China Minta Uang Tambahan untuk ToT Rudal C 705

Beijing menginginkan uang tambahan dari Indonesia, setelah menemukan negara yang secara aktif mencoba meng-eksport versi sendiri (tiruan) dari rudal anti kapal permukaan C 705 China, ke pasar internasional. Pernyataan ini dilaporakan koran berbahasa China Want Daily.

Selama pertemuan antara Senior militer China dan Indonesia yang dilakukan oleh Kepala Staf PLA, Jenderal Fang Fenghui dan Panglima TNI Jenderal Moeldoko di Beijing, kedua negara membahas sejumlah isu termasuk penguatan kerjasama maritim, Latihan Anti-Teror, Pengadaan alat-alat pertahanan dan kerjasama industri, seperti yang disampaikan oleh Janes Defense Weekly

Indonesia membeli sekitar 40 rudal C-705 rudal anti-kapal permukaan dari China, ujar Silmy Karim dari Komite Kebijakan Industri Pertahanan Indonesia. Angkatan Laut Indonesia berencana melengkapi kapal patroli cepat KCR-40 dengan rudal yang dirancang dan diproduksi oleh Beijing berbasis China Aerospace Science and Industry Corporation. Di samping itu, Indonesia juga berharap untuk memproduksi versi sendiri dari rudal C-705 untuk pasar luar negeri, ujar Karim.

Cina telah menolak untuk menyerahkan sepenuhnya teknologi rudal C-705 ke Indonesia, karena masih banyak negara lain yang ingin membeli senjata canggih dari China, ujar Karim dari KKIP. Beijing malah meminta biaya tambahan dari Jakarta untuk mengamankan hak intelektual atas produksi rudal tersebut.

Indonesia sudah mendapatkan izin dari China untuk memproduksi rudal anti-kapal C-805, untuk kapal patroli PB-57 . Juga diperbolehkan untuk mengekspor rudal C-805 ke negara-negara asing.

Jepang Ajak Kerjasama
Menteri luar negeri Jepang dan Indonesia sepakati untuk mengadakan pembicaraan ’2 +2′ Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan sesegera mungkin, untuk memperkuat kemitraan strategis yang komprehensif dari kedua negara. Langkah ini tampaknya muncul sebagai gerakan untuk meng-counter kemajuan China ke Pasifik.

Menteri Luar Negeri Jepang Fumio Kishida dengan rekannya dari Indonesia Marty Natalegawa, bertemu di sela-sela Kerjasama antara negara-negara Asia Timur untuk Pembangunan Palestina (CEAPAD), yang diadakan pada tanggal 1 Maret 2014 di Jakarta.

Kishida mengungkapkan rencana Jepang untuk berkontribusi bagi perdamaian dan stabilitas regional berdasarkan “proactive pacifism”, seperti pernyataan yang dilansir Kementerian Luar Negeri Jepang (MoFA). (wantchinatimes.com / janes.com | JKGR)

Teruskan Membaca

Roket Sonda Cikal Bakal Roket Pembawa Satelit Nasional

Selain mengembangkan pesawat terbang perintis, Lembaga Antariksa dan Penerbangan Nasional (LAPAN) juga telah membuat dan mengembangkan roket dengan tingkat daya jelajah jauh.

Roket ini mampu terbang dengan tingkat jelajah 300 Km lebih dan merupakan cikal bakal roket penarik satelit buatan Indonesia.

"Namanya roket Sonda, kita lepas roket dan bawa muatan biasanya untuk mengukur parameter atmosfer. Roket ini juga merupakan cikal bakal roket pembawa satelit," ungkap Kepala Pusat Teknologi Roket LAPAN Rika Andiarti kepada detikFinance, Senin (3/3/2014).

Roket ini adalah pengembangan dari roket jenis sebelumnya yang telah dikembangkan oleh LAPAN. LAPAN sudah berhasil memproduksi roket jenis air han, roket 122, roket 337 yang mempunyai jangkauan jelajah 100 Km lebih.

Selain itu dengan kehadiran roket Sonda ini akan mempermudah para pengusaha terutama jasa telekomunikasi lokal yang ingin menerbangkan satelitnya ke luar angkasa.

Selama ini satelit telekomunikasi milik Indonesia seperti Satelit Palapa dan lainnya hanya bisa diterbangkan di negara lain seperti Jerman dan Amerika Serikat. Hal ini karena Indonesia masih belum mempunyai roket dengan daya jangkauan tinggi.

"Sistemnya sudah sedemikian rupa kita buat. Roket ini dapat membawa muatan sendiri dan dilengkapi transmitter jarak jauh dan alat pengirim data. Roket juga dibekali muatan diagnostik seperti di dalam ada sensor dan GPS agar data dapat dikirim ke bawah," imbuhnya.

Ditargetkan ujicoba roket pembawa satelit ini bisa dilakukan tahun depan. Namun dikatakan Rika, sebagian besar bahan baku pembuat roket masih diimpor dari negara lain.

Bahan baku yang diimpor mulai dari lempengan baja hingga tabung roket. Oleh karena pihaknya menjalin kerjasama dengan perusahaan baja nasional yaitu Krakatau Steel (KS) untuk membuat lempengan baja dan tabung roket di dalam negeri.

Ia mengatakan industri roket kita ini belum didukung sepenuhnya di dalam negeri karena beberapa material roket masih impor. Menurutnya untuk mendapatkan komponen yang bagus dari luar negeri juga cukup sulit.

"Sebetulnya masih banyak bahan baku roket yang masih impor. Baja-baja yang kita pakai kita banyak impor. Makanya kita kerjasama dengan KS yang membuat pelat baja yang kita inginkan," jelasnya. (Detik)

Teruskan Membaca

Indonesia jadi penyeimbang di Laut China Selatan

Kunjungan Panglima TNI, Jenderal TNI Moeldoko, ke China pada akhir februari 2014 lalu, langkah tepat sebagai upaya penguatan kerja sama militer, bahkan posisi Indonesia bisa menjadi penyeimbang kawasan Laut China Selatan.

Panglima TNI, Jenderal TNI Moeldoko (kiri, bersalam komando dengan Panglima Angkatan Bersenjata China, Jenderal Fang Fenghui (kanan), di Markas Besar Angkatan Bersenjata China di Beijing, Selasa malam (25/2. (ANTARA FOTO/Rini Utami)

"Inisiatif dari panglima seharusnya juga secara politik dimainkan presiden beserta kementerian luar negeri dan kementerian pertahanan mengingat air defense Iidentification zone China di Laut Cina Timur yang pasti diikuti penerapan ADIZ di Laut China Selatan," kata pengamat pertahanan, Connie Rahakundini Bakrie, di Jakarta, Senin.

Menurut dia, Indonesia seharusnya memang dapat memainkan posisinya sebagai penyimbang kawasan sebagai negara yang memiliki posisi strategis.

"Indonesia seharusnya mengambil momentum ini juga dengan secara unilateral menetapkan zona ADIZ nya dan bersikap menjadi penengah di masalah ADIZ laut China selatan yang dipastikan akan lebih kompleks dibandingkan laut China Timur," ujarnya.

Connie mengatakan, sikap antisipatif dan mendorong terciptanya stabilitas kawasan memang sudah waktunya digunakan Indonesia dengan lebih berani dan tegas utamanya terhadap negara tetangga yang seringkali secara unilateral menerapkan dan memainkan aturannya.

Di tempat terpisah, Moeldoko menyebutkan, kunjungan ke China mendapat respon positif oleh negara tirai bambu tersebut.

"Mereka inginkan Indonesia berperan semakin baik dalam jaga stabilitas Laut China Selatan. Saya tegaskan Indonesia memiliki kepedulian atas Laut China Selatan. TNI akan beri kontribusi yang sangat positif," katanya seraya mengatakan kerja sama army to army,  air force to air force, navy to navy sudah jalan.

Dalam kesempatan sama, dia menuturkan penguatan personel di Kepulauan Natuna berupa penambahan satu batalion TNI AD, peningkatan kapasitas pangkalan TNI AL dan TNI AU.

"Mereka pos depan punya daya penggentar," kata dia.  (Antara)

Teruskan Membaca

TNI Akan Tambah Pasukan untuk Jaga Konflik Laut Cina Selatan

Tentara Nasional Indonesia (TNI) akan menambah pasukan di Pulau Natuna untuk menjaga stabilitas keamanan di kawasan Laut Cina Selatan. Ia mengaku sudah memerintahkan para kepala staf angkatan untuk melakukan asistensi pasukan.

"Kita rencanakan (penambahan) satu batalyon Angkatan Darat, peningkatan capability lanal (pangkalan TNI-AL) menjadi lanud (Pangkalan TNI-AU)," kata Moeldoko di Markas Komando Pasukan Pengamanan Presiden, Jakarta, Senin (3/3/2014).

Moeldoko mengatakan, penambahan pasukan di pos perbatasan Indonesia diperlukan. Pasalnya, kata dia, konflik zona maritim tersebut memiliki pengaruh terhadap wilayah Indonesia.

"Pihak Cina juga menginginkan agar Indonesia terlibat lebih dalam menjaga keamanan di kawasan Laut Cina Selatan," ujar Mantan Kepala Staf Angkatan Darat itu.

Keinginan tersebut, kata dia, disampaikan Cina pascakunjungan resmi Moeldoko ke Cina selama lima hari. Moeldoko menyebut posisi geopolitik Indonesia di Asia, termasuk ASEAN, tak bisa dipandang sebelah mata.

"Kunjungan tersebut sangat positif. Cina pun senang. Soal kerja sama, kami sudah bekerja sama service to service, navy to navy, dan ke depan akan dilakukan kerja sama army to army dan air force to air force," tandasnya. (Kompas)

Teruskan Membaca

Polisi-teroris baku tembak di Poso

Kontak senjata antara kepolisian dengan kelompok sipil bersenjata yang diduga teroris, kembali terjadi di kawasan hutan Desa Kilo, Kecamatan Poso Pesisir Utara, Kabupaten Poso, Senin, sekitar pukul 13.00 WITA.

ilustrasi

Keterangan yang dihimpun Antara dari Poso menyebutkan hingga pukul 16.00 WITA, baku tembak masih terus terjadi.

Kabid Humas Polda Sulteng AKBP Soemarno yang dihubungi melalui telepon genggamnya membenarkan informasi kejadian itu dan menyebutkan bahwa dua anggota Polri dari Brimob Polda Sulteng terluka.

"Satu orang tertembak di bagian paha bernama Bripda Baharuddin dan satu lagi Bharada Syamsu Alam tertembak di pinggul. Mereka telah dilarikan ke Palu untuk mendapat perawatan di Rumah Sakit Umum Bhayangkara," ujarnya.

Soemarno mengaku belum mendapatkan informasi dari Polres Poso apakah dari pihak teroris ada yang tertangkap atau terluka.

"Aksi baku tembaknya masih terus berlangsung," ujar Soemarno.

Menurut dia, peristiwa ini berawal dari upaya Polri melakukan pengepungan tempat persembunyian kelompok teroris tersebut di hutan sekitar Desa Kilo, sekitar 160 km tenggara Kota Palu, berdasarnya hasil pengembangan informasi dari berbagai pihak.

"Rupanya kelompok bersenjata itu memang sudah melakukan persiapan pula, sehingga ketika melihat pasukan kita datang, mereka langsung melakukan serangan dengan tembakan-tembakan ke arah pasukan," ujarnya.

Soemarno mengemukakan bahwa arus lalulintas di jalan trans Sulawesi antara Poso-Palu tetap lancar, namun polisi saat ini banyak melalakukan razia di jalan untuk mempersempit pergerakan oknum-oknum teroris yang kemungkinan berusaha melarikan diri.

Dalam aksi bakutembak yang berlangsung di Desa Taunca, Kecamatan Poso Pesisir Selatan, itu seorang polisi bernama Bhayangkara Dua (Bharada) Putu Satria dan seorang terduga teroris yang belum diketahui identitasnya meninggal dunia diterjang peluru.

Sebelumnya pada 6 Februari 2014, terjadi baku tembak antara polisi dan teroris di Desa Taunca, kecamatan Poso Psisir Selatan yang mengakibatkan seorang polisi bernama Bharada Putu Satria dan dua orang dari kelompok teroris tewas.

Pada pertengahan Oktober 2012, dua polisi dibunuh oleh kelompok teroris di Dusun Tamanjeka, Poso. Dan pada Desember 2012, empat anggota Brimob Polda Sulawesi Tengah juga tewas diberondong kelompok teroris di daerah yang sama.

Sementara itu, terjadi dua ledakan bom dalam sepekan terakhir yakni di Kantor Harian Raar Sulteng di Palu pada Senin (24/2) dari di Desa Pantangolemba, Kecamatan Poso Pesisir Selatan pada Selasa (25/2), namun motif peledakan di dua tempat itu hingga kini belum terungkap.  (Antara)

Teruskan Membaca

Grup Baru Paspampres untuk Kawal Mantan Presiden dan Wapres

Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Jenderal Moeldoko meresmikan penambahan satu grup baru dalam satuan Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres). Secara khusus, grup ini akan melaksanakan pengamanan fisik jarak dekat terhadap mantan presiden dan mantan wakil presiden beserta keluarganya.

Persiapan BDF -Sejumlah Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) mendemostrasikan cara-cara kegiatan pengamanan VVIP di Lagoon, Nusa Dua, Bali, Minggu (4/11/2012). Tampak prajurit Paspamres berusaha berlatih mangengawal tamu negara .

"Grup D ini akan bertugas mengamankan mantan presiden dan wakil presiden, istri dan suaminya," kata Moeldoko kepada wartawan di Lapangan Hitam Markas Komando Paspamres, Tanah Abang, Jakarta, Senin (3/3/2014).

Moeldoko mengatakan, setiap objek mantan kepala negara akan dijaga oleh satu tim yang terdiri dari 30 orang. Meski demikian, menurutnya, setiap objek tidak mungkin didampingi secara terus menerus dengan jumlah pasukan sebanyak itu.

"Kita akan melakukannya secara proporsional sesuai kondisi di lapangan," imbuhnya.

Mantan Kepala Staf Angkatan Darat itu menambahkan, sudah ada payung hukum terkait penambahkan grup baru itu, yakni Peraturan Pemerintah RI Nomor 59 Tahun 2013.

"Panglima TNI akan berkomunikasi dengan beliau-beliau, supaya beliau bisa memahami," ucapnya.

Paspampres sebelumnya memiliki tiga grup, yaitu grup A, grup B, grup C. Grup A bertugas melakukan pengamanan fisik terhadap presiden. Grup B bertugas melakukan pengamanan fisik terhadap wapres, dan Grup C bertugas melakukan pengamanan fisik terhadap tamu negara setingkat kepala negara/kepala pemerintahan.

Moeldoko Bantah Penambahan Grup Baru Paspampres Pesanan

Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Jenderal TNI Moeldoko membantah bahwa penambahan grup baru dalam satuan Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) untuk menjaga mantan Presiden dan Wakil Presiden merupakan pesanan dari pihak tertentu. Pasalnya, selama ini paspampres sebenarnya sudah melakukan pengamanan fisik terhadap mereka.

"Tidak ada pesanan. Seperti yang sudah saya katakan tadi, selama ini paspampres sudah melekat. Tapi bagaimana dengan profesionalitas, lalu dukungan infrastukturnya. Selama ini belum ada kepastian," kata Moeldoko di Markas Komando Paspampres, Tanah Abang, Jakarta, Senin (3/3/2014).

Mantan Kepala Staf Angkatan Darat itu menjelaskan, meski sudah melakukan pengamanan, mereka belum memiliki wadah organisasi yang pasti. Ia pun tak menampik bahwa penambahan grup yang dipimpin oleh Kolonel Infanteri (TNI) Novi Helmi itu akan menambah jumlah personil dan anggaran.

"Tapi tidak akan terlalu signifikan," ucapnya.

Moeldoko menambahkan, ide pembentukan grup baru tersebut berasal dari evaluasi Paspampres untuk membentuk organisasi khusus mengenai pengawalan. Evaluasi itu kemudian disampaikan kepadanya selaku panglima TNI sebelum diteruskan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Presiden lalu menyetujui usulan itu dengan meneken Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2013 pada tanggal 27 Agustus 2013. Dalam BAB III pasal 13 dalam PP itu disebutkan bahwa "Mantan Presiden dan Mantan Wakil Presiden beserta keluarga berhak mendapatkan pengamanan dengan fasilitas secara terbatas." (Kompas)

Teruskan Membaca