TNI Terima 18 Unit Meriam Asal Korea Selatan

Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal TNI Budiman menyatakan 18 unit atau satu batalyon meriam kaliber 155 mm asal Korea Selatan sudah tiba di Indonesia.

“Ke-18 unit atau satu batalyon meriam 155 mm asal Korea Selatan itu sudah datang. Rencananya, alutsista akan datang secara berangsur-angsur hingga September 2014,” katanya setelah membuka Kejurnas Karate Piala Kasad di Gedung Celebes Convention Centre (CCC) Makassar, Jumat (4/4/2014).

Lulusan terbaik AKABRI Darat 1978 itu menjelaskan TNI juga menjadwalkan untuk mengambil hasil riset terkait alutsista yang merupakan kerja sama TNI dan perguruan tinggi di Indonesia.

“Melalui kerja sama ini membuat Indonesia tidak lagi tergantung dengan negara lain dalam hal persenjataan,” katanya.

Terkait hasil riset yang dilakukan tersebut, kata dia, akan diumumkan ke masyarakat luas. Hal itu diharapkan memberikan kesadaran bahwa Indonesia juga memiliki kemampuan untuk memproduksi peralatan sendiri.

“Senin nanti kita berencana mengambil hasil riset yang dilakukan tim kami bersama pihak perguruan tinggi, kemudian kami mengumumkan hasilnya,” jelasnya.

Sebelumnya, Panglima TNI Jenderal TNI, Moeldoko menyatakan pihaknya sedang menjajaki kemungkikan penambahan armada kapal selam jenis Kilo Class asal Rusia demi memperkuat pertahanan perairan Indonesia.

“Saat ini, kami masih dalam penjajakan dan sedang dikalkulasi. Jika kapal selam kilo class ini bisa kita datangkan maka tentu luar biasa. Kapal selam ini memiliki kemampuan dalam menembakkan rudal yang sangat jauh,” ujarnya.

Kapal selam buatan Rusia ini kabarnya memiliki keunggulan pada teknologi peluru kendalinya. Kapal selam dengan nama Kiloklav ini mampu menembak hingga 300-400 km dari subsurface hingga surface.

Selain kapal selam dari Rusia, TNI juga akan mendatangkan tiga kapal selam dari Korea Selatan. Kehadiran tiga kapal selam itu akan melengkapi kapal selam yang ada sebelumnya.

Bukan itu saja, TNI juga masih menunggu kedatangan heli Apache dari Amerika. Heli jenis ini dikatakan hanya dimiliki beberapa negara, termasuk Amerika dan Singapura. Selain itu adapula tank Leopard yang dinilai masih salah satu yang terbaik.

Indonesia juga berencana mendatangkan peralatan penangkal serangan udara yang berasal dari Prancis dan Inggris.

Jenderal TNI Moeldoko juga memiliki keinginan tidak hanya mempunyai pesawat tempur Sukhoi SU-30, namun jenis terbaru Sukhoi SU-35. (Solopos)

Teruskan Membaca

Satelit Buatan Asing Ancam Data Indonesia

Keamanan data yang dihasilkan oleh satelit merupakan salah satu pertimbangan pemerintah untuk lepas dari ketergantungan asing. Hal ini untuk mencegah kebocoran data-data sensitif ke pihak tak berwenang.

"Satelit Indonesia atau satelit nasional, harus kita yang kuasai sendiri dan kita yang memiliki. Karena ini menyangkut berbagai isu sensitif, termasuk pertahanan negara," tutur Deputi TPSA - BPPT, Ridwan Jamaluddin di gedung BPPT, Jakarta, Rabu (2/4/2014).

Diungkapkan Ridwan, Indonesia harus menguasai teknologi satelit, kalau tidak ingin suatu saat merasakan kerugian yang fatal.  Saat ini, sejumlah satelit Indonesia masih disuplai dari pihak luar. Sehingga muncul kekhawatiran dari segi keamanan komunikasi jika satelit dibuat oleh negara lain.

Untuk itu, Indonesia dirasa harus memiliki pijakan yang kuat di industri satelit. "Secara spesifik, BPPT sudah siap dengan SDM (Sumber Daya Manusia)n infrastruktur, dan prohram-program pembangunan satelit," sambungnya.

Di sisi lain, Indonesia sebagai negara yang luas juga membutuhkan satelit sendiri, salah satunya satelit penginderaan jauh (inderaja). Untuk pembangunan satelit ini, Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek) mendukung konsorsium nasional, yang melibatkan komponen pengguna dan penyedia teknologi sistem satelit inderaja.

Teknologi inderaja (remote sensing technology) merupakan teknologi yang bisa mendeteksi suatu obyek di permukaan bumi tanpa melakukan kontak langsung dengan obyek tersebut. Melainkan melalui sensor yang dipasang di wahana pesawat (airborne) atau satelit (spaceborne).

Tiga dari Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) Kemenristek sendiri yaitu Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN), Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), dan Badan Informasi Geospasial (BIG) menjadi penyedia dan pengguna teknologi inderaja. (OkeZone)

Teruskan Membaca

Dua Satelit 100% Made in Indonesia Diluncurkan Tahun 2015

Indonesia selama ini belum mampu membuat dan meluncurkan satelit sendiri. Satelit di Indonesia masih dibuat negara lain. Tahun depan, Indonesia berambisi meluncurkan 2 satelit buatan anak bangsa sendiri.

Satelit Lapan A2 yang akan diluncurkan | Foto: Lapan

“Kita harus membangun satelit kita sendiri dan tidak tergantung dengan teknologi luar, ini yang harus kita lalui lewat percepatan teknologi satelit, agar kita bisa mengoperasikan satelit yang kita bangun sendiri,” kata Sekretaris Kemenristek Hari Purwanto, di Gedung BPPT, Jl MH Thamrin, Jakarta Pusat, Rabu (2/4/2014).

Menanggapi permasalahan tersebut, Kementrian Riset dan Teknologi (Kemenristek) berusaha mandiri, dengan berupaya membangun sinergi antara seluruh komponen pengguna dan penyedia teknologi sistem satelit penginderaan jarak jauh (inderaja) melalui konsorsium nasional melalui tiga Lembaga Pemerintah Non Kementrian (LPNK). 3 LPNK itu yakni Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan), Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) dan Badan Informasi Geospasial (BIG).

Sementara Kepala Lapan Thomas Djamaluddin menjelaskan dalam UU no 21 tahun 2013 diamanatkan untuk membuat rencana induk keantariksaan selama 25 tahun dan hal itu tengah disusun. Salah satu impiannya yaitu, memiliki satelit komunikasi dan penginderaan jauh sendiri di luar satelit yang ada saat ini.

“Dengan memiliki satelit sendiri, kita bisa menjadi negara yang mandiri dan punya daya saing, banyak aspek kalau tetap bergantung dengan bangsa luar, seolah-olah kita ditelanjangi.” jelas Thomas.

Thomas menekankan, pada dasarnya Indonesia sudah bisa membuat satelit sendiri yaitu satelit mikro, contohnya satelit Lapan A1 yang telah beroperasi selama 7 tahun. Satelit itu dibuat oleh tangan-tangan putra Indonesia namun dirakit dan di bawah pengawasan ahli di Jerman.

“Satelit Lapan A1 itu buatan Indonesia, termasuk semua alat-alatnya tapi dirakit di Jerman. Orang-orang kita diarahkan membuat satelit, dilatih dan diarahkan membuat satelit dengan buaya Indonesia, pelatihnya juga dibayar,” tutur Thomas
Satelit Lapan A1 itu diluncurkan dari Pusat Stasiun Luar Angkasa Sriharikota, India tahun 2007 dan kini telah mengorbit di ketinggian 630 km dari permukaan Bumi. Posisi orbitnya di dekat kutub selatan.

“Lapan A1 merupakan satelit eksperimen pemantauan Bumi dengan keistimewaan menggunakan video yang bisa dikendalikan. Bila kita mengarahkan satu obyek di Bumi, bisa mengendalikan satelit itu,” papar Thomas.

Karena masa ekonomis satelit Lapan A1 sudah habis, Lapan didukung Kemenristek akan meluncurkan dua satelit lagi tahun 2015. Tak seperti Lapan A1 yang dirakit putra bangsa di Jerman di bawah pengawasan ahli dari negeri yang dipimpin kanselir Angela Merkel itu, dua satelit ini murni dibuat tangan putra bangsa plus dirakit di Indonesia sendiri.

Satelit itu dinamakan Lapan A2 dan Lapan A3. Lapan A2, diberi muatan transmitter radio amatir, kerjasama Lapan dengan Organisasi Radio Amatir Indonesia (Orari) dan dimaksudkan untuk membantu penanganan daerah bencana. Sedangkan Lapan A3 adalah kerjasama Lapan dengan IPB, dimaksudkan untuk memantau potensi-potensi pertanian.

“Lapan A2 sekarang sedang disimpan di Ranca Bungur Bogor, Pusat Teknologi Satelit, yang kita targetkan meluncur pertengahan tahun depan. Kita juga membuat Lapan A3, sekarang dalam tahap pengujian dan pengintegrasian. Lapan A3 diharapkan juga tahun depan diluncurkan,” kata dia.

Kedua satelit itu, Lapan A2 dan Lapan A3, seperti ‘saudara tua’nya diluncurkan dari Pusat Stasiun Luar Angkasa Sriharikota, India. Kali ini, kedua satelit akan diorbitkan mendekati garis ekuator. Kedua satelit itu beratnya 54 kg.

“Lapan A2, sama buatan Indonesia dengan Lapan A1 tapi beda orbit. Kalau Lapan A2 orbitnya mendekati ekuator, kalau Lapan A1 orbitnya mendekati orbit polar (kutub). Satelit Lapan A2 sudah siap, tinggal menunggu diluncurkan,” jelas Thomas. (Taufan Noor Ismailian – detikNew | JKGR )

Teruskan Membaca

TNI Akan Bantu KPU Kirim Logistik Pemilu

Panglima TNI Jenderal TNI, Moeldoko menyatakan bahwa pihaknya tak akan membiarkan KPU kedodoran dalam pengiriman logistik pemilu. Menurutnya, TNI punya fungsi tugas perbantuan yang diatur dalam undang-undang.

Panglima TNI Jenderal Moeldoko dan Ketua KPU Husni Kamil Manik usai penandatanganan nota kesepahaman antara TNI dan KPU di Jakarta, Kamis (3/4) |  Foto: Puspen TNI

Hal itu disampaikan Moeldoko usai penandatangan nota kesepahaman (MoU) antara KPU dengan TNI di Kantor Pusat KPU Jakarta Pusat, Kamis (3/4)."Dalam kerangka tugas perbantuan tersebut, kecermatan dalam inventarisasi distribusi logistik pemilu merupakan faktor kunci demi menjaga kredibilitas institusi TNI dan KPU," kata Jenderal Moeldoko,

Oleh karena itu, lanjut Moeldoko, TNI dan KPU harus memperhatikan faktor keamanan, waktu, jumlah dan lokasi tujuan.

Sedangkan Ketua KPU Husni Kamil Manik mengatakan, penandatanganan MoU itu agar lembaga penyelenggara pemilu itu mendapat dukungan dari TNI baik dalam bentuk personel, sarana maupun prasarana untuk mengirimkan logistik Pileg 2014 ke daerah-daerah yang secara geografis sulit. Selain itu, keterlibatan TNI itu juga agar logistik pemilu bisa sampai ke kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) di daerah-daerah yang rawan dari sisi keamanan.

"Selain itu, TNI juga akan membantu mengirimkan barang logistik Pemilihan Umum Tahun 2014 ke daerah penerimaan barang sesuai waktu, daerah asal tempat pengiriman, rute, alamat tujuan, tempat penerimaan, jumlah tonase, serta volume logistik Pemilihan Umum Tahun 2014," ujar Husni. (JPNN)

Teruskan Membaca

Presiden Terpilih 2014 Prioritaskan Diplomasi Kelautan

Strategi diplomasi kelautan Indonesia belum berjalan optimal. Hal ini berdampak pada kian buruknya kinerja kerjasama ekonomi Indonesia pada level regional dan internasional.
 


Lalu, belum tuntasnya pembahasan perbatasan laut Indonesia dengan 10 negara tetangga. Bahkan masih ditemukannya tindak kekerasan terhadap warga negara Indonesia di luar negeri.

“Faktanya, melalui media daratan, Indonesia hanya berbatasan dengan 3 negara. Sedang melalui lautan, Indonesia berbatasan langsung dengan 10 negara,” kata Iman Sunario, Ketua Yayasan Suluh Nusantara Bakti mengkritik pemerintah.
 

Dewan Kelautan Indonesia (2012) mengatakan, jika membandingkan antara luas wilayah perairan RI dengan jumlah kapal yang menangani penegakkan hukum dan keamanan di laut, yaitu,  Luas Wilayah (5.800.000 km2) dibagi Jumlah kapal (870 unit), sama dengan 6.666 km2/kapal.

Artinya, rata-rata setiap 1 kapal patroli harus mengawasi luas wilayah perairan laut seluas 6.666 km2. Tantangan lainnya, aksesibilitas dari dan ke pulau-pulau kecil Indonesia sangatlah terbatas. Target membuka 90 trayek laut perintis hingga 2014, belum juga tercapai berdasarkan data Kementerian Perhubungan pada 2013.

Menurut Iman, upaya mengungkap kekuatan diplomasi negeri maritim Nusantara di masa lalu dan mempersiapkan strategi diplomasi kelautan Indonesia ke depan, menjawab tantangan dari dalam maupun luar negeri, Yayasan Suluh Nuswantara Bakti akan menggelar diskusi publik, pada Sabtu 5 April 2014, tema “Hubungan Mancanegara dan Strategi Diplomasi Kelautan Indonesia.”

Acara di Hotel Sultan Jakarta akan menghadirkan para pembicara, Irawan Djoko Nugroho, Dr.Ivan Yulivan, dan diplomat senior Prof.Dr.Hasjim Djalal.

Iman mengatakan, pemilu 2014 harus menghasilkan presiden yang memiliki pengetahuan dan perhatian besar untuk mengutamakan aspek kelautan dalam tiap-tiap diplomasi luar negeri Indonesia.

Hal ini dapat dimulai dengan memperkuat armada laut nasional, baik untuk kepentingan pertahanan dan kemanan, memfasilitasi perdagangan antar pulau, maupun memperkuat transportasi yang menghubungkan pulau-pulau kecil di Indonesia. "Dengan kekuatan domestik seperti itu, Indonesia akan kembali disegani oleh bangsa-bangsa lain,” kata Iman.


Sumber : Tempo

Teruskan Membaca

PT PAL Tunggu Pencairan Anggaran Alih Teknologi Kapal Korea

Pemerintah Indonesia telah menandatangani kontrak pembelian tiga kapal selam dari Daewoo Shipbuilding Marine Enginerering (DSME) Korea Selatan. Dua di antaranya diproduksi di Korsel dan satu kapal akan dibuat tanah air. Oleh karena itu, PT PAL Indonesia mengirim tim teknisi belajar ke negeri ginseng tersebut untuk Transfer of Technology (ToT).

Ketua Tim Pelaksana Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) Sumarjono, menampik tudingan sejumlah kalangan bahwa mereka tak siap untuk transfer teknologi itu.

"Sekarang dalam proses menyiapkan infrastruktur untuk transfer teknologi. Kami juga masih menginventarisasi keperluan-keperluan itu," ujarnya usai Lokakarya Tentang Penyusunan Rencana Induk Pemenuhan Alpalhankam (Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan) di Kementerian Pertahanan, Jakarta.

Sumarjono menegaskan, PT PAL menunggu kucuran dana dari APBN guna menyiapkan inrastruktur untuk transfer teknologi pembuatan kapal selam tersebut.

"Anggarannya sudah ada keputusan dari Pemerintah dan DPR. Sekarang kami menunggu kepastiaan turunnya dana tersebut," katanya.

Menurut Kepala Badan Sarana Pertahanan Kementerian Pertahanan Rachmad Lubis, tidak banyak negara-negara di dunia yang memiliki teknologi kapal selam. Sebagai negara kepulauan dengan wilayah laut terluas, Indonesia harus memperkuat pertahanan laut dengan kapal selam.

"Selama ini kita belum pernah memproduksi kapal selam, bahkan untuk merawatnya juga belum ahli, maka kita harus menguasaai teknologi kapal selam tersebut," jelasnya.

Rachmad menambahkan, untuk memiliki tiga unit kapal selam dari Korsel tersebut, negara membayar sebesar US$ 1,08 miliar atau sekitar Rp 10,8 Triliun. Kedepan Indonesia menargetkan memiliki 12 kapal selam pada 2024-2009.

"Pembuatan tiga kapal selam itu memakan waktu semuanya tujuh tahun; jadi diharapkan pada 2019 nanti sudah kelar," pungkasnya. (VivaNews)

Teruskan Membaca