Ini yang Bikin Pertahanan Udara RI Mudah Dibobol Asing

Salah satu penyebab mudahnya pesawat-pesawat asing tanpa izin memasuki wilayah pertahanan udara Indonesia adalah karena Indonesia kekurangan radar udara militer. Dari sekitar 32 radar udara militer yang dibutuhkan, Indonesia hanya memiliki sebanyak 20 radar.

TNI AU saat memaksa mendaratkan pesawat asing di Meulaboh, Aceh, Kamis 10 April 2014

Hal tersebut disampaikan oleh Panglima Komando Pertahanan Udara Nasional (Kohanudnas), Marsekal Muda TNI Hadiyan Suminta Admadja, ketika melakukan kunjungan evaluasi pertahanan udara di Lhokseumawe, Aceh, Rabu, 23 April 2014.

"Sementara ini yang punya kita radar militer itu 20 radar dari Sabang sampai Merauke, ditambah dengan radar-radar penerbangan sipil, itu kita manfaatkan juga. Maksimalnya, paling tidak radar militer sendiri harus ada sebanyak 32," ujar Marsekal Muda TNI Hadiyan Suminta Admadja.

Ia menambahkan, saat ini untuk menutup kekurangan tersebut pihak TNI Angkatan Udara memanfaatkan radar udara penerbangan sipil. "Saat ini kekurangan tersebut diatasi dengan cara memanfaatkan radar-radar penerbangan sipil. Kan ada radar di Medan, Cengkareng, Ambon, itu datanya kita ambil," katanya.

Panglima Kohanudnas tersebut mengakui, kekurangan itu menjadi penyebab lemahnya pertahanan udara Indonesia. Sehingga dalam beberapa kali kesempatan, pertahanan udara Indonesia dengan mudah dimasuki oleh pesawat-pesawat asing tanpa izin.

Terakhir TNI AU berhasil memaksa pesawat jenis Swearingen SX 300 untuk mendarat di Lanud Soewondo, Medan, pada 10 April 2014. Pesawat yang dipiloti warga negara Swiss tersebut memasuki wilayah Indonesia tanpa izin.
Pesawat-pesawat asing tanpa izin tersebut berhasil lolos dari pantauan pertahanan Indonesia. "Ada, ada beberapa, karena pada saat itu kita tidak punya tangannya tadi itu (kekurangan radar)," katanya lagi.

Panglima Kohanudnas direncanakan mengunjungi sejumlah daerah melakukan pemantauan dan evaluasi pertahanan udara. Setelah dari Lhokseumawe, ia direncakan mengunjungi Medan, Dumai, Surabaya, Malang, dan Congot Kulon Progo.

Anggaran Terbatas

Sementara itu, Hadiyan mengaku keterbatasan anggaran menjadi alasan banyaknya celah pertahanan udara Indonesia. Sehingga upaya yang dilakukan masih jauh dari yang diharapkan. "Keterbatasan anggaran yang di plotkan untuk TNI kan belum mencukupi, harus kita akui," ujar Hadiyan.

Menurutnya, anggaran atau dana yang dibutuhkan untuk penyediaan radar udara militer tersebut sangat mahal. Namun Hadiyan enggan menyebutkan berapa harga radar tersebut satunya. "Waduh, saya tidak bisa menyebutkan harganya. Yang jelas untuk menciptakan aman itu memang mahal," ucapnya.

Akibat dari kekurangan alat radar militer tersebut, dia mengatakan hampir setiap saat ada yang melintas di wilayah udara Indonesia tanpa izin. Kata dia, pesawat-pesawat tersebut datang dari berbagai negara tanpa dokumen dan izin lengkap.

Kekurangan tersebut menjadi penyebab lemahnya pertahanan udara Indonesia. Sehingga dalam beberapa kali kesempatan, pertahanan udara Indonesia dengan mudah dimasuki oleh pesawat-pesawat asing tanpa izin. (VivaNews)

Teruskan Membaca

TNI AU Akan Kembalikan Kedaulatan Udara dari Negara Asing

Kepala Staf TNI AU (Kasau) Marsekal TNI Ida Bagus Putu Dunia membuka seminar Internasional Air Power 2014 di klub eksekutif Persada Purnawira, Halim Perdanakusuma, Jakarta, Kamis, 17 April 2014.

Salah satu tujuan seminar ini adalah untuk mendorong percepatan pengembalian wilayah kedaulatan udara nasional yang selama ini masih dikendalikan oleh pihak asing. Bagus Putu berharap akan adanya suatu diskusi yang diwadahi untuk membahas khususnya mengenai pentingnya Flight Information Region (FIR) agar dikendalikan Indonesia.

"Bagi kami, akan lebih bagus FIR itu dikontrol oleh Indonesia," tegasnya saat konferensi pers. Bagus Putu menjelaskan pihaknya sudah mengajukan konsep ke Mabes TNI dan sedang disempurnakan lalu diajukan Presiden Republik Indonesia.

Angkatan Udara Indonesia akan siap pada 2024, tapi menurut beberapa pihak waktu itu terlalu lama. "Semakin dekatnya pemberlakuan ASEAN Open Sky Policy 2015, kita tahun ini sudah harus siap sehingga 2024 sudah total," ujar Ketua penyelenggara seminar, Marsekal Muda (Marsda) TNI (Purn) Kusnadi Kardi.

Pentingnya Wilayah Udara bagi Kekuatan Bangsa

Menyambut hari jadi ke-68 TNI AU, Air Power Centre of Indonesia (APCI) mengadakan seminar Internasional Air Power 2014 yang bertajuk Kedaulatan Udara merupakan Suatu Prioritas bagi Keamanan Nasional Indonesia di Klub eksekutif Persada Purnawira, Halim Perdanakusuma, Jakarta, Kamis, 17 April 2014.

Ketua penyelenggara seminar, Marsekal Muda (Marsda) TNI (Purn) Kusnadi Kardi, mengatakan wilayah udara seperti halnya wilayah kelautan. Jika kita kalah perang di udara, Indonesia akan kalah perang. "Kita sebagai bangsa harusnya mempunyai jati diri. Ini saatnya kita bangkit bahwa wilayah udara sangat penting," kata Kusnadi.

Ia menambahkan dirinya tidak yakin jika Indonesia tidak berusaha, akan diamankan oleh aset yang kita miliki. Kusnadi menjelaskan saat ini wilayah udara kita dikendalikan Singapura. "Oleh karena itu, saya kira sejak kini kita harus ada kepedulian untuk ke depannya mempunyai kemauan. Ini sebagai starting point untuk memajukan national air power," tegasnya.

FIR

FIR adalah suatu ruang udara dengan batas batas tertentu yang telah ditentukan, dimana pelayanan informasi penerbangan (flight information service) dan pelayanan siaga (alerting service) diberikan. Pengendalian wilayah udara bersifat horizontal maksudnya adalah peredaran berita dilakukan antar stasiun penerbangan di dalam wilayah udara yang ditentukan.

Indonesia memiliki ruang udara seluas 2.219.629 NM persegi dan mengoperasikan 2 (dua) wilayah FIR yaitu FIR Jakarta dan FIR Makassar dan masih dibantu oleh FIR Singapura untuk ruang udara sektor a, b dan c (wilayah diatas Batam, Matak, dan Natuna). Konfigurasi FIR lihat pada gambar atas.

Pada penerapannya, FIR memiliki unit-unit ATS (air traffic service) yang bernaung di bawahnya dan terintegrasi dalam sebuah jaringan yang terdiri dari communication centre station, sub communication station, dan tributary station. (Artileri)

Teruskan Membaca

TNI AU akan Tingkatkan Pertahanan wilayah udara Papua

TNI AU terus berupaya meningkatkan pertahanan wilayah udara Indonesia terutama di Papua dari ancaman intimidasi oleh pesawat asing.

"Pada 2015, TNI AU akan membangun Satuan Radar di Jayapura untuk memperkuat pertahanan wilayah udara Indonesia di kawasan timur," kata Panglima Komando Sektor IV Pertahanan Udara Nasional, Marsekal Madya TNI Asnam Muhidir, kepada ANTARA, di Timika, Rabu.

Selain itu, TNI AU juga merencanakan pembangunan Satuan Radar di Sorong Papua Barat, Ambon Maluku dan Morotai Maluku Utara.

"Kalau semuanya sudah terpasang maka secara otomatis seluruh wilayah udara kita sudah bisa tercover. Khusus untuk pembangunan satuan radar di Jayapura, kita sudah melakukan pembebasan lahan, tinggal pemasangan radar," jelas Marsma Asnam Muhidir.

Saat ini TNI AU sudah memiliki satuan radar untuk mengawal wilayah pertahanan udara Indonesia kawasan timur yaitu satuan radar 242 Biak, satuan radar 243 Timika, satuan radar 244 Merauke dan satuan radar 245 Saumlaki Maluku Tenggara Barat.

Dengan telah terpasangnya sejumlah satuan radar di wilayah Indonesia timur itu, pelanggaran wilayah teritorial udara Indonesia oleh pesawat asing sampai saat ini nihil.

"Pesawat asing tidak berani lagi melanggar kedaulatan wilayah udara kita saat ini karena hampir semua wilayah udara kita sudah tertutup," ujar Marsma Asnam Muhidir.

Ia menambahkan, potensi pelanggaran wilayah udara Indonesia di Papua jika dilihat dari pergerakan pesawat yaitu dari wilayah utara dan selatan.

Dalam hal pengawasan wilayah udara nasional, jajaran Kosek IV Hanudnas juga bekerja sama dengan semua radar sipil yang terpasang di semua bandara baik yang ada di Jayapura, Timika hingga Ambon.

Menyangkut rencana penempatan sejumlah pesawat tempur di Papua, Marsma Asnam Muhidir mengatakan sejauh ini rencana tersebut belum terealisasi karena masih menunggu kesiapan armada pesawat tempur.

Dari sejumlah pangkalan udara yang ada di Papua, ke depan TNI AU akan menempatkan sejumlah pesawat tempurnya di Pangkalan Udara Utama Biak untuk memperkuat pertahanan wilayah udara Indonesia di kawasan timur Indonesia mengingat akses pendukungnya memadai.

Pada Rabu pagi, Pangkosek IV Hanudnas Marsma Asnam Muhidir memimpin serah terima jabatan Komandan Satuan Radar 243 Timika dari Letkol Lek Sudirman kepada Mayor Lek Danang Purwanto.

Marsma Asnam Muhidir meminta pejabat Komandan Satuan Radar 243 Timika yang baru agar dapat melanjutkan bahkan meningkatkan prestasi yang telah ditorehkan pejabat sebelumnya dalam pelaksanaan tugas pokok satuan dan tugas lainnya serta berkoordinasi dengan semua unsur terkait.  (Antara)

Teruskan Membaca

Memenuhi Kebutuhan Sistem Radar Nasional

Sejak ditemukan oleh Sir Robert Watson Wat (the Father of Radar) pada tahun 1932 sampai saat ini, radar telah mengalami perkembangan yang sangat cepat dibidang teknologinya. Perkembangan ini ditujukan pada penambahan efektifitas penggunaan dan penambahan efisiensi penggelaran dan perawatan serta peningkatan keandalan sistemnya. 

Sir Robert Watson Wat

Sebagai ilustrasi, radar pertama hanya mampu menangkap sasaran dan hanya mampu menunjukkan sektor dimana sasaran itu berada. Sedangkan radar generasi modern mampu menangkap sasaran dengan menentukan koordinat sasaran secara akurat serta keuntungan lainnya.Pesatnya perkembangan teknologi komponen elektronika, perkembangan teknologi gelombang mikro dan perkembangan teknologi komputer mendorong lajunya perkembangan teknologi radar. 

Pengaruh teknologi lain sangatlah kecil apabila dibandingkan dengan perkembangan teknologi tersebut di atas, dalam perkembangan teknologi radar. Oleh karena itu hanya pengaruh dari yang ketiga di atas yang akan ditinjau.Radar Produksi Dalam Negeri Bukanlah Sebuah MimpiUntuk mengurangi ketergantungan terhadap luar negeri sekaligus membantu memaksimalkan pengawasan dan pengamanan negara, Indonesia memerlukan suatu sistem pengamanan terintegrasi yang diaplikasikan ke dalam bentuk radar. Selama ini teknologi radar dikuasai oleh pihak asing.


Pada tanggal 24 Oktober 2008, SOLUSI247 bersama dengan divisi radar RCS-247 (Radar & Communication Systems) untuk pertama kalinya berhasil meluncurkan sebuah karya anak bangsa di bidang teknologi radar. Radar buatan anak bangsa ini diberi nama INDRA. Radar Maritim INDRA dibangun dengan kemampuan mendeteksi dan mengukur jarak sebuah kapal di lautan dengan penggunaan teknologi Frequency Modulated Continuous Wave (FMCW)yang mampu menghasilkan radar canggih dengan daya pancar sangat rendah. Karena daya pancarnya yang sangat rendah itu INDRA dapat dioperasikan dimana saja dan tidak akan menggangu perangkat-perangkat lain di sekitarnya.

INDRA telah diujicobakan di pantai Cilegon, Banten yang juga disaksikan juga oleh Kepala Dinas Litbang TNI-AL. Dalam penampilan perdananya, INDRA mengukuhkan eksistensinya sebagai radar maritim. Hal ini dibuktikan dengan kemampuannya mendeteksi dan mengukur jarak sebuah kapal yang sedang berlayar di laut dengan akurat. Selain itu masih banyak produk-produk dalam negeri lainnya seperti Coastal Surveillance, Air Surveillance, Ground-controlled interception (GCI), dll. Agar bisa menghasilkan radar terbaik, pemerintah merangkum menjadi konsorsium radar.



“Sudah saatnya kita mulai membangun kemandirian secara bertahap. Perlu upaya-upaya kreatif, kebersamaan dan keberpihakan untuk membangun kemampuan teknologi pertahanan dan keamanan. Harus disadari, begitu kita menjadi pengguna senjata produksi suatu negara itu sama dengan menyerahkan rahasia dan informasi kita kepada negara pembuat senjata, hal ini karena negara produsen alutsista tidak akan memberikan seluruh rahasia teknologi kepada negara pembeli.” Begitulah pengarahan Menristek yang dibacakan Teguh Raharjo pada acara Seminar Radar Nasional IV, yang diadakan di gedung GSM, Akademi Angkatan Udara pada tahun 2010 di Yogyakarta.

Pada era 2000-an penggelaran radar lebih memilih type Master T untuk melengkapi kesiapan radar di tanah air dalam rangka memperkuat sistem pertahanan udara dan menutup seluruh wilayah udara NKRI. Untuk dapat mengcover seluruh wilayah udara nasional memerlukan dana yang tidak kecil maka dibangunlah beberapa MCC (Military and Civil Coordination) yang berfungsi untuk mengintegrsikan Radar-Radar Hanud dengan Radar sipil. Dalam hal ini peranan TDAS (Trasmission Data Air Situation) juga sangat membantu proses integrasi tersebut. Dengan adanya TDAS ini situasi wilayah udara dapat di kirim ke Posek (Pusat Operasi Sektor) dan Popunas (Pusat Operasi Pertahanan Udara Nasional) secara real time. Dalam Pertahanan Negara Nasional seutuhnya yang ber-konsep pada trimatra terpadu dan disinergikan pada Komando, Kendali, Komunikasi, Komputer, Intelijen, Pengamatan Dan Pengintaian (K4IPP) dimana seluruh kekuatan darat, laut dan udara memiliki peran yang sejajar dalam K4IPP untuk menghadapi segala ancaman yang dapat mengganggu kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Luasnya wilayah dirgantara, makin meratanya hasil-hasil pembangunan dan tersebarnya obyek vital yang harus diamankan, menuntut keberadaan Sista yang handal dan memadai, juga menuntut para personil yang mengawaki secara profesional dan disiplin, sehingga diperlukan suatu piranti yang dapat beroperasi terus menerus secara mantap, terpadu, responsive, efektif dan efisien dalam menjaga kedaulatan negara sepanjang tahun.

Sejak tahun 1962 (secara resmi Kohanudnas dibentuk), seluruh radar yang tergelar di wilayah Indonesia beroperasi di bawah komando Kohanudnas. Jenis radar yang pernah dan masih digelar di wilayah Indonesia adalah :

• Radar Tipe NYSA – A dan NYSA – B (Polandia tahun 1960). Lokasi penempatannya adalah di Jakarta (JKT), Cikarang (CKR), Cibalimbing (CBL), Morotai (MRT), Ambon (ABN), Supadio (SPA), Makassar (MKS), Bula/Seram (BLL), Biak (BIK), Medan (MDN), Ploso (PLO), Ranai (RNI). 
• Radar Tipe P – 30 (Rusia tahun 1961). Lokasi penempatannya adalah di Palembang (PLB), Pekanbaru (PBU), Tanjung Pandan (TDN), Banjarmasin (BJM), Kalijati (KJT), dan Polek 02 (SLO).
• Radar Tipe DECCA PLESSEY HF 200 (Inggris tahun 1962). Lokasi penempatannya sebagian mengganti stasiun yang sudah ada di Ploso (PLO) dan penempatan baru di Tanjung Kait (TKT).
• Radar Tipe DECCA PLESSEY FR (Inggris tahun 1962). Lokasi penempatannya sebagian mengganti starion yang sudah ada di Ploso (PLO) dan penempatan baru di Cisalak (CSL). Fungsi radar ini untuk membantu penerbang menemukan landasan pacu yang di tuju (fighter recovery).
• Radar Tipe DECCA PLESSEY HYDRA (Inggris tahun 1962). Lokasi penempatannya menyempurnakan kondisi radar di Tanjungkait (TKT).
• Radar Tipe DECCA PLESSEY LC (Inggris tahun 1962). Lokasi penempatannya di Pemalang (PML) dan penempatan baru di Ngiyep (NLI).
• Radar Tipe THOMSON THD – 047 (CSF Perancis tahun 1978). Lokasi penempatannya di Tanjung Pinang (TPI).
• Radar Tipe THOMSON TRS – 2215 (CSF Perancis tahun 1981). Lokasi penempatannya di Ranai (RNI), Kupang (KPN), Dumai (DMI) Lhokseumawe (LSE).
• Radar Tipe THOMSON TRS 2215 D (CSF Perancis tahun 1986). Lokasi penempatannya di Cibalimbing (CBL), Sabang (SBG), dan Sibolga (SBG).
• Radar Tipe THOMSON TRS – 2230 (CSF Perancis tahun 1987). Lokasi penempatannya di Tanjungkait (TKT).
• Radar Tipe Plessey AR – 325 Commander (Inggris tahun 1991). Lokasi penempatannya di Tarakan (TRK), Balikpapan (BPP) dan Kwandang (KWD). Meski masih menggunakan sistem tabung (TWT), sistem yang digunakan lebih praktis, sehingga tidak memerlukan pembesaran power secara bertingkat seperti yang digunakan Thomson TRS 2230 (CFA I dan CFA II).
• Radar Tipe MASTER – T (Thales Perancis tahun 2005). Lokasi penempatannya di Biak (BIK) dan Tanjung Pinang (TPI). Radar tipe ini sudah menggunakan full solid state, sistem yang digunakan lebih simple tanpa mengurangi kemampuan deteksi radar itu sendiri. Dengan menggunakan sistem modul, proses pemeliharaan dapat dilaksanakan lebih mudah.
• Radar tambahan Renstra kedua , Jayapura, Tambolaka, Singkawang, Ploso. Dan pada Renstra ketiga, Morotai, Ambon, Kendari, Tanjung Pandan, Bengkulu dan Nliyep Malang.

Rencana Pengembangan ke Depan…

Kemenhan Pantau Kesiapan Len Bangun Industri Radar

Wakil Manteri Pertahanan (Wamenhan) melakukan pantauan progres kesiapan PT Len Industri dalam membangun industri radar nasional.

“Kementerian Pertahanan mendorong Len untuk menjadi pemasok alutsista khususnya mendukung sistem radar nasional yang handal,” kata Wamenhan Sjafrie Syamsudin di Bandung, Rabu (26/3).

Menurut menteri dibangunnya industri radar nasional itu untuk menciptakan sistem pertahanan radar nasional (Sistemhanudnas) yang handal. Sishanudnas yang handal menjamin kerahasiaan sistem rudal spek teknik tidak dapat didikte oleh negara lain sparepart yang mudah, selalu mengikuti perkembangan teknologi dan biaya harian murah.

“Len memiliki peran strategis untuk memenuhi kebutuhan sistem radar nasional, salah satunya combat manajemen sistem yang saat ini sudah dikembangkan,” katanya.

Selain untuk melakukan deteksi, juga diperlukan sistem penembakan dengan panduan radar. Produk radar nasional juga, kata dia diharapkan bisa meningkatkan optimalisasi radar, khususnya untuk mengatasi kerenggangan jangkauan radar di wilayah timur Indonesia.

“Kapasitas radar di wilayah barat sudah cukup rapat, kita fokuskan penambahan radar di wilayah timur,” katanya.


(EDDY MT SIANTURI, SSi, M.Si (Balitbang Kemhan), Republika.co.id, Jalo | JKGR )

Teruskan Membaca

Mengenal INFRA RCS, Industri Radar Swasta dalam Negeri

Kemandirian anak bangsa Indonesia dalam membuat alat utama sistem senjata (alutsista) telah banyak menoreh prestasi di dalam maupun luar negeri, seperti pembuatan pesawat, kapal perang, kendaraan tempur, senjata ringan maupun berat. Alutsista-alutsista strategis ini tidak terlepas dari peran BUMN Industri Strategis dan industri swasta lainnya.

Kemandirian alutsista Indonesia tak terlepas dari peran BUMN Industri Strategis dan industri swasta lainnya.

PT Infra RCS Indonesia adalah salah satu industri strategis swasta yang terlibat dalam memajukan teknologi radar dalam negeri. Beberapa produk perusahaan yang telah berdiri sejak 2009 ini telah dipasang di Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) kelas Van Speijk dan Parchim.
 

"Ada 4 KRI Van Speijk dan 1 Parchim.  Di situ ada radar LPI (Low Probability of Intercept) dia hidup tapi tidak bisa dideteksi oleh musuh, ada ECDIS (Electronic Chart Display and Information System) karena 1 paket dan ada juga ESM (Electronic Support Measures) untuk KRI Yos Sudarso dan KRI OWA," ucap Technical Advisor PT  Infra RCS Indonesia, Dr Mashruri Wahab di kantornya, Jakarta Selatan, Senin (7/4/2014).

Selain itu saat ini Infra RCS sedang mengembangkan Coastal Radar yang berfungsi untuk mengawasi pesisir pantai dan Warship Electronic Chart Display and Information System (WECDIS). Dalam pengembangan ini, Infra RCS bekerjasama dengan Dislitbang TNI AL sebagai end user.

"Coastal Radar kita kebanyakan dari luar, dan seperti kita ketahui garis pantai kita itu kan panjang. Jadi perlu banyak radar pengawas pantai, jadi wilayah kita banyak lalu lintas kapal asing lalu juga illegal fishing seperti di Maluku dan lain-lain. Tahun ini kita sedang mengetes radar coastal kerjasama dengan Dislitbang AL," ujar pria murah senyum itu.

Di tempat yang sama, Direktur PT Infra RCS Indonesia Wiwiek Sarwi Astuti, mengatakan selain dipasarkan ke TNI AL, radar-radar pabrikannya juga bisa dijual ke kalangan swasta dan pemerintah. Tawaran dari institusi pemerintah juga sudah mulai berdatangan.

"Kita pemasarannya bisa kalangan kecil, swasta dan pemerintah, jadi terbuka ya. Kita rencananya kerjasama dengan asosiasi galangan kapal, tentu untuk dipasang di on-board ya. Kalau untuk coastal rencananya dengan Bakorkamla, Kementerian Perikanan. Pertamina juga berminat untuk pengawasan oil rig-nya," imbuh wanita berkerudung ini.

Untuk masalah harga, Wiwiek menilai, produk buatan perusahaannya lebih kompetitif dibanding radar impor. Selain itu, perusahaannya memberikan pelatihan berkala sampai pihak user mengerti tentang kegunaan radar pabrikannya.

"Secara cost kita sangat kompetitif, seperti kalau beli dari China di kita harganya cuman 50%-nya," tutur Wiwiek.

Meski dengan keterbatasan SDM, PT Infra RCS Indonesia bercita-cita untuk mendukung revitalisasi dan kemandirian bangsa dalam bidang penelitian dan produk radar dalam negeri. Untuk anggaran Research and Development (R&D) awalnya dari hasil patungan dan akhirnya dibantu Ditlitbang TNI AL.

"Untuk Infra ini kan kita punya misi  untuk mendukung kemandirian bangsa dalam produk-produk yang sifatnya strategis.  Jadi produk seperti ini kita usung untuk pelanggan atau end user di Indonesia sehingga kita support lebih baik dan kita berikan pelatihan tentang penggunaan. Kalau lihat produk luar biasanya setelah instalasi lalu ditinggal, itu banyak kita lihat di lapangan itu," katanya.

"Ada (anggaran) dari internal ada juga kerjasama dengan litbang. Kalau coastal ini kita kerjasama dengan litbang TNI AL. Dengan keuntungan sedikit kita akan pakai lagi untuk R&D dan pengembangan varian-varian baru agar kemandirian bangsa dalam teknologi radar bisa setara dengan negara maju. Saat ini fokus 70% untuk radar maritim dan sisanya untuk radar lainnya." (Rizki Gunawan | Liputan6)

Teruskan Membaca

TNI Akan Beli Radar Pertahanan Udara Baru

Kementerian Pertahanan berencana akan membeli sejumlah radar udara militer untuk menambah alat utama sistem persenjataan yang sudah dimiliki Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Udara saat ini. "Iya kami berencana beli 'ground control interceptor radar'," kata Kepala Badan Perencanaan Pertahanan Kementerian Pertahanan, Laksamana Muda Rachmad Lubis, kepada wartawan di kantor Kementerian Pertahanan, jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Rabu, 2 April 2014.

Rachmad bersama beberapa pejabat yaitu Asisten Perencanaan Panglima TNI, Asisten Perencanaan Kepala Staf Angkatan Darat, Asisten Perencanaan Kepala Staf Angkatan Laut, Asisten Perencanaan Kepala Staf Angkatan Udara, dan Asisten Perencanaan Kapolri membahas penyusunan rencana induk pembelian alat utama sistem persenjataan TNI dan Polri untuk tahun 2015-2029. Turut hadir, pada direktur utama perusahaan alat utama sisten persenjataan (alutsista) dalam negeri seperti PT Pindad, PT Dirgantara Indonesia, PT PAL, PT LEN, dan lainnya.

Sesuai permintaan Angkatan Udara, Kementerian Pertahanan akan membeli empat sampai enam buah radar udara. Namun, Rachmad masih merahasiakan betul detail radar tersebut seperti harga dan spesifikasi kemampuan. "Kapan belinya pun juga masih dalam proses panjang," kata Rachmad.

Rachmad berharap kehadiran radar-radar baru tersebut bisa meningkatkan pemantauan wilayah udara nasional. Menurut dia, saat ini kemampuan pemantauan radar udara sudah cukup baik. Sebab, TNI Angkatan Udara telah berkoordinasi dengan radar udara sipil dari beberapa bandar udara. "Tetapi akan lebih baik kalau radarnya ditambah," kata dia.

Saat disinggung soal produsen radar tersebut, Rachmad belum mau menjawab. Menurut dia, TNI AU sebagai pihak pemohon penambahan radar tak menunjuk produsen tertentu. "Yang penting, mereka sudah sampaikan kemampuan jangkauan radarnya," kata dia.

Namun, berdasar Undang-Undang nomor 16 tahun 2012 tentang Industri Strategis, harus ada perusahaan dalam negeri yang dilibatkan dalam pembuatan alutsista yang hendak dibeli. Tapi,  untuk radar berkualitas tinggi, produsen industri pertahanan lokal belum bisa berbuat banyak. Walhasil. hampir bisa dipastikan radar baru untuk TNI AU bakal dipesan dari produsen luar negeri.

"Tapi, kami minta PT LEN (sebagai perwakilan BUMN) dan PT CMI (sebagai perwakilan swasta) harus berkoordinasi untuk proses belajar dan alih teknologi," kata Rachmad. (Tempo)

Teruskan Membaca

Indonesia Belum Dimodernisasi Peralatan Radar Militer Pantai dan Udara

Ketua Komisi I DPR, Mahfudz Siddiq mengatakan Indonesia belum memodernisasi peralatan radar militer pantai dan udara. Sebab menurutnya Indonesia masih berfokus pada pengadaan alutsista utama (senjata dan kendaraan tempur).

“Untuk Angkatan Udara alutsista pendukungnya masih radar lama dan belum semua pangkalan udara militer dilengkapi radar,” kata Mahfudz Siddiq ketika dihubungi Republika, Senin (31/3).

Mahfudz mengatakan sebagian besar radar militer Indonesia sudah tidak berfungsi optimal. Ini karena radar yang digunakan sudah tidak moderen. Menurut Mahfudz anggaran alutsista sebesar Rp 120 triliun selama 2009 sampai 2014 tidak  memadai.

“Memang diakui dalam rencana strategi (renstra) 2014 belum bisa biayai radar militer,” ujarnya.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera ini mengusulkan agar ada peningkatan anggaran alutsista periode 2014 – 2019. Mahfudz mengatakan modernisasi radar militer udara dan pantai sudah tidak bisa ditunda. Pasalnya lalulintas udara dan perairan Indonesia sudah semakin padat.

“Saya usulkan belanja alutsista periode berikut Rp 200 triliun,” katanya.

Mahfudz menolak belanja alutsista TNI tidak tepat guna. Dia menjelaskan fungsi alutsista tidak optimal karena belanja alutsista tidak dilakukan dalam paket menyeluruh. Mahfudz mencontohkan, saat membeli pesawat Sukhoi, Indonesia tidak sekaligus membeli persenjataan Sukhoi. “Pembeliannya bertahap karena keterbatasan anggaran,” ujarnya. (ROL)

Teruskan Membaca

TNI AD Kembangkan Tekonologi Nano Satelit dan Solar Cell

Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat (AD) telah mengembangkan teknologi Nano Satelit. Selain itu, AD juga mengembangkan teknologi Solar Cell.

Kepala TNI Angkatan Darat (KASAD) Jenderal TNI Budiman (tengah) yang hadir bersama Kadispenad Brigjen TNI Andika Perkasa (kedua dari kiri) sedang memberi keterangan kepada Redaksi BeritaSatu Media Holdings dalam acara Media Visit TNI Angkatan Darat di BeritaSatu Plaza, Jakarta, Rabu (19/3) Kedatangan (KASAD) Jenderal TNI Budiman ke Redaksi BeritaSatu Media Holdings menyampaikan bahwa Pihak TNI siap untuk mengamankan dan menciptakan suasana damai PEMILU 2014 di Indonesia. (sumber: BeritaSatu Photo/ Emral)

"Saya sudah kembangkan dengan Universitas Surya untuk riset. Sudah 16 riset yang akan dibuka ke media tanggal 30 Maret nanti. Antar lain Nano Satelit, Surveillance sebesar Capung, ada sebesar Burung Garuda dan Kelelawar," kata Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Budiman saat berkunjung ke redaksi Beritasatu Media Holding (BSMH) di Jakarta, Rabu (19/3).

Dia menjelaskan pihaknya juga sedang membangun Peluncur Roket yang murah, Sollar Cell, satelit Base Transceiver Station (BTS), dan Radio CNI. Total anggaran untuk 16 riset tersebut mencapai Rp 30 miliar.

"Semua dibuat dari bahan yang sangat murah. Peluncur Roket sangat murah. Solar Cell akan menjadi yang termurah di dunia. Kami harapkan Solar Cell untuk rakyat karena costnya masih mahal. Tinggal buat mencari bateri yang tahan lama dan murah," tuturnya.

Mengenai pembangunan BTS, dia tegaskan kedepan tidak lagi komunikasi melalui satelit. BTS itu pemakaiannya gratis dan dijamin keamanannya.

Menurutnya, kebijakan melakukan riset-riset tersebut untuk mendorong industri pertahanan di tanah air. Di sisi lain, agar bangsa ini tidak bergantung pada produk-produk dari luar negeri. Padahal anak-anak bangsa ini bisa memproduksinya.

"Di Kementerian Pertahanan (Kemhan), Cybermedia, 96 persen komponen lokal yang buat oleh mereka yang di bawah 30. Ada 35 hecker. Mereka ditakuti dunia," tuturnya. (BeritaSatu)

Teruskan Membaca

Cari MH370 Malaysia Airlines, TNI Beri Izin Pesawat Asing Lintasi Indonesia

Setidaknya tiga negara telah mengantongi izin lintas terbang di atas wilayah Indonesia untuk mencari pesawat Malaysia Airlines yang hilang 12 hari lalu.

Foto yang dirilis Angkatan Udara Indonesia ini menampilkan para personel AU Indonesia di sebuah pesawat pengintai melakukan pencarian Malaysia Airlines yang hilang di sekitar Selat Malaka

Juru Bicara TNI Laksamana Muda Iskandar Sitompul membantah bahwa TNI mempersulit izin terbang bagi pesawat-pesawat pencari. Ia mengatakan, ada prosedur operasi standar yang harus dilalui. Namun, TNI mempercepat pemrosesan.

"TNI selalu membantu siapa pun yang akan ke Indonesia, apalagi khususnya masalah kemanusiaan," kata Iskandar.

"Kita tahu, kita prihatin dengan kejadian pesawat Malaysia tersebut. Setiap izin itu ada mekanismenya, ada dari Kementerian Luar Negeri, ada dari Kementerian Perhubungan, dan security clearance dari TNI," tambah Iskandar.

Sebelumnya, Kadispen TNI Angkatan Udara Marsekal Pertama Hadi Tjahjanto mengatakan, tiga negara itu adalah Arab Saudi, Jepang, dan Malaysia sendiri. Lintas terbang telah dilakukan sejak dua hari lalu di wilayah Samudra Hindia.

Namun, seorang wartawan BBC di Kuala Lumpur mengatakan, pesawat pencari milik Jepang belum bisa terbang dari Kuala Lumpur karena masih menunggu izin terbang di atas wilayah Indonesia.

"Mereka dua hari lalu sudah melaksanakan penerbangan," kata Hadi Tjahjanto kepada BBC Indonesia.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri Indonesia Marty Natalegawa mengatakan, Amerika Serikat pada Senin (17/3/2014) juga mengajukan izin lintas terbang untuk periode 17 hingga 20 Maret, dan izin telah diberikan.

Izin lintas terbang bagi penerbangan tidak reguler ini dikeluarkan Kementerian Luar Negeri dan TNI Angkatan Udara. Menurut Marty, pengajuan izin lintas terbang langsung disetujui dan tidak berbelit-belit, seperti disebutkan dalam sejumlah laporan.

Penjelasan Indonesia mengenai izin terbang diberikan setelah sebuah surat kabar Malaysia menuding Indonesia menyembunyikan data radar yang menunjukkan pergerakan pesawat Malaysia Airlines itu di atas wilayah Indonesia. Indonesia sudah mengeluarkan bantahan atas berita itu. (Kompas)

Teruskan Membaca

Radar Terbang untuk Perkuat Perang Udara TNI AU

Perang udara akan semakin kompleks melibatkan seluruh kekuatan teknologi maju dan penguasaan informasi. Konsep early warning dan first look, first kill menjadi dua hal yang amat penting untuk bisa menguasai medan pertempuran dan sekaligus memenangkannya.

 TNI AU membutuhkan pesawat dengan kemampuan AEW&C (photo : Saab)

Perkembangan teknologi yang amat pesat telah membawa suatu perubahan yang besar menyebabkan taktik dalam peperangan modern terus bergeser secara fundamental pada penguasaan informasi terlebih dahulu sebelum pelaksanaan ekseskusi. Merupakan suatu keniscayaan bahwa salah dalam mengambil keputusan/tindakan akan menyebabkan kegagalan yang fatal.

Medan pertempuran yang makin kompleks membuat kewaspadaan terhadap berbagai ancaman serangan musuh makin meningkat pula. Kemampuan suatu individu dalam berperang akan menjadi sia-sia manakala tidak dipadukan secara integratif dengan kemampuan pendukungnya. Dengan kata lain, sistem dari suatu sistem harus dibangun secara terpadu, menyeluruh dan, dan terkoordinasi. Disinilah konsep ISTAR (Intelligence, Surveillance, Target Acquisition, and Reconnaisance) memainkan peran yang sangat vital, sehingga tindakan/eksekusi sebagai suatu keputusan akhir dari analisis informasi akan membawa pada suatu keberhasilan penyerangan dan meminimalisir kerugian.

Permasalahannya, bagaimana mengumpulkan informasi situasi medan perang sebanyak dan selengkap mungkin. Konsep ini kemudian dirumuskan, sehingga informasi yang didapat bersifat menyeluruh dan dapat disistribusikan kepada sistem-sistem perangkat perang secara real time.

Salah satu elemen yang mendukung pada tercapainya keunggulan ISTAR tidak lain adalah penggunaan pesawat Airborne Early Warning and Control (AEW&C). Pesawat inilah yang bila dianalogikan akan berperan sebagai menara kontrol untuk pengaturan semua perangkat perang, khususnya pesawat dan alutsista udara lainnya. Pesawat AEW&C memberikan informasi sebanyak-banyaknya mengenai medan pertempuran.

Radar terbang memiliki keunggulan dari radar yang ditanam secara fixed di darat karena sifat pergerakannya yang sangat mobile. Sedangkan radar fixed bila poisisinya sudah diketahui oleh musuh akan menjadi sasaran yang dengan segala cara akan dimusnahkan terlebih dahulu.


Program TNI AU
Indonesia merupakan salah satu negra yang saat ini tengah menjajaki pembelian pesawat AEW&C. Dirjen Perencanaan Pertahanan Kementerian Pertahanan RI Marsda TNI E.H.B Soelistyo mengatakan hal itu kepada Angkasa di sela-sela pelaksanaan Rapim TNI AU Januari lalu di jakarta.

C-295 AEW

Disamping itu Indonesia juga berencana membeli jet tanker untuk memenuhi kebutuhan kekuatan pokok minimum. "Ya, Kemenhan sedang menjajaki dua jenis pesawat ini," ujarnya.

Angkasa Magazine No 6 Maret 2014 Tahun XXIV

Sumber : Defense Studies

Teruskan Membaca

PT. INTI dan BPPT Kerjasama Ciptakan Sistem Radar Batas Pantai

PT INTI (Persero) salah satu BUMN dibidang teknologi, mampu membuat produk radar canggih untuk menjaga perairan Indonesia yang dapat mengawasi pantai dari penyusup seperti kapal perang negara lain.

"Kami menyediakan sistem radar batas pantai. Radar ini kita desain dengan bekerjasama dengan BPPT (Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi)," ujar Humas PT INTI, Andy Nugroho kepada detikFinance, Minggu (23/2/2014).

Andy mengungkapkan, radar ini dibuat untuk mengawasi pantai dan pengaturan lalu lintas pelabuhan.

"Kelebihan radar ini dapat bekerja dengan daya listrik rendah, tidak terdeteksi oleh radar pemindai, dan dalam kategori radar tenang," ucapnya.

Untuk kelas radar ini untuk militer, maka untuk pembeliannya tidak bisa di jual bebas oleh masyarakat umum.

"Kalau membeli harus melalui kontrak penjualan berbasis kerjasama atau kontrak," tutupnya

Sumber : Detik

Teruskan Membaca

Bakorkamla Minati Radar Jarak Jauh Buatan Rusia

Delegasi Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla) RI yang dipimpin oleh Kepala Pelaksana Harian (Kalakhar), Laksdya TNI Bambang Suwarto telah melakukan kunjungan kerja ke Federasi Rusia pada tanggal 17-23 Februari 2014.

Kunjungan diadakan dengan tujuan untuk menjajaki peluang kerjasama dan bertukar pengalaman dengan pihak-pihak yang menangani bidang kelautan/perairan di Rusia mengenai pengelolaan early warning system yang dikaitkan dengan penggunaan radar. Kunjungan tersebut juga dilaksanakan guna mendukung upaya peningkatan sumber daya manusia di Bakorkamla.

Dalam kesempatan pertemuan Delegasi Bakorkamla dengan Duta Besar RI Moskow, Djauhari Oratmangun, telah dibahas mengenai arti penting dan posisi strategis aspek kemampuan nasional di bidang keamanan laut dalam menjaga keutuhan NKRI.

Menurut Laksda TNI Bambang Suwarto, Bakorkamla memiliki potensi kerjasama yang dapat dikembangkan dengan pihak Rusia, antara lain dalam melengkapi Regional Coordinating Center (RCC) Bakorkamla terutama di daerah perbatasan dengan Radar Jarak Jauh/Over the Horizon (OTH) yang menjangkau jarak 200 s.d 250 NM.

Sebagai negara yang sama-sama memiliki luas laut dan wilayah perairan yang luas, Indonesia-Rusia memiliki kepentingan serupa terkait isu keamanan dan keselamatan laut. Rusia sebagai negara yang memiliki kemampuan teknologi pendeteksian maju menjadi salah satu mitra yang dapat memenuhi kebutuhan peralatan/ perlengkapan bidang keamanan dan keselamatan laut di Indonesia.  (Kemlu)

Teruskan Membaca

Perkuat Pertahanan Udara TNI AU datangkan 4 Radar Baru

Indonesia mengalami kekurangan radar untuk pertahanan. Rencananya, sebanyak 4 unit radar baru khusus militer berjenis radar primer bakal didatangkan tahun ini. Hal ini tertuang dalam rencana strategis Kementerian Pertahanan 2009-2014.

Kepala Dinas Penerangan TNI AU Marsma Hadi Tjahjanto menuturkan, hingga kini Indonesia baru memiliki 20 radar yang tersebar di seluruh Indonesia.

"Untuk radar kita sudah tergelar 20 radar dengan jenis Plesey, Thomson dan Master-T," kata pria berkumis itu dalam keterangan tertulis kepada Liputan6.com di Jakarta, Jumat (14/02/2014).

Hadi menuturkan, TNI AU akan membeli radar-radar baru secara bertahap. Diharapkan, radar-radar itu dapat membantu menjaga perbatasan dan wilayah udara tanah air.

"Saya perlu tambahkan radar tambahan renstra 2, Jayapura, Tambolaka, Singkawang, Ploso. Pada renstra 3, Morotai, Ambon, Kendari, Tanjung Pandan, Bengkulu dan Nliyep Malang," tuturnya.

Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro menilai radar khusus militer di Indonesia masih kurang. Untuk menutupi kekurangan tersebut, Kemenhan bekerja sama dengan radar sipil atau radar sekunder.

"Kekurangannya kami hitung sekitar 32-34 unit radar di seluruh Indonesia," ucap Purnomo di Landasan Udara Ranai, Natuna, pada 30 Oktober 2013 silam.

Radar primer atau khusus militer digunakan untuk memantau dan mencatat segala jenis pesawat yang terbang yang menggunakan bahan baku logam. Sedangkan radar sekunder atau sipil digunakan pada penerbangan domestik dan tidak akan bisa memantau pesawat yang mematikan transmiternya. (Liputan6)

Teruskan Membaca