berhasil membebaskan kapal yang dibajak lanun.

Pasukan Baret Ungu ini juga punya andil dalam membebaskan kapal Malaysia dari perompak Somalia.

Namun ketangguhan Paskal rupanya tak bisa dilepaskan dari Komando Pasukan Katak TNI AL. Pada para manusia kodok dari Indonesialah Paskal pertama kali menimba ilmu. Hingga kini pun kadang masih ada latihan bersama antar dua satuan elite ini.

"Gurunya Paskal (pasukan khusus AL Malaysia) itu Komando Pasukan Katak (Kopaska) kita," ujar Laksamana TNI Agus Suhartono yang saat itu masih menjabat Kepala Staf TNI AL

Agus mengatakan itu dalam jumpa pers Forum Strategi TNI AL di Seskoal, Jakarta Selatan, Rabu (21/4/2010) lalu.

Pria yang kemudian menjadi Panglima TNI ini menjelaskan, ada beberapa teknik bertempur yang diajarkan para pelatih Kopaska pada Paskal tentara laut Diraja Malaysia.

Sama seperti Kopaska, Paskal pun terus mengembangkan diri. Mereka rutin menggelar latihan dengan Navy Seal, atau pasukan khusus Inggris dan Australia.

Namun Agus menambahkan, kemampuan personel Kopaska masih lebih baik. Untuk persenjataan perorangan dan tim, senjata Kopaska pun tak kalah dari Paskal.

"Kemampuan kita masih lebih hebat," kata Laksamana Agus.


Ajari Navy Seals bikin jebakan dari akar pohon

Kopaska adalah pasukan elite spesialis misi bawah air. Pasukan khusus dengan kemampuan berderet.

Mulai dari demolisi bawah air, sabotase, pembebasan sandera, pengawalan VIP, gerilya dan antigerilya, terjun bebas, penyapu ranjau hingga intelijen.

Tepat jika disebut Kopaska adalah Navy Sealnya Indonesia.

Karena kecocokan itu, Navy Seal dan Kopaska rutin menggelar latihan bersama. Sudah 32 tahun dan 64 kali dua pasukan elite ini berlatih bersama dalam latihan berjudul Flash Iron.

Kisah ini ditulis dalam buku Kopaska, Spesialis Pertempuran Laut Khusus yang diterbitkan dalam rangka 50 tahun Kopaska.

Latihan pun disimulasikan seperti pertempuran sungguhan. Lengkap dengan peluru tajam. Sedangkan materi latihan bersama beragam mulai mengatasi pembajakan, perang hutan, hingga terjun bebas dan mendarat ke laut.

Navy Seal pun merasa perlu mempelajari beberapa taktik dari saudaranya jauhnya di Indonesia.

Salah satu yang diajarkan Kopaska pada Navy SEAL adalah pembuatan booby trap alias jebakan dari bahan-bahan yang sudah ada di hutan. Ranting, kayu dan akar-akaran bisa jadi senjata mematikan jika dipadukan dengan senjata atau peledak yang sudah ada.

Ternyata dalam peperangan modern, hal itu masih sangat menakutkan. Untuk itu Navy Seal merasa perlu mempelajarinya.

Latihan bersama aspek darat, laut dan udara ini biasanya mengambil tempat di Guam Naval Base dan US Anderson Air Force, jika Navy Seal jadi tuan rumah. Sementara di Indonesia digelar di Surabaya dan Banyuwangi.

Usai latihan, personel Kopaska pun layak mendapat brevet Trident Navy Seals kehormatan. Karena itu jangan heran kalau melihat anggota TNI AL memakai brevet Navy Seals.

Kalau saja dunia perfilman Indonesia secanggih Holywood, mungkin nama Komando Pasukan Katak akan setenar Navy Seal. Dibuatkan lusinan film dengan cerita yang heroik. Sayangnya produser film Indonesia lebih memilih membuat film hantu yang vulgar daripada kisah heroik TNI. (Merdeka)

Teruskan Membaca

Angkatan Laut Batal Beli Kapal Selam Bekas dari Rusia

Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Laut batal beli tiga unit kapal selam jenis Kilo Class dari Rusia. Keputusan ini dilakukan setelah perwakilan TNI AL melihat langsung kondisi dua kapal selam bekas milik Rusia beberapa waktu lalu.

"Kita sudah melihat ke Rusia. Ada dua kapal selam jenis Kilo Class yang sudah dua tahun tidak digunakan Angkatan Laut Rusia," kata Laksamana TNI Marsetio, Kepala Staf Angkatan Laut, seusai menghadiri gelar kekuatan Alat Utama Sistim Persenjataan di Dermaga Ujung Markas Armada TNI AL Wilayah Timur (Armatim), Rabu (12/3/2014).

Menurut Marsetio, dari luar, dua kapal selam milik Rusia itu memang tampak bagus. Namun di dalam ternyata banyak peralatan yang sudah rusak. Apalagi, dua kapal itu sudah dua tahun dikandangkan.

Ketika berada di Rusia, kata Kasal, tim dari TNI AL juga melihat kapal selam Kilo Class yang baru. Namun mahalnya harga yang ditawarkan menjadikan rencana pembelian kapal selam jenis ini urung dilakukan.

Kapal selam jenis Kilo Class sendiri merupakan kapal selam canggih dengan kemampuan menembakkan rudal yang cukup jauh. Kapal ini diperlukan untuk memperkuat kemampuan Alutsista TNI AL.

Menurut Marsetio, untuk membangun kekuatan minimum, TNI AL membutuhkan minimal 12 kapal selam. Saat ini TNI AL juga sudah memesan tiga kapal selam dari Korea. Dari tiga kapal ini, satu diantaranya akan dibangun di Indonesia oleh PT PAL. "Ini adalah bagian dari transfer teknologi," ujarnya.

Dengan transfer teknologi, Marsetio berharap Indonesia mampu memproduksi Kapal Selam secara mandiri sehingga mampu lebih cepat mewujudkan minimal 12 kapal selam.

Di tempat yang sama, Purnomo Yusgiantoro, Menteri Pertahanan mengatakan untuk mewujudkan keinginan memiliki 12 Kapal Selam, dirinya mendorong perusahaan dalam negeri segera mampu memproduksi kapal selam sendiri.

"Transfer teknologi dari Korea kita butuhkan sehingga ke depan kita mampu membangun sendiri Kapal Selam secara mandiri, efisien dan lebih murah," ujarnya.
. (SuaraSurabaya)

Teruskan Membaca

Radar Terbang untuk Perkuat Perang Udara TNI AU

Perang udara akan semakin kompleks melibatkan seluruh kekuatan teknologi maju dan penguasaan informasi. Konsep early warning dan first look, first kill menjadi dua hal yang amat penting untuk bisa menguasai medan pertempuran dan sekaligus memenangkannya.

 TNI AU membutuhkan pesawat dengan kemampuan AEW&C (photo : Saab)

Perkembangan teknologi yang amat pesat telah membawa suatu perubahan yang besar menyebabkan taktik dalam peperangan modern terus bergeser secara fundamental pada penguasaan informasi terlebih dahulu sebelum pelaksanaan ekseskusi. Merupakan suatu keniscayaan bahwa salah dalam mengambil keputusan/tindakan akan menyebabkan kegagalan yang fatal.

Medan pertempuran yang makin kompleks membuat kewaspadaan terhadap berbagai ancaman serangan musuh makin meningkat pula. Kemampuan suatu individu dalam berperang akan menjadi sia-sia manakala tidak dipadukan secara integratif dengan kemampuan pendukungnya. Dengan kata lain, sistem dari suatu sistem harus dibangun secara terpadu, menyeluruh dan, dan terkoordinasi. Disinilah konsep ISTAR (Intelligence, Surveillance, Target Acquisition, and Reconnaisance) memainkan peran yang sangat vital, sehingga tindakan/eksekusi sebagai suatu keputusan akhir dari analisis informasi akan membawa pada suatu keberhasilan penyerangan dan meminimalisir kerugian.

Permasalahannya, bagaimana mengumpulkan informasi situasi medan perang sebanyak dan selengkap mungkin. Konsep ini kemudian dirumuskan, sehingga informasi yang didapat bersifat menyeluruh dan dapat disistribusikan kepada sistem-sistem perangkat perang secara real time.

Salah satu elemen yang mendukung pada tercapainya keunggulan ISTAR tidak lain adalah penggunaan pesawat Airborne Early Warning and Control (AEW&C). Pesawat inilah yang bila dianalogikan akan berperan sebagai menara kontrol untuk pengaturan semua perangkat perang, khususnya pesawat dan alutsista udara lainnya. Pesawat AEW&C memberikan informasi sebanyak-banyaknya mengenai medan pertempuran.

Radar terbang memiliki keunggulan dari radar yang ditanam secara fixed di darat karena sifat pergerakannya yang sangat mobile. Sedangkan radar fixed bila poisisinya sudah diketahui oleh musuh akan menjadi sasaran yang dengan segala cara akan dimusnahkan terlebih dahulu.


Program TNI AU
Indonesia merupakan salah satu negra yang saat ini tengah menjajaki pembelian pesawat AEW&C. Dirjen Perencanaan Pertahanan Kementerian Pertahanan RI Marsda TNI E.H.B Soelistyo mengatakan hal itu kepada Angkasa di sela-sela pelaksanaan Rapim TNI AU Januari lalu di jakarta.

C-295 AEW

Disamping itu Indonesia juga berencana membeli jet tanker untuk memenuhi kebutuhan kekuatan pokok minimum. "Ya, Kemenhan sedang menjajaki dua jenis pesawat ini," ujarnya.

Angkasa Magazine No 6 Maret 2014 Tahun XXIV

Sumber : Defense Studies

Teruskan Membaca

Presiden : penambahan alutsista untuk pertahankan kedaulatan

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan penambahan kekuatan TNI Angkatan Laut bertujuan untuk mempertahankan kedaulatan, bukan karena Indonesia ingin berperang.

"Kita tidak ingin perang. Namun jika harus bertempur dan mempertahankan kedaulatan, kita sudah siap. Kekuatan TNI AL kita bertambah lagi," kata Presiden Yudhoyono di sela peninjauan gelar alat utama sistem persenjataan (Alutsista) dan demo kekuatan persenjataan TNI Angkatan Laut di Dermaga Koarmatim, Ujung, Surabaya, Jawa Timur, Rabu.

Pelanggaran kedaulatan dapat terjadi dalam beragam bentuk, terutama di wilayah Indonesia yang sebagian besar terdiri dari perairan.

Didampingi Menteri Pertahananan Purnomo Yusgiantoro, Presiden Yudhoyono meninjau gelar alutsista hasil pengadaan pada program pembangunan kekuatan matra laut periode Rencana Strategis 2005-2009 dan 2010-2014.

Menurut Menteri Pertahanan, alutsista yang digelar antara lain empat kapal perang korvet kelas Sigma, empat KRI kelas LPD (Landing Platform Dock), empat Kapal Cepat Rudal (KCR) tipe 40 M, dan dua kapal Patroli Cepat (PC) tipe 43 M.

Untuk Korps Marinir TNI AL telah datang 54 tank amphibi jenis BMP-3F, satu BREM-L (Tank Recovery), 15 Panser LVT 7 A1 (Landing Vehicle Tank), dua pesawat CN 235-220 MPA (Maritime Patrol Aircraft), empat pesawat latih Bonanza G-36, dan tiga helikopter Bell-412 EP.

Pada kesempatan itu juga digelar model atau miniatur alutsista yang pengadaannya melampaui masa bakti Kabinet Indonesia Bersatu II.

"Penyelesaian alutsista laut membutuhkan waktu yang lama," kata Menhan menjelaskan alasan pengadaan yang melampaui masa bakti kabinet.

Alutsista yang disajikan dalam bentuk miniatur antara lain tiga kapal selam, dua kapal Perusak Kawal Rudal (PKR) jenis frigate, kapal layar latih (Tall Ship) pengganti kapal Dewa Ruci yang sudah berusia 62 tahun, tiga kapal angkut tank yang satu di antaranya untuk mengangkut tank Leopard, dua kapal Bantu Hidro Oseanografi (BH0), dan dua kapal Bantu Cair Minyak (BCM).

TNI AL, tambah Menhan, juga akan diperkuat oleh tiga pesawat CN-235 MPA, 11 unit helikopter Anti Kapal Selam (AKS) yang dilengkapi dipping sonar dan torpedo, lima unit panser BTR-4 dan satu baterai Multiple Launch Rocket System (MLRS). (Antara)

Teruskan Membaca

Indonesia miliki komitmen bangun sistem pertahanan laut

Anggota Komisi I DPR, Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati, mengatakan Indonesia memiliki komitmen bangun sistem pertahanan laut bervisi kemaritiman yang mumpuni.

"Gelar alat utama sistem senjata (Alutsista) di Dermaga Ujung Koarmatim Surabaya menandakan kita memiliki komitmen untuk membangun sistem pertahananan laut," kata Susanintyas, melalui pesan singkat di Jakarta, Rabu.

Nuning sapaan Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati yang ikut menghadiri gelar Alutsista TNI AL dan penyerahan pesawat CN 235-220 MPA dengan nomor lambung P 861 di Surabaya itu, mengatakan, Indonesia boleh bangga dengan hasil karya anak bangsa berupa Pesawat CN 235 yang telah dilengkapi dengan alat surveylance kemaritiman canggih.

Ia berharap rencana strategis (renstra) pertahanan memiliki konsistensi untuk terus meningkatkan kemampuan SDM prajurit TNI dan kelengkapan amunisi Alutsista serta sistem pemeliharaan yang baik.

Sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan penambahan kekuatan TNI Angkatan Laut bertujuan untuk mempertahankan kedaulatan, bukan karena Indonesia ingin berperang.

"Kita tidak ingin perang. Namun jika harus bertempur dan mempertahankan kedaulatan, kita sudah siap. Kekuatan TNI AL kita bertambah lagi," kata Presiden Yudhoyono di sela-sela melakukan peninjauan gelar alat utama sistem persenjataan (Alutsista) dan demo kekuatan persenjataan TNI Angkatan Laut di Dermaga Koarmatim, Ujung, Surabaya, Jawa Timur, Rabu.

Pelanggaran kedaulatan dapat terjadi dalam beragam bentuk, terutama di wilayah Indonesia yang sebagian besar terdiri dari perairan.

Didampingi Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, Presiden Yudhoyono meninjau gelar alutsista hasil pengadaan pada program pembangunan kekuatan matra laut periode Rencana Strategis 2005-2009 dan 2010-2014.

Menurut Menteri Pertahanan, alutsista yang digelar antara lain empat kapal perang korvet kelas Sigma, empat KRI kelas LPD (Landing Platform Dock), empat Kapal Cepat Rudal (KCR) tipe 40 M, dan dua kapal Patroli Cepat (PC) tipe 43 M.

Untuk Korps Marinir TNI AL telah datang 54 tank amphibi jenis BMP-3F, satu BREM-L (Tank Recovery), 15 Panser LVT 7 A1 (Landing Vehicle Tank), dua pesawat CN 235-220 MPA (Maritime Patrol Aircraft), empat pesawat latih Bonanza G-36, dan tiga helikopter Bell-412 EP.

Pada kesempatan itu juga digelar model atau miniatur alutsista yang pengadaannya melampaui masa bakti Kabinet Indonesia Bersatu II.

TNI AL, tambah Menhan, juga akan diperkuat oleh tiga pesawat CN-235 MPA, 11 unit helikopter Anti Kapal Selam (AKS) yang dilengkapi dipping sonar dan torpedo, lima unit panser BTR-4 dan satu baterai Multiple Launch Rocket System (MLRS).

Turut mendampingi Presiden Yudhoyono antara lain Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko, Kepala Staf TNI AD Jenderal TNI Budiman, Kepala Staf TNI AL Laksamana TNI Marsetio, dan Kepala Staf TNI AU Marsekal TNI IB Putu Dunia, serta Gubernur Jawa Timur Soekarwo.

Hadir juga Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhammad Nuh, Menkominfo Tifatul Sembiring, dan Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto.  (Antara)

Teruskan Membaca

Intelijen Petakan Sejumlah Kerawanan Pemilu

Kepala Badan Intelijen Negara Letnan Jenderal (Purn) Marciano Norman yang ditemui di Markas BIN, Jakarta, Selasa (11/3), mengatakan telah memetakan dan mengantisipasi sejumlah kerawanan yang bisa mengganggu Pemilu 2014.

Kepala Badan Intelijen Letjen Negara Marciano Norman

”Kita melakukan mapping potensi ancaman dan antisipasinya. Ancaman golongan putih, jaringan kelompok radikal dan separatis, eskalasi suhu politik, kecurangan TI, dan netralitas aparat serta lembaga intelijen diperhatikan saksama. Ada skenario kelompok yang tidak menerima kekalahan dalam pemilu berbuat kekacauan. Adapun aparat intelijen yang melakukan pelanggaran berat dalam pemilu akan ditindak tegas,” tutur Marciano.

Dia menjelaskan, 75 persen Komunitas Intelijen Daerah sudah ditempatkan lama sehingga mengenal persoalan di daerah penugasan. Marciano, Komandan Paspampres era Susilo Bambang Yudhoyono, mengingatkan, kriteria kepemimpinan untuk menghargai dan melanjutkan karya positif presiden dari era Soekarno, Soeharto, Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati, hingga SBY.

Ditanya kemungkinan pergantian atau mundurnya petinggi TNI terkait pemilihan presiden, Kepala BIN mengatakan, mekanisme pergantian atau pengaderan di TNI sudah terbentuk sehingga tidak akan mengganggu.

BIN telah memberikan masukan kepada penyelenggara pemilu untuk antisipatif dan menyelesaikan masalah daftar pemilih tetap (DPT), tidak ada keraguan terhadap status anggota KPU, KPUD, dan Bawaslu agar bisa bekerja maksimal dan kesiapan logistik pemilu.
Prinsip kehati-hatian

Terkait tahapan pelaksanaan pemilu, KPU menolak disebut lambat dalam menetapkan diskualifikasi bagi peserta pemilu, yaitu partai politik dan calon anggota DPD yang terlambat menyampaikan laporan awal dana kampanye. Dalam teks UU jelas disebutkan, yang terlambat melaporkan, sanksinya diskualifikasi sebagai peserta pemilu di wilayah setempat.

”Kami sebagai pejabat negara terikat asas-asas pemerintahan yang baik. Kami tak bisa buat keputusan sewenang-wenang,” kata Komisioner KPU, Ida Budhiati, yang ingin mendapat penjelasan lengkap terlebih dulu dari provinsi dan kabupaten/kota.

Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat M Afifuddin mendesak KPU segera memublikasikan peserta pemilu yang terlambat. Semakin lama KPU mengulur waktu, semakin terbuka ruang politik transaksional peserta dengan penyelenggara.

”Ini sekali lagi menunjukkan gamang dan ragunya KPU memutus peserta pemilu yang seharusnya didiskualifikasi. Padahal, KPU provinsi sudah memberi laporan,” kata Afifuddin.

Ida menjelaskan, kasusnya tak sesederhana gamang atau tidak gamang. Dalam sebuah sengketa, KPU pernah diberi pesan agar lebih berhati-hati, apalagi jika berkaitan dengan pencabutan hak, dalam hal ini hak warga untuk menjadi kandidat.

”Kalau ada keadaan di luar kewenangan yang bersangkutan sehingga terlambat, itu patut dipertimbangkan. Kami ingin informasi data yang akurat dari KPU berbagai daerah,” kata Ida.

Pada Rabu ini, KPU akan melakukan rapat kerja dengan KPU provinsi seluruh Indonesia guna memvalidasi dan mengonfirmasi peserta pemilu yang terlambat menyerahkan laporan untuk diplenokan. (Kompas)

Teruskan Membaca