Indonesia-Australia tuntaskan masalah suaka dan penyadapan

Kepala negara Indonesia dan Australia akan bertemu di Batam, Kepulauan Riau, esok Rabu untuk menyelesaikan masalah kebijakan mengusir para pencari suaka dan penyadapan yang sering membuat hubungan kedua negara memanas, kata Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa.

Menlu Marty Natalegawa (ANTARA/Andika Wahyu)

"Hubungan strategis antara Australia dan Indonesia terhambat karena persoalan penyadapan dan pengusiran para pencari suaka. Pertemuan dua kepala negara ini akan menjadi kesempatan untuk menormalisasi kerja sama," kata Marty dalam rapat dengar pandapat dengan Komisi I DPR RI di Jakarta, Selasa.

Istana sebelumnya mengungkapkan bahwa pertemuan antara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Perdana Menteri Australia Tony Abbott itu akan dilangsungkan secara informal disela-sela acara lomba membaca Alquran.

Pertemuan di Batam adalah forum tertinggi pertama antar kedua negara sejak kebijakan penyadapan terhadap sejumlah pejabat tinggi negara Indonesia oleh badan intelejen Australia terungkap ke publik tahun lalu.

Hubungan semakin memanas akibat kebijakan anti-imigran yang merupakan program utama Abbott. Selama beberapa bulan terakhir Australia mengusir para pencari suaka yang hendak menuju negara itu dengan kapal kecil dan memaksa mereka kembali ke Indonesia.

Sejumlah organisasi sipil seperti Indonesian Civil Society Network for Refugee Rights Protection (Suaka) menilai tindakan itu dilakukan secara sepihak tanpa berkoordinasi sehingga Australia terkesan melempar tanggung jawab internasional untuk mengurus pencari suaka.

Menurut Marty, kedua persoalan tersebut harus diselesaikan sebelum hubungan kedua negara kembali normal dan dia tegas menyebut Australia pihak yang bertanggung jawab.

"Bagi kami sudah jelas, Australia-lah yang menyebabkan persoalan ini. Terkait pencari suaka, isu ini seharusnya menyatukan kedua negara karena menyangkut kemanusiaan, namun kebijakan pengusiran kapal justru membuat kami terpisah," kata Marty.

Terkait penyadapan, Marty mengatakanIndonesia telah mengirim usulan dokumen kode tata laku sepanjang satu halaman pada 24 April lalu yang intinya meminta Australia tidak menyadap Indonesia.

"Sampai saat ini belum ada tanggapan dari pihak Australia terkait usulan kami," kata Marty.

Sementara itu pada hari yang sama Tony Abbott, di depan parlemen Australia, mengaku masih memerlukan waktu untuk mengkaji usulan dokumen kode tata laku dari Indonesia.

"Pemerintah Indonesia butuh waktu lama untuk memberikan usulannya, dan kami sekarang sedang mempertimbangkan usulan tersebut," kata Abbott sebagaimana dikutip The Guardian.

Abbott tidak menyinggung rencana pertemuannya dengan Presiden Yudhoyono ke parlemen. Namun dia menyatakan bahwa dialog "two plus two" yang akan mempertemukan menteri pertahanan dan menteri luar negeri kedua negara beberapa pekan mendatang akan menjadi waktu yang tepat untuk menyelesaikan kode tata laku yang diusulkan Indonesia. (Antara)

Teruskan Membaca

2020 Perang Beralih ke Asia Pasifik.!! Bagaimana Peran Indonesia.?

“Worst Case Scenario : Are You Ready To War Indonesia”

“Belum ada negara ASEAN yang punya kemampuan seperti Indonesia.!” Ya, inilah yang dikatakan Prof. Ann Marie Murphy, seorang peneliti senior di Weatherhead East Asia Institute, Univ. Columbia.

Kunjungan Presiden AS, barack Obama disambut Presiden Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (photo: AP)

Langkah pemerintah Amerika Serikat mengubah fokus mereka ke Asia akan semakin membebani Indonesia sebagai negara berpengaruh di ASEAN. Indonesia dituntut memainkan peranan pendorong dan penyeimbang berbagai konflik di Asia.

Menurut Murphy, Indonesia akan memiliki peran penting dalam menyokong ASEAN dari belakang.

“AS menurunkan 60 persen kekuatan Angkatan Lautnya ke Asia. Sebanyak 500 tentara AL AS akan tugas bergilir di Darwin, totalnya akan berjumlah 2.500 tentara dalam beberapa tahun ke depan,”.

Adu kepentingan kemudian terjadi di tubuh ASEAN. Salah satu contohnya adalah dengan tidak tercapai komunike dalam KTT ASEAN tahun 2012 lalu. Saat itu, Kamboja yang menjadi ketua ASEAN menolak komunike yang mendesak China menyelesaikan konflik perairan tersebut.

Seperti telah diketahui bahwa Kamboja adalah salah satu sekutu China di Asia Tenggara. Dalam buntunya situasi ini, kata Murphy, Indonesia menunjukkan peran pentingnya. Peran Indonesia terpenting adalah menjembatani antara kepentingan China dan ASEAN dalam konflik Laut China Selatan (LCS).

“Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa melakukan shuttle diplomacy,” jelas Murphy. Kala itu, Natalegawa secara maraton mengunjungi negara-negara ASEAN untuk menyatukan suara. “Berkat kerja keras Indonesia, ASEAN akhirnya satu suara dengan menelurkan beberapa poin kesepakatan soal Laut China Selatan. Hal ini membuktikan bahwa Indonesia masih punya pengaruh kendati tidak menjabat ketua ASEAN,” Murphy menegaskan.

Peran inilah yang diharapkan dapat dimainkan Indonesia saat AS masuk ke Asia. Murphy mengatakan, ketua-ketua ASEAN berikutnya belum bisa menyamai kepemimpinan Indonesia, terlebih di tengah adu kepentingan negara-negara besar di Asia.

“Kepemimpinan ASEAN berikutnya, yaitu Brunei, Laos dan Myanmar, masih perlu bantuan Indonesia. Mereka belum bisa menyatukan negara-negara yang adu kepentingan di Asia, seperti India, China dan Jepang. Ini bukan tugas yang mudah bagi Indonesia,” (seperti Presiden Filipina yang berkata, “SBY “Indonesia” adalah kakak bagi Asean” ? mantaabb! ) hmm..kakak keduanya Asean siapa ya kira kira?.

AS Tempatkan Pasukan di Sonotan!

Sebanyak 200 pasukan Amerika Serikat telah tiba di Australia sejak April 2012 lalu sebagai gelombang pertama dari 2.500 pasukan yang direncanakan sampai tahun 2017 mendatang.
“Penempatan pasukan AS di Darwin ini merupakan evolusi dari berbagai kegiatan dan pelatihan Militer kedua negara dalam kerja sama militer yang sudah dibuat sebelumnya”.

Rencananya AS akan menempatkan sebanyak 2.500 prajuritnya di Australia pada 2017 nanti. Penempatan ribuan pasukan AS di Darwin ini menunjukkan pergeseran strategi global yang sangat signifikan. Terkait dengan penempatan ribuan pasukan AS ini, Smith menyatakan bahwa kemungkinan besar AS akan menggunakan Pulau Cocos yang terpencil sebagai pangkalan militer AS.

Salah satu media Amerika Serikat Washington Post melaporkan bahwa rencananya militer AS akan menempatkan pesawat tempur berawak dan tidak berawak yang dikenal dengan nama Global Hawk.

Menanggapi pernyataan dan situasi tersebut, pemerintah Indonesia bereaksi dengan mengirim nota protes kepada Pemerintah Australia dan AS dan meminta penjelasan terkait rencana pembangunan pangkalan militer AS tersebut. Juru Bicara Kementerian Pertahanan Indonesia Brigadir Jenderal Hartind Asrin berpendapat bahwa sebaiknya pemerintah Australia dan AS menjelaskan apa tujuan pembangunan pangkalan tersebut untuk menghindari kesalahpahaman.

Dan ternyata bukan hanya Indonesia saja yang bereaksi, China juga merasa terganggu dengan rencana AS ini dan menilai hal ini sebagai upaya mengimbangi kekuatan dan pengaruh China di Asia-Pasifik. China juga menuduh Australia dan AS memperkuat sekutunya dalam sengketa Laut China Selatan. Pasalnya, akhir-akhir ini China, Filipina, Vietnam, Malaysia, Brunei dan Taiwan saling berebut wilayah di Laut China Selatan yang diyakini mengandung persediaan minyak dan gas yang melimpah.

Pangkalan AS di Darwin, China Kecam Australia

China menunjukkan kejengkelan atas meningkatnya hubungan kerja sama pertahanan antara Australia dan Amerika Serikat, terutama setelah Negeri Paman Sam itu mengirimkan kontingen pertama dari total 2.500 tentara yang akan berbasis di Darwin sejak April 2012.

Kecaman itu dialamatkan kepada Menteri Luar Negeri Australia, Bob Carr. “Saya kira saya bisa meminjam kata-kata dari salah satu pejabat yang saya temui, dan saya yakin ia adalah sang menteri luar negeri: masa-masa persekutuan ‘Perang Dingin’ telah lama berakhir,” ujar Carr, yang menggantikan Kevin Rudd.

Australia memilih merekatkan kerja sama militer dengan Amerika Serikat, hal yang dikritik pengamat militer China, Song Xiaojun. Menurutnya, Australia tidak mungkin bisa sekaligus menjaga hubungan dengan China dan Amerika Serikat. “Cepat atau lambat, Australia harus memilih siapa yang akan menjadi ‘godfather’ baginya. Semuanya bergantung dari seberapa kuat calonnya, dan seberapa strategis lingkungannya,”

Tak hanya memperkuat tali kerjasama dengan Australia, Amerika Serikat pun mempererat hubungan luar negerinya dengan beberapa negara Asia Tenggara. China menganggap strategi itu sebagai upaya ‘pengepungan.’

Cina Latihan Perang di dekat Pulau Christmas Australia -

TNI AL: Kapal perang China telah “mengantongi” izin untuk latihan di selatan Pulau Jawa pada Februari 2014 lalu. Ternyata latihan perang China itu menjadi perhatian Australia.

Kapal-kapal perang China menggelar latihan di dekat perairan Indonesia, sebelah selatan lepas pantai Pulau Jawa. Lokasi ini juga berada dekat Pulau Christmas yang merupakan milik Australia. Latihan yang digelar China itu diintai seksama oleh Australia.

Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut, Laksamana Pertama Untung Suropati, mengatakan latihan tiga kapal perang China itu telah diketahui oleh pemerintah Republik Indonesia. China meminta izin kepada atase pertahanan Kedutaan Besar RI di Beijing.

“Tak ada yang salah dengan latihan simulasi perang yang digelar AL China,” kata Untung, Jumat 14 Februari 2014. Salah satu latihan meliputi cara mengatasi perompakan.

Untung mengatakan, berdasarkan pemantauan instansinya, AL China taat prosedur saat melintasi perairan Indonesia. “Mereka melewati perairan ALKI yaitu, ALKI-1 dengan rute dari Laut China Selatan, Laut Natuna, Selat Karimata, Laut Jawa, Selat Sunda, lalu terakhir menuju Samudera Hindia,”. Untuk rute pulang, ketiga kapal perang China itu akan melalui ALKI-2, yakni Selat Lombok, Selat Makassar, Laut Sulawesi, Laut Sawu, Laut China Selatan, dan kembali ke pangkalan mereka di Kota Hainan, China.
Menurut Untung, AL dari negara manapun berhak untuk memproyeksikan kekuatannya di laut internasional. “Sepanjang mereka memiliki kekuatan AL tingkat dunia atau disebut Blue Water Navy,”.

AL yang masuk kategori ini antara lain Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis. Sementara itu, China sedang menuju tahapan Blue Water Navy.

China Latihan Perang di Selatan Jawa, Australia Kirim Pengintai –

Kapal-kapal perang China diketahui gelar latihan pertama di dekat perairan Indonesia di sebelah selatan lepas pantai Pulau Jawa dan dekat Pulau Christmas, yang merupakan milik Australia. Langkah ini menunjukkan makin percaya dirinya militer China di tengah sengketa teritorial dengan sejumlah negara di Laut China Selatan dan Laut China Timur.

Pesawat AP-3C Orion diterbangkan dari Pangkalan Angkatan Udara Edinburgh, dekat Adelaide, begitu militer Australia menerima laporan bahwa tiga kapal perang China bergerak mendekati perbatasan utara laut mereka awal Februari lalu.
Dari pantauan itu, rombongan kapal China itu terdiri dari dua destroyer dan satu kapal pendarat yang mampu mengangkut ratusan personel. Ini adalah kali pertama latihan militer China itu berlangsung dekat perairan Australia.

Juru bicara Kementerian Pertahanan Australia, David Johnston, mengaku pihaknya tidak diberitahu terlebih dahulu soal latihan itu. Namun China pun tidak berkewajiban memberitahu Australia.

Kalangan pengamat pun menyatakan bahwa latihan China itu legal karena masih berlangsung di laut internasional dan tidak menunjukkan tindakan yang bermusuhan. Namun manuver dari Beijing itu dipandang sebagai sinyal bahwa mereka makin percaya diri menjadi kekuatan baru maritim, yang secara fundamental bisa mengubah posisi strategis Australia.

Sinyalemen itu tidak semata-mata ditunjukkan ke Australia, namun juga kawasan Asia Pasifik dan juga sebagai pesan kepada AS dan India bahwa mereka tidak bisa dengan mudah memblokade jalur laut lewat Selat Malaka bila suatu ketika berkonflik dengan China.
“Ini bukan berarti latihan itu mengancam Australia, namun memang menunjukkan bahwa betapa besar perubahan yang sedang terjadi di kawasan dan betapa berbahaya untuk berasumsi bahwa China bisa bangkit secara ekonomi tanpa harus membuat perubahan strategis yang fundamental di kawasan”.

“China mengklaim 90 persen dari Laut China Selatan, yang seluas 3,5 juta kilo meter per segi. Beberapa negara atau entitas juga berkepentingan atas laut itu, seperti Vietnam, Filipina, Taiwan, Malaysia, dan Brunei Darussalam”.


Militer Indonesia (Buka Mata.. Buka Telinga.. Rapatkan Barisan.. Kepakan Sayap.. Arungi Lautan… )

“Pergeseran kekuatan militer AS ke Asia Pasifik bukanlah hal sederhana. Bisa jadi, pada 8 tahun ke depan, “perang” perebutan sumber daya alam dan jalur perdagangan akan beralih ke kawasan ini. Indonesia harus menyiapkan diri untuk menghadapinya.” (Connie Rahakundini Bakrie, Pengamat Pertahanan dan Militer dari Universitas Indonesia).

Rencana AS menggeser 60 persen kekuatan militernya ke kawasan Asia Pasifik hingga tahun 2020 mendatang, membawa implikasi besar bagi kawasan ini, termasuk Indonesia.

Tahun 2020 itu tidak lama. Dalam 8 tahun ke depan, Indonesia sudah terkurung oleh pangkalan-pangkalan militer AS. Menurut pengamat Pertahanan dan Militer dari Universitas Indonesia Connie Rahakundini Bakrie, dengan kondisi seperti ini, jelas sekali, tidak tersedia waktu banyak bagi elite kita untuk segera mereposisi arah kebijakan luar negeri dan pertahanan Indonesia yang lebih tegas, strategis dalam menyikapi perubahan konstalasi politik di kawasan.

1. Bagaimana anda melihat dinamika perkembangan militer AS saat ini?
Kebanyakan dari kita, atau bangsa AS sendiri, tidak ingin mengakui, bahwa, AS telah mendominasi dunia melalui kekuasaan militernya. Dengan alasan kerahasiaan negara, warga AS sendiri sering tidak menyadari bahwa pendudukan pasukan-pasukan AS sesungguhnya telah mengepung planet bumi ini. Kecuali kawasan Antartika.

Pada perspektif dinamika politik global, kita bisa menyimak bagaimana kekaisaran militer AS semakin tumbuh menuju wujudnya tahun 2020 nanti. Saat ini tengah berproses, sejak Presiden Goerge Walker Bush menetapkannya pada 14 Januari 2004 lalu.

2. Bisa digambarkan seperti apa ‘Kekaisaran Militer AS’ itu?
Salah satu cara memahaminya, dengan memahami jumlah dan ukuran dari aspirasi “kekaisaran militer” AS tersebut. Lebih dari setengah juta tentara formal plus mata-mata yang terselimuti melalui jejaring lembaga donor, teknisi, guru, serta badan usaha sudah tersebar membentuk koloni di negara-negara lain.

Bukan hanya di darat, juga mendominasi lautan hingga samudera. Mereka membangun kekuatan Angkatan Laut yang hebat dengan mencantumkan nama-nama pahlawan mereka pada kapal induknya, seperti: Kitty Hawk, Constellation, Enterprise, John F. Kennedy, Nimitz, Dwight D. Eisenhower, Carl Vinson, Theodore Roosevelt, Abraham Lincoln, George Washington, John C. Stennis, Harry S. Truman, dan Ronald Reagan.

Selain itu, begitu banyak pangkalan rahasia dibangun dan difungsikan hanya sekedar untuk memonitor apa yang dikerjakan masyarakat dunia. Mereka mampu memonitor apa yang isi percakapan, surat menyurat baik lewat fax atau pun email antara satu sama lainnya, termasuk atas warga negara AS sendiri.

Di Okinawa, pulau paling selatan Jepang yang telah menjadi koloni militer AS selama 58 tahun, terdapat 10 pangkalan korps marinir, termasuk korps marinir Futenma dan stasiun udara yang menduduki 1,186 Ha di pusat kota.

Selain itu, di Inggris terdapat senilai US$5 miliar instalasi miliiter dan mata-mata AS yang disamarkan sebagai pangkalan Royal Air Force (RAF).

3. Sebenarnya berapa jumlah pangkalan militer AS di luar negaranya?
Diyakini jumlah pangkalan militer AS di luar negaranya jumlahnya telah mencapai lebih dari 1,000 pangkalan di negara berbeda. Bahkan, Pentagon sekalipun mungkin tidak tahu secara pasti jumlah setiap penghuninya. Data resmi dari Departement of Defence (DoD) pada laporan struktur tahun fiskal 2003 menyebut, Pentagon memiliki 702 pangkalan di luar negeri di 130 negara. Jumlah itu, belum termasuk 6.000 pangkalan di wilayah AS sendiri.

Pada pangkalannya di luar negeri, jumlah tentara AS yang tak berseragam mencapai 253,288 personel. Mereka juga mempekerjakan 44,446 orang lainnya sebagai staff tambahan lokal yang disewa.

Pentagon mengklaim, pangkalannya mencakup 44,870 barracks, hangars, rumah sakit, dan bangunan lain yang dibeli atau disewa sebanyak lebih dari 4,844 bangunan.

4. Bagaimana anda melihat kaitan kondisi ini dengan reformasi TNI?

Persoalan bertambah kompleks, ketika munculnya wacana bahwa demokrasi dan militer adalah 2 hal yang tak dapat disatukan. Disadari atau tidak, jika virus berpikir bahwa demokrasi dan militer adalah 2 hal yang tak dapat disatukan, dan sengaja disebarkan secara sistematis. Akhirnya akan membuat sipil semakin tidak memahami fungsi militer untuk kepentingan eksistensi negara.
Seolah-olah, militer tidak dibutuhkan lagi dalam negara berdemokrasi. Padahal, pembangunan demokrasi sebuah negara sangat butuh “pengawal”. Peran militer dalam menjaga demokratisasi di sebuah negara yang berdaulat, sangat penting. ( Well noted mam! ;) )

5. Asia Pasifik jadi target ekspansi AS selanjutnya, bagaimana anda melihatnya?
Perkembangan terkini kekaisaran militer AS, bisa disimak dari pernyataan Menteri Pertahanan, Panetta yang menyatakan bahwa 60 persen kekuatan militer AS akan pindah ke kawasan Asia Pasifik mulai 2012 hingga 2020.

Reposisi pangkalan tersebut ada dibawah kendali dan tanggung jawab Andy Hoehn, Wakil Menhan AS untuk bidang strategi. Hoen cs. mengatur tahapan implementasi akan apa yang disebut Goerge Bush dulu sebagai strategi perang pencegahan terhadap “persatuan negara-negara merah dan orang-orang jahat”. ( jiahh seperti peribahasa..buah jatuh tidak jauh dari pohonnya”.

Negara-negara “persatuan orang-orang jahat” ini oleh AS telah diidentifikasikan sebagai “busur ketidakstabilan” yang tersebar dari mulai daerah Andes di Colombia terus ke arah Afrika Utara dan kemudian menyapu negeri negeri seberang Timur Tengah, hingga termasuk Filipina dan Indonesia.

Jadi, perang terhadap terorisme adalah sebagian kecil dari alasan untuk semua strategisasi militer AS di belahan dunia untuk membangun cincin baru dari Pangkalan militer sepanjang khatulistiwa untuk memperluas kekaisaran militer AS dalam mendominasi dunia.

harus dicermati bahwa posisi kita Persis sama seperti saat Irak akan digempur melalui persiapan Operation of Enduring Freedom, dimana saat ini kita sama juga “sudah terkurung” oleh pangkalan-pangkalan ASU sejak titik di Diego Garcia, pulau Christmas, pulau Cocos, Darwin, Guam, Philippina, dan terus berputar hingga ke Malaysia, Singapore, Vietnam hingga kepulauan Andaman dan Nicobar beserta sejumlah tempat lainnya..

Kini.. doktrin pertahanan kita telah berubah dari yang semula Defensif sekarang menjadi Pre-Emptive (menyerang lebih dulu pihak yang akan menyerang) dengan kata lain “daripade ane kecolongan, mendingan ane gebuk duluan! )” ? didukung dengan alutista yang canggih dan modern, serta profesionalisme prajurit yang semakin meningkat serta kemandirian bangsa dalam segala aspek..

Maka, mulai saat ini dan kedepannya TNI dan dengan segenap dan dukungan seluruh rakyat Indonesia, akan menjadi ksatria pelindung dan penjaga kedaulatan Negara Republik Indonesia dan menyongsong masa depan Negara ini dengan kaki yang kuat.. badan tegap.. kepala tegak.. mata yang memandang luas ke pelosok Nusantara.. kita akan melewati tahun 2020, seraya berkata.. “Kamilah Putra dan Putri Bangsa Indonesia dengan merah darahku dan putih tulangku, Jayalah TNIku!!! Jayalah bangsaku!!! Jayalah Nusantaraku!!!”… (by PapaAugusta (PA) | JKGR )

Teruskan Membaca

Ketika Hacker Lebih Menakutkan Ketimbang Teroris

Masih ingat isu peretasan terhadap data kartu debit nasabah bank yang terjadi pertengahan Mei tahun ini? Sebanyak 1.204 kartu debit diduga digandakan dan sebanyak 6 ATM kemungkinan besar pernah dipasang skimmer.

Hacker berupaya menyusup ke sistem pengamanan kartu nasabah bank tersebut. Namun, bank bertindak cepat dengan melakukan pemblokiran ribuan kartu debit itu.

Aksi hacker tidak hanya menimbulkan kekhawatiran di Indonesia, tapi juga di berbagai negara di dunia. Survei terbaru menunjukkan bahwa warga Amerika pun takut terhadap hacker. Bahkan, hampir setengah responden dalam survei menganggap hacker lebih berbahaya dari teroris.

Banyak negara, termasuk Indonesia, menganggap kemampuan hacker yang dapat menyusup ke dalam sistem keamanan komputer merupakan aksi yang berbahaya bagi keamanan negara, bahkan ekonomi dunia. Peretasan ke sistem perbankan, pertahanan, dan keuangan negara merupakan ancaman yang serius.

Di Indonesia, aksi peretasan itu bukanlah yang pertama. Negara ini telah berkali-kali disusupi hacker. Terutama menargetkan institusi keuangan dan website pemerintah. 

Informasi penting perusahaan perbankan dan data nasabah berhasil dicuri, sehingga menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap internet perbankan. Parahnya, kasus dilakukan oleh para hacker yang tidak berada di Indonesia, melainkan luar negeri.

Bahkan, masa yang telah lewat pernah menghadapkan Indonesia pada aksi penyadapan, mata-mata, hingga isu perang siber. April 2013, Wakil Kepala Kepolisian RI, Komjen Nanan Sukarna mengatakan bahwa aksi peretasan di dunia maya bisa sangat membahayakan.

Sebab, ujar Nanan, jika yang diretas adalah perbankan, akan membahayakan perekonomian negara. Bahkan, kecanggihan teknologi saat ini telah mampu menghubungkan komputer dengan mesin-mesin perang yang bisa diretas dan dikendalikan sesuai dengan keinginan para hacker yang tidak bertanggung jawab.

Akhir tahun lalu, perusahaan monitoring internet Akamai menemukan fakta bahwa kejahatan internet di Indonesia meningkat dua kali lipat. Angka ini menempatkan Indonesia di posisi pertama negara berpotensi menjadi target hacker, menggantikan Tiongkok.

Dari 175 negara yang diinvestigasi, Indonesia berkontribusi sebanyak 38 persen dari total sasaran trafik hacking di internet. Angka ini meningkat seiring dengan meningkatnya kecepatan internet di Indonesia. Namun, menurut David Belson dari Akamai Research, kecepatan internet tidak memiliki hubungan dengan potensi besar kejahatan internet yang mengancam Indonesia. “Aksi hacking lebih dikarenakan lemahnya sistem keamanan internet dan komputer di Indonesia,” ujar Belson kala itu.

Amerika Pun Takut Hacker

Ketakutan terhadap aksi hacker tidak hanya menjangkiti satu negara. Data terbaru dari Unysis lewat Annual Security Index menunjukkan aksi hacker yang meretas data kartu kredit dan informasi nasabah keuangan merupakan hal yang paling ditakuti oleh warga Amerika ketimbang aksi terorisme.

Lebih dari 1.000 orang dilibatkan dalam survei ini dan sebanyak 500 orang sangat mengkhawatirkan data keuangan mereka jatuh ke tangan orang yang tidak bertanggung jawab. Angka ini meningkat dua kali lipat dibanding survei yang dilakukan tahun lalu.

Heartbleed Bug, virus Blackshades, peretasan sistem informasi eBay, dan lainnya merupakan tiga di antara banyaknya kasus hacking yang menghantui warga Amerika.

Akamai research menunjukkan bahwa aksi pencurian data kartu kredit nasabah atau penyalahgunaannya menjadi kekhawatiran sekitar 59 persen dari 1.000 responden, sedangkan aksi pencurian identitas pribadi cukup mengkhawatirkan sekitar 57 persen responden. Untuk urusan terorisme dan perang, hanya 47 persen responden yang merasa takut.

Jika data Akamai benar, AS yang memiliki teknologi jauh lebih mumpuni dibanding Indonesia dengan Silicon Valley-nya, tempat lahirnya Google, Microsoft, Yahoo, Apple, dan sederet perusahaan teknologi terkenal lainnya, ternyata memiliki kekhawatiran yang cukup besar terhadap aksi hacker.

Berujung Perang Siber
Yang dikatakan Komjen Nanan Sukarna saat itu ada benarnya. Hacker bisa melakukan apa pun dengan meretas komputer dan sistem informasi yang ditargetkan. Kelemahan sistem informasi dan keamanan internet perbankan di Indonesia maupun pemerintah memang menjadi PR tersendiri.

Ketua Umum Perbanas, Sigit Pramono, mengungkapkan, semakin canggih produk-produk TI perbankan, semakin besar keamanan yang harus menjadi perhatian bank.

"Karena itu, bagaimana menyeimbangkan antara memberikan pelayanan dan keamanan. Apalagi pelaku kejahatan selalu mempelajari kelemahan sebuah sistem TI, dan mereka bergilir untuk memanfaatkannya. Itu tantangannya," ujar Sigit.

Data Bank Indonesia menunjukkan, tingkat kejahatan perbankan (fraud) cukup tinggi. Dua tahun lalu saja, lebih 1.000 kasus fraud yang dilaporkan dengan nilai kerugian mencapai miliaran rupiah. Jenis fraud paling banyak adalah pencurian identitas dan card not present (tanpa menggunakan kartu). Jika berlanjut, bukan tidak mungkin ekonomi Indonesia akan goncang.

Apalagi keahlian para hacker tidak hanya terbatas pada meretas sistem keamanan perbankan, tapi juga sistem komputer pemerintah, mengambil informasi penting negara, memata-matai kebijakan pemerintah. Bahkan, yang paling menyeramkan adalah meretas komputer pertahanan suatu negara yang memiliki senjata penghancur massal dan mengadu domba antar negara, sehingga menyebabkan perang siber maupun perang di dunia nyata.

Untungnya, menurut penjelasan hacker Indonesia, Jim Geovedi dalam situsnya, belum pernah ada negara yang secara resmi mengumumkan perang siber. Menurut dia, jika mengikuti teori yang benar, ada beberapa hal yang harus ada dalam perang siber. Perang siber akan memakan korban, harus memiliki tujuan, dan bersifat politik.

“Perang siber akan menimbulkan korban jiwa. Dalam hal ini serangan terhadap sistem komputer yang sangat berbahaya dan menimbulkan jatuhnya korban jiwa. Jika hanya menimbulkan kerugian material, sebuah aksi ekonomi pun bisa menimbulkan kerugian dalam jumlah besar. Oleh karena itu kerugian material belum bisa menjadi indikasi terjadinya sebuah perang siber,” tulis Jim Geovedi.

Pertahanan Indonesia

Dalam presentasi Vice Excecutive Chairman Dewan TIK Nasional (Detiknas), Prof. Zainal Hasibuan yang bertajuk Indonesia National Cyber Security Strategy: Security and Sovereignty in Indonesia Cyberspace, dikenali tiga dimensi yang merupakan bagian dari ancaman siber, yaitu virus komputer, worm, dan hacking.

Ancaman ini, menurut Profesor Zainal, berpotensi menghancurkan ekonomi dan membuat keamanan negara menjadi tidak stabil. Dipaparkannya, data dari Kementerian Kominfo pada April 2013 menunjukkan, selama 3 tahun terakhir, setidaknya ada 3,9 juta serangan mengarah ke siber Indonesia. Bahkan pada Januari hingga Oktober 2012, data ID-SIRTII mengungkapkan, website pemerintahan tergolong sebagai sasaran paling empuk.

Dijelaskan Profesor Zainal, setidaknya ada 8 tantangan dan halangan bagi keamanan siber nasional.

Pertama adalah tidak teritegrasinya visi keamanan siber. Selain itu, undang-undang dan aturan siber yang tidak lengkap, kurang sinerginya pemerintah dan organisasi keamanan siber nasional, dan lemahnya koordinasi antarlembaga.

Selanjutnya, tidak adanya standar dan mekanisme perlindungan infrastruktur ICT yang penting, tidak terintegrasinya aplikasi, data dan infrastruktur keamanan informasi, kuantitas dan kualitas SDM yang terbatas, dan kurangnya kesadaran akan keamanan informasi.

Untuk bertahan dari kemungkinan serangan-serangan siber, Indonesia telah bersiap dengan mendirikan beberapa organisasi pertahanan dunia maya dan membuat aturan hukum yang jelas terkait kejahatan dunia maya. ID-SIRTII salah satunya.

Lahir pada 2007 melalui Peraturan Menteri Kominfo No.26/PER/M.Kominfo/5/2007. ID-SIRTII, yang merupakan kepanjangan dari Indonesia Security Incident Response Team on Internet Infrastructure. Organisasi ini merupakan benteng pertahanan Indonesia terhadap serangan dunia maya.

Tugasnya adalah memonitor dan mendeteksi ancaman jaringan internet di Indonesia, mengamankan data center Indonesia, berperan sebagai digital forensik untuk kepentingan hukum, penolong masyarakat terkait insiden internet yang siap siaga, edukator dan konsultan untuk simulasi dan sosialisasi untuk menghindari masyarakat dari kejahatan internet.

ID-SIRTII bisa dibilang sebagai benteng pertahanan pertama yang sifatnya nasional. Sementara itu, untuk perusahaan dan instansi harusnya memiliki benteng pertahanan sendiri.

Di negara luar, benteng pertahanan yang dimiliki masing-masing instansi/perusahaan bernama C-SIRT  (Computer Security Incident Response Team) dan CERT (Computer Emergency Response Team). Fungsinya hampir sama, menangani keamanan data sebuah lembaga yang lingkupnya lebih kecil dari ID-SIRTII. Selain itu juga ada GovCERT dan ID-CERT.

Sayangnya, ditulis Profesor Zainal, baik ID-SIRTII, GovCERT dan ID-CERT hanya bertindak mengurusi operasional dan teknis tanpa taktik dan strategi. Seperti halnya negara lain seperti Australia atau Inggris yang memiliki Office of Cyber Security (OCS) untuk urusan strategi dan Cyber Security Operations Center untuk level  taktik.

“Oleh karena itu perlu dibentuk juga National Cyber Security atau Organization of Indonesia National Cyber Security (I-NCS) di Indonesia,” tulis Prof. Zainal.

Kembali pada pertanyaan, jika Amerika sebagai negara adidaya saja takut dengan keberadaan hacker, bukankah Indonesia seharusnya merasa lebih takut dan bersiap diri menghadapi kemungkinan yang terburuk akibat tingkah hacker? (VivaNews)

Teruskan Membaca

Indonesia – Rusia Kerjasama Luncurkan Roket

Rusia, Indonesia, dan Jerman hendak bekerja sama meluncurkan Polet, sebuah roket carrier dua tingkat berbobot 100 ton. Roket yang merupakan bagian dari proyek Air Launch tersebut akan diluncurkan dari Biak, Papua.

Wakil Menteri Perkembangan Ekonomi Federasi Rusia Aleskey Likhachev menyatakan saat ini koordinasi dasar di Papua sudah dilaksanakan dan negosiasi pembiayaan proyek tengah berlangsung.

Hal itu dinyatakan Likhachev dalam kunjungannya ke Jakarta pada Maret lalu, saat memimpin lawatan delegasi bisnis Rusia ke negara-negara ASEAN. Menurut Likhachev, pelaksanaan proyek Air Launch di Indonesia memang tidak berjalan terlalu cepat, namun Rusia berharap proyek yang penting bagi kedua negara tersebut dapat segera terwujud. “Tidak menutup kemungkinan proyek ini akan melibatkan lingkup kerja sama yang lebih besar yakni antara Rusia dan beberapa negara ASEAN,” terang Likhachev.

Sergey Teselkin dalam pertemuan di Jakarta. Kredit: Mikhail Tsyganov

Salah satu pencetus Air Launch, Sergey Teselkin, juga hadir dalam pertemuan di Jakarta tersebut.

Polet tidak diluncurkan dari permukaan bumi, melainkan dari ketinggian sepuluh kilometer di atas permukaan laut. Roket tersebut akan diangkut oleh Ruslan, pesawat terbang terbesar di dunia dan kemudian akan diluncurkan saat pesawat itu tengah mengudara. Hal itu akan menekan biaya peluncuran hingga dua kali lebih rendah.

Air Launch dapat berfungsi sebagai sistem tanggap darurat. Foto: Mikhail Tsyganov

Peluncuran satelit akan dilakukan di Pulau Biak, Papua, yang hanya bersudut dua derajat dari garis khatulistiwa. Dengan kecepatan rotasi bumi 0.4 kilometer per detik, maka biaya pengiriman satelit ke orbit menjadi lebih murah, karena putaran bumi sendiri yang akan mendorong satelit menuju orbit.

Teleskin menyatakan Air Launch dapat berfungsi sebagai sistem tanggap darurat. “Bayangkan saat para astronom menemukan asteroid yang datang mendekati bumi tanpa diduga, Air Launch (jika infrastrukturnya sudah dibangun dan berbekal roket ini) dapat menjadi satu-satunya sistem yang dapat mengatasi ancaman tersebut. Sistem ini akan menghancurkan asteroid berkeping-keping dalam dalam waktu sekitar lima hari setelah penemuan,” terang Teleskin.

Peluncuran satelit akan dilakukan di Pulau Biak, Papua, yang hanya bersudut dua derajat dari garis khatulistiwa. (Desain Mikhail Tsyganov)

Pelabuhan udara di Pulau Biak, Papua. Foto: Mikhail Tsyganov

Selain itu, Teleskin menawarkan sistem yang revolusioner dalam proyek ini. Biasanya, sebelum peluncuran satelit dibawa ke kosmodrom (stasiun peluncuran roket) dan dijaga sepanjang waktu, tapi tak menutup kemungkinan terjadi kebocoran teknologi. Sementara, Polet akan didatangkan (dengan pesawat) kepada klien dengan menggunakan roket upper stage dan perakitannya dilakukan dibawah kontrol penuh klien.

Teknologi Air Launch merupakan milik Pusat Roket Negara (PRN) Rusia Makeyev yang telah bergerak di pasar persenjataan roket selama 60 tahun dan berpengalaman puluhan tahun di bidang teknologi peluncuran roket dari kapal selam.

Replika pesawat terbesar di dunia AN-124-100BC Ruslan. Foto: Mikhail Tsyganov

Teleskin menjelaskan, teknologi milik PRN sangat berguna dalam mempermudah peluncuran roket. “Roket seberat 100 ton yang terjun dari pesawat, dengan berat keseluruhan 400 ton, akan membuat kerusakan spesifik pada dinamika penerbangan. Air Launch membuat peluncuran beban seberat itu di udara menjadi lebih mudah dibanding melepaskan gelembung di hidrosfer,” terang Teleskin. Pesawat An-124 Ruslan sendiri memang dirancang untuk menerjunkan beban yang sangat berat.

Teleskin optimis proyek ini mampu menarik perhatian investor. “Semua investor yang kami temui menyarankan untuk melakukan pencobaan peluncuran roket. Bila kami berhasil melakukannya, investor akan menilai proyek ini berbeda dari sebelumnya. Para pengamat ahli dari Rusia, Eropa, bahkan AS memprediksi banyak klien potensial yang akan mengantri untuk berinvestasi,” kata Teleskin.

Proyek ini telah diajukan ke pemerintah Rusia, tapi Teleskin khawatir reorganisasi kepemimpinan Badan Antariksa Rusia Roskosmos akan menghambat kelancaran proyek. “Keputusan sudah diterima, tapi proyek baru boleh dilaksanakan setelah pembentukan struktur Roskosmos yang baru. Maka kami masih harus menunggu untuk merealisasikannya. Supaya tidak membuang waktu sia-sia, kami melanjutkan pekerjaan kami dengan mitra dari Indonesia dan Jerman.” Ujar Teleskin. (indonesia.rbth.com| jkgr)

Teruskan Membaca

Indonesia Dianggap Mampu Jadi Pemimpin Dunia

Mantan Duta Besar Amerika Serikat (AS) untuk Kerjasama Indonesia dan China, J. Stapleton Roy, menganggap Indonesia bisa jadi pemimpin dunia. Hal tersebut disampaikan saat forum terbuka USINDO di Jakarta.

"Dengan kapasitas yang dimiliki Indonesia. Indonesia mampu menjadi pemimpin di wilayah regionalnya dan bahkan dunia," ucapnya di Jakarta, Rabu (14/5/2014).

Hal tersebut berdasarkan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang besar di kawasan Asia Tenggara. Indonesia juga didorong dengan sumber kekayaan yang dimilikinya.

Tidak menutup kemungkinan, Indonesia bisa menjadi pemimpin dunia. Kebijakan luar negeri Indonesia pun kini mulai diakui di dunia Internasional. Terkait masalah Laut China Selatan pun Indonesia turut mengambil peran.

Indonesia dan AS akan bekerjasama untuk mengatur hukum internasional di Laut China Selatan. Hal tersebut dilakukan untuk menstabilkan kondisi di kawasan Laut China Selatan. Upaya ini bertujuan apabila terjadi konflik tidak berdampak ke wilayah lainnya.

Menurut informasi adanya sumber minyak dan gas sebagai pemicu China mengklaim wilayah Laut China Selatan sebagai teritorialnya. (OkeZone)

Teruskan Membaca

Dituduh Teroris, Diplomat RI Diciduk Polisi Ceko

Kejadian tersebut membuat Alberto trauma dan tidak dapat tidur sampai kemarin. Hingga berita ini ditulis, belum ada tanggapan dari Kementerian Luar Negeri. Pesan singkat yang dikirim Tempo kepada Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa juga belum dibalas.

Menurut situs berita Praque Post, diplomat Indonesia, Wahono Yulianto, sempat mengajukan protes lantaran ditahan selama sekitar satu setengah jam. “Ketika mereka ingin memperlihatkan dokumen diplomatiknya, polisi diduga menolaknya,” tulis Praque Post.

Unit Deteksi Kejahatan Terorganisir (UOOZ) merazia Masjid Centrum Praha, yang terletak di pinggir timur ibu kota Ceko tersebut, sebelum sembahyang Jumat dimulai pekan lalu.

Menurut juru bicara UOOZ, Pavel Hantak, penggerebekan itu dilakukan atas dugaan penerbitan buku yang menyebarkan propaganda anti-Semit atau Yahudi, xenophobia, dan kekerasan terhadap kalangan inferior.

Razia berlangsung selama kurang lebih empat setengah jam. Alasan razia tersebut adalah buku The Bases of Tauhid: The Islamic Concept of God atau Dasar-dasar Tauhid: Tuhan dalam Konsep Islam. Buku itu diprotes oleh mantan penganut muslim bernama Luk Lhoťan.

Pavel Hantak mengatakan buku itu berisi pandangan Islam yang ekstrem dan diterbitkan oleh Pusat Komunitas Muslim di Republik Ceko bersama Yayasan Islam. (Tempo)

Teruskan Membaca

Abbott didesak perbaiki hubungan sebelum SBY pensiun

Kubu oposisi Australia (Partai Buruh) mendesak Perdana Menteri Australia, Tony Abbott bertindak cepat untuk memperbaiki hubungan dengan Indonesia, sebelum Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pensiun sebagai Presiden Indonesia.

Hubungan Indonesia dan Australia retak karena dua masalah. Yakni, soal penyadapan yang dilakukan intelijen Australia terhadap para pejabat Indonesia dan soal pelanggaran kedaulatan Indonesia yang dilakukan kapal-kapal Australia ketika mengusir para pencaria suaka.

Juru bicara kubu oposisi Australia untuk urusan luar negeri, Tanya Plibersek, mengatakan perbaikan hubungan kedua negara sudah mendesak. ”Sangat diinginkan untuk melihat hubungan dikembalikan ke pijakan normal sebelum Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meninggalkan kantornya (pensiun) pada bulan Juli,” katanya.
 

Plibersek, seperti dilansir Sydney Morning Herald, Kamis (24/4/2014), khawatir jika hubungan tidak cepat dinormalkan, aka nada banyak masalah ke depan. ”Saya pikir dalam pemerintahan (Indonesia) mendatang, setiap presiden baru, tentu saja akan memprioritaskan apa yang harus mereka lakukan di dalam negeri sebelum bekerja untuk memperbaiki hubungan (dengan) Australia,” katanya kepada radio ABC.

”Saya khawatir bahwa hubungan dengan Australia mungkin tergelincir ke bawah,” lanjut dia. Sudah enam bulan sejak Indonesia menarik duta besarnya di Australia dan menangguhkan kerjasama, hubungan kedua negara belum dipulihkan.

Puncak kemarahan Indonesia terjadi, ketika muncul bocoran laporan dari bekas kontraktor National Security Agency (NSA), Edward Joseph Snowden, bahwa intelijen Australia pernah menyadap ponsel Presiden SBY, istri dan pera pejabat tinggi Indonesia.

Indonesia menuntut Australia menandatangani kode etik spionase sebelum kedua negara mulai bekerja sama dalam penanganan penyelundupan manusia, pertahanan dan kerjasama intelijen. Plibersek mengaku menggunakan momen kunjungan resmi pertamanya ke Indonesia untuk membantu mengakhiri gesekan antara kedua belah pihak yang sudah beralurut-larut. (Sindo)

Teruskan Membaca

KRI Banjarmasin jadi tontonan warga Qingdao, Tiongkok

Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) Banjarmasin yang sedang sandar di pelabuhan Kota Qingdao, Provinsi Shandong, Tiongkok, untuk mengikuti latihan maritim multilateral menjadi tontonan warga setempat.

 
Warga Qingdao sejak Selasa pagi mengantre di pintu masuk dermaga dua dan tiga Pelabuhan Qingdao untuk melihat KRI Banjarmasin dan enam kapal perang lain yang lego jangkar di sana.

Usai menunjukkan tiket gratis dan identitas diri kepada petugas di pos pengecekan, mereka bergegas menuju kapal-kapal perang yang sandar, termasuk di antaranya KRI Banjarmasin.

Anak-anak dan orang dewasa mengantre di depan tangga kapal sebelum petugas Angkatan Laut setempat mempersilakan mereka masuk ke kapal.

Beberapa warga berfoto di depan helikopter Bell-412 di geladak KRI Banjarmasin, yang kemudian ditutup untuk pengunjung.

"Kapalmu sangat besar dan indah," kata Wu Shing (50) usai mengelilingi kapal buatan PT PAL tersebut.

Selain berkeliling, para pengunjung juga menyempatkan diri untuk berfoto bersama dengan beberapa kru kapal dan taruna Akademi Angkatan Laut yang sedang mengikuti Kartika Jala Krida 2014.

Mereka juga meminta tanda tangan kru, awak dan taruna yang mereka temui, dan meminta tanda mata, apapun itu.

Selain mengikuti latihan maritim multilateral, KRI Banjarmasin juga menlakukan kegiatan Kartika Jala Krida (KJK) 2014 yang diikuti taruna tingkat II Angkatan 61 yang berjumlah 89 orang.

Lazimnya muhibah ke beberapa negara, para taruna Akademi Angkatan Laut yang mengikuti kegiatan itu mempromosikan budaya Indonesia dan memainkan drumband di dermaga 2.

KRI Banjarmasin diawaki 132 personel serta 10 personel pengasuh taruna Akademi Angkatan Laut.

KRI Banjarmasin merupakan salah satu kapal yang dirancang sebagai kapal pendukung operasi amfibi, yang memiliki kemampuan mengangkut pasukan pendarat berikut kendaraan tempur beserta kelengkapannya.

Kapal tersebut juga mampu mengangkut lima helikopter (tiga unit di geladak heli, dua unit di hanggar).

Selain sebagai kapal tempur, kapal berteknologi desain semi-siluman ini juga berfungsi untuk mendukung operasi kemanusiaan serta penanggulangan bencana alam.

KRI Banjarmasin akan tampil dalam parade kapal perang di Qingdao bersama puluhan kapal perang dari sekitar 20 negara.  (Antara)

Teruskan Membaca

Menlu Indonesia Minta Australia Sepakati Pembatasan Spionase

Pemerintah Indonesia mengharapkan agar Australia menyetujui pembatasan aktivitas spionase namun belum ditemukan kata sepakat mengenai kode etik perjanjian tersebut.


Menteri Luar Negeri, Marty Natalegawa, mengatakan, negosiasi yang membahas kelanjutan kerjasama diplomatik dengan Australia mengalami kemajuan, namun belum bisa disahkan.

Indonesia menunda kerjasama dengan Australia November tahun lalu, setelah terungkapnya aksi penyadapan intelijen Australia terhadap Presiden SBY dan lingkungan dekatnya, termasuk ibu negara, Ani Yudhoyono.

Indonesia menarik Duta Besar-nya di Canberra, dan mengumumkan pengkajian ulang atas seluruh perjanjian dengan Australia, serta menunda kerjasama dalam kasus penyelundupan manusia, latihan militer gabungan dan tukar informasi data intelijen.

Penurunan hubungan diplomatik itu dilakukan setelah Perdana Menteri Tony Abbott menolak untuk menjelaskan kasus penyadapan tersebut. Usaha penyadapan memang dilakukan pada masa pemerintahan sebelum PM Abbott, namun baru terungkap dan dipublikasikan harian “Guardian Australia” serta “ABC News” dua bulan setelah pemerintahan Koalisi dilantik. Indonesia akan kembali memulihkan hubungan diplomatik secara penuh jika Australia telah menandatangani kode etik.

Menlu Marty mengungkapkan, untuk memulihkan kerjasama seperti sedia kala sebenarnya tidak terlalu rumit.

Ia menambahkan, dirinya telah bertemu dengan Menlu Australia, Julie Bishop, dalam beberapa kesempatan, dan telah mendiskusikan apa saja yang perlu dimuat dalam kode etik tersebut.

“Seperti yang telah saya katakan sebelumnya, intinya apa yang kami rencanakan adalah penerapan prinsip-prinsip dasar dari hubungan internasional, khususnya perjanjian Lombok. Lalu kita baru menyusun komitmen dalam hal-hal tertentu, dan yang paling penting, komitmen untuk tidak melakukan hal-hal tertentu,” tegas Marty.

Ia juga berujar, bagian akhir perjanjian tersebut akan mencakup komitmen untuk “menahan diri dari pengerahan sumber daya intelijen” yang akan bertentangan dengan atau mengganggu negara lain.

“Dalam banyak kesempatan, pemerintah Australia yang tengah berkuasa banyak menyebut poin ini, dan kami sungguh berharap agar ini disahkan di atas kertas,” ungkapnya.

Namun Menlu Marty tak menjelaskan lebih jauh mengenai berapa lama waktu yang dibutuhkan agar perjanjian ini bisa disahkan.

SBY inginkan persetujuan final atas kode etik

November tahun lalu, SBY memegang kendali atas persetujuan final kode etik.

“Saya akan cek draf-nya apakah telah sungguh-sungguh dikerjakan dan menjawab seluruh harapan rakyat Indonesia atau tidak – setelah skandal penyadapan muncul. Seusai protokol dan kode etik disetujui, saya ingin agar perjanjian tersebut ditandatangani oleh kedua kepala negara, saya sebagai Presiden dan Tony Abbot sebagai Perdana Menteri,” ujarnya kala itu.

Ketika semua proses tersebut sudah terlewati, Indonesia baru akan memulihkan hubungan diplomatik.

Namun Indonesia tengah menyiapkan Pemilu Presiden pada 9 Juli, dengan potensi putaran kedua di bulan September, jika hasil di putaran pertama tak memungkinkan secara prosentase.

Sementara itu, SBY telah dua kali terpilih dan tidak dibolehkan Konstitusi untuk maju kembali.

Partai-nya pun juga ditempa skandal korupsi hingga popularitasnya terkikis dalam Pemilu ini, dan batal untuk mengajukan calon Presiden.

Jika hubungan diplomasi tak segera diperbaiki dalam waktu dekat ini, Pemerintah Australia kemungkinan akan bernegosiasi dengan Presiden dan pemerintahan yang baru di Jakarta.

Sumber : Radioaustralia

Teruskan Membaca

Singapura ajak RI akhiri polemik Usman Harun

Pemerintah Singapura dan Pemerintah Indonesia harus menemukan cara untuk begerak ke luar dari polemik penamaan kapal perang Indonesia, yakni KRI Usman Harun. Demikian disampaikan Menteri Pertahanan Singapura, Ng Eng Hen.

Dia mengajak Indonesia untuk memperbaiki hubungan yang sempat retak akibat polemik penamaan kapal yang diambil dari dua marinir pembom gedung MacDonald, 1965 silam.

Menurutnya, Singapura bingung bagaimana menangani polemik berkepanjangan itu.”Kita hidup di lingkungan ini, kita harus menemukan cara untuk membangun hubungan dengan tetangga kita,” kata Eng, seperti dikutip Today Online, Senin (21/4/2014).
 

“Kadang-kadang, kita tidak dapat sepenuhnya memahami cara-cara lain, tapi selama kami terus dengan berdiri sendiri dan orang lain memahami kita, saya percaya itu adalah dasar yang sangat kuat bagi kita untuk membangun hubungan dengan orang lain,” lanjut dia.

Komentar menteri Singapura itu muncul setelah Panglima TNI, Jenderal Moeldoko, mengklarifikasi ihwal pernyataan maaf saat diwawancari stasiun televisi Channel NewsAsia Selasa pekan lalu. Moeldoko, sejatinya tidak menyampaikan permintaan maaf ke Singapura atas penamaan KRI Usman Harun. (Baca: Polemik Usman Harun, RI minta maaf ke Singapura)

Dia menegaskan, penamaan KRI Usman Harun sudah final dan tidak akan berubah. Ditanya apakah, Ng menerima klarifikasi Jenderal Moeldoko, dia berujar; ”Saya pikir itu tidak produktif bagi kita untuk terlibat dalam politik dalam negeri mereka.”

Menurutnya, Pemerintah Singapura akan menerima pernyataan Jenderal Moeldoko seperti yang disiarkan stasiun televisi Singapura tersebut. Di mana, lanjut dia, Indonesia telah mengakui bahwa insiden tersebut telah menimbulkan emosi dan menyatakan, tidak ada niat buruk dari Indonesia.

”Bagaimana kita bergerak maju akan tergantung pada kemampuan kita untuk memperlakukan satu sama lain dengan saling menghormati dan menganggap sebagai wilayah yang berdaulat,” katanya.

“Jika kedua belah pihak ingin membangun hubungan yang kuat, dan (Indonesia) mengakui bahwa kita sebagai tetangga yang saling membutuhkan dan harus bekerja sama, saya yakin bahwa kita dapat memulihkan membangun yang telah terjalin selama beberapa dekade.”

Sumber : Sindo

Teruskan Membaca

Kapal Militer Iran Berencana Kunjungi Indonesia

Untuk menunjukan kemampuan militer, Iran berencana datangkan kapal-kapal militer ke Indonesia. Namun belum diketahui waktu dari kedatangan perangkat militer Iran tersebut.

“Kami merencanakan pada tahun-tahun mendatang akan melakukan kunjungan dari kapal-kapal militer kami ke Indonesia,” tutur Atase Militer Kedubes Iran Ali Maktabi Fard pada Perayaan Ulang Tahun tentara Nasional Republik Islam Iran di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu 16 April 2014.

Namun sepertinya rencana belum akan terwujud dalam waktu dekat. Rencana tersebut dilakukan setelah adanya persetujuan yang diberikan oleh para pejabat Indonesia yang terkait.

Saat ini pihak Iran sedang menyusun programnya. Diharapkan rencana kunjungan ini akan mendapatkan tanggapan positif dari Indonesia.

Untuk memenuhi persediaan persenjataan dan alat militer yang diperlukan, Iran memanfaat kan industri lokal setelah negara tersebut mendapatkan sanksi dari negara-negara Barat.

“Saya percaya kaum muda di Republik Islam Iran akan membuahkan hasil yang besar,” tambahnya.

Indonesia dan Iran sudah cukup lama menjalin kerjasama di berbagai bidang khusnya dalam bidang militer. Pemerintah Iran juga mengakui Indonesia memiliki potensi besar dalam urusan pertahanan. Iran berharap kerjasama tersebut mampu mencapai apa yang menjadi kepentingan bersama. (OkeZone)

Teruskan Membaca

Langgar Wilayah Laut RI, Komandan Australia Dipecat

Angkatan Laut Australia memecat seorang komandan senior yang terlibat dalam pelanggaran wilayah laut Indonesia beberapa waktu lalu. Seorang perwira lain terkena sanksi administratif terkait beberapa pelanggaran wilayah yang terjadi pada Desember 2013 dan Januari 2014 itu.

 

Saat itu angkatan laut Australia berpatroli mencegah datangnya para manusia perahu yang datang dari Indonesia. Rata-rata berasal dari Asia Selatan, Timur Tengah, dan Afrika, mereka ingin menyelundup ke Negeri Kanguru itu untuk mendapat penghidupan layak dengan alasan nyawa mereka terancam akibat konflik di negara asal.

Menurut harian The Guardian, pemecatan atas komandan angkatan laut tersebut diumumkan oleh panglima angkatan laut Australia, Laksamana Madya Ray Griggs, Kamis ini. "Setiap perwira komandan yang terlibat dalam patroli tersebut tahu bagaimana bertindak sesuai prosedur. Tapi, saya minta mereka menerapkan standar yang tertinggi," kata Griggs.

"Tindakan ini pada dasarnya bukan sebagai hukuman, namun semata-mata untuk menegakkan standar profesional dalam jajaran Angkatan Laut Australia," lanjut Griggs, yang mengumumkan kebijakannya itu lewat buletin resmi kesatuannya, Navy Daily, hari ini. Namun Griggs tidak menyebutkan identitas dua perwira komandan yang terkena sanksi.

Angkatan Laut Australia menyatakan, para komandan kapal patroli sudah diberitahu untuk tidak melanggar kedaulatan laut Indonesia saat menjalankan tugas. Namun pelanggaran itu ternyata terjadi.

Pengumuman Angkatan Laut ini muncul bersamaan saat harian Guardian Australia mengungkapkan, salah satu kapal patroli milik bea cukai Australia diketahui melanggar batas laut Indonesia lebih jauh dari yang diungkapkan secara resmi. Beberapa waktu lalu pemerintah Australia secara resmi mengakui kapal-kapal patroli mereka beberapa kali melanggar wilayah laut Indonesia.

Salah satu kapal, The Ocean Protector, masuk ke wilayah Indonesia sejauh 9 km dari perbatasan maritim dan hanya 27 km dari suatu pantai di Indonesia. Menurut laporan Guardian Australia, kapal itu bahkan terlihat dari Pelabuhan Ratu di Jawa Barat pada 14 Januari 2014.

Menurut hukum laut internasional, suatu negara berhak menguasai hingga 12 mil laut dari titik pantai terluar. Setiap kapal asing yang masuk harus mendapat persetujuan dari negara bersangkutan.

Pelanggaran batas laut Indonesia oleh kapal patroli Australia itu terjadi di tengah retaknya hubungan diplomatik kedua negara akibat skandal penyadapan intelijen Canberra atas Jakarta. Imbasnya, untuk sementara kerjasama Indonesia dan Australia dalam penanganan penyelundupan manusia perahu secara resmi ditangguhkan. (VivaNews)

Teruskan Membaca

Panglima TNI Peringatkan Australia Untuk Tidak Kirim Lagi 'Manusia Perahu'

Panglima TNI Moeldoko memperingatkan Australia untuk tidak lagi mengirim para imigran gelap yang mencari suaka di Australia dikembalikan ke Indonesia dengan menggunakan sekoci oranye yang keren.

"Panglima tentara Australia sudah berjanji bahwa tidak akan pernah melakukannya lagi, kalau mereka melakukan lagi, protes saya akan lebih keras lagi," tega Moeldoko ditemui usai menghadiri acara The 14th Annual Citi Economic and Political Outlook Indonesia: The Next Chapter, di Ballroom Four Seasons Hotel, Kuningan, Jakarta, Rabu (16/4/2014).

Moeldoko tidak mengungkapkan protes keras seperti apa yang akan dilakukannya, jika Australia mengulangi pengiriman 'manusia perahu' ke Indonesia. Namun ia memastikan banyak bentuk protes keras yang akan dilakukannya.

"Bahkan saat Australia mengirim manusia perahu dengan sekoci, panglima TNI Australia ini sekali bertemu dengan saya, saya kuliahin dia, saya tegaskan kami tidak dengan hal itu," ucapnya.

Namun ia mengakui, untuk mengantisipasi hal tersebut tidak terjadi lagi, diperlukan pengawasan perairan Indonesia dengan ketat.

"Tapi, luasnya wilayah dan panjangnya garis pantai itu juga tidak mudah bagi TNI untuk mengawasi, karena keterbatasan alusista. Tapi, yang jauh lebih penting, rasa saling menghormati atas teritorial negara masing-masing itu yang lebih bagus," tutupnya. (Detik)

Teruskan Membaca

PT. Pindad Membuka Pintu Kerjasama dengan Arab Saudi

Pada hari Selasa, 15 April 2014, rombongan Kementerian Pertahanan Arab Saudi mengunjungi PT Pindad (Persero). Rombongan diterima oleh Direktur Sistem Senjata Ade Bagdja di Auditorium Gedung Direktorat. Turut hadir dalam acara ini adalah Kepala Divisi Senjata Santa Yusuf dan Kepala Divisi Kendaraan Khusus Edi Purwanto.

Rombongan yang dipimpin oleh Brigadir Jenderal Athiyah Saleh Al-Maliki sebagai Chief of Central Committee for the Local Manufacturing ini mengunjungi PT Pindad (Persero) sebagai tindak lanjut ditandatanganinya Defence Cooperation Agreement (DCA) yang telah ditandatangani Republik Indonesia dan Arab Saudi pada tanggal 25 Januari 2014 lalu, yang salah satu poinnya menyangkut kerjasama di bidang industri pertahanan. Kunjungan ini dimaksudkan untuk mengetahui lebih detail mengenai proses bisnis industri pertahanan Indonesia dalam memproduksi produk alutsista. PT Pindad (Persero) menjadi pilihan karena Pindad merupakan perusahaan milik negara yang mendukung penuh kinerja TNI di Indonesia, khususnya di matra darat.

Antusiasme para anggota rombongan terlihat saat berdiskusi mengenai detail proses bisnis PT Pindad (Persero) dengan Direktur Sistem Senjata PT Pindad (Persero). Berbagai macam hal ditanyakan oleh para anggota rombongan mengenai detail kapabilitas produk, desain produk, pengujian produk, ekspor produk ke macanegara, sistem sertifikasi kualitas produk, sumber daya manusia, hingga posisi PT Pindad (Persero) di industri serta pemerintahan di Indonesia.

Kegiatan para anggota rombongan dilanjutkan dengan mengunjungi fasilitas produksi di Divisi Kendaraan Khusus dan Divisi Senjata. Di fasilitas produksi ini, para anggota rombongan bertanya lebih detail mengenai spesifikasi produk dan mencoba secara langsung performa beberapa produk unggulan PT Pindad (Persero) seperti mengendarai Panser Anoa dan mencoba menembak menggunakan Senapan Serbu SS2.

Semoga saja kunjungan Kementerian Pertahanan Arab Saudi kali ini dapat membuka jalan kerjasama yang lebih jauh dan menguntungkan bagi kedua belah pihak di masa depan. (Anggia | BUMN)

Teruskan Membaca

Natuna Dan Pelajaran Berharga Konflik LCS

Natuna saat ini banyak disebut dalam pemberitaan yang berhubungan dengan kegiatan militer. Selain menjadi tuan rumah Latma Komodo 2014 juga mengenai berbagai rencana pembangunan kekuatan militer di pulau tersebut. Pulau terletak wilayah luar Indonesia dan berhadapan langsung dengan LCS (Laut China Selatan) yang sedang dilanda konflik klaim yang tumpang tindih dari berbagai negara, antara lain Malaysia, Pilipina dan China. Bahkan dari peta 9 dash line China, ada kemungkinan wilayah ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif) Indonesia di utara Natuna ikut termasuk wilayah yang diklaim oleh China.

Walau bisa dibilang termasuk lamban, namun keputusan pemerintah dan TNI untuk memperkuat kehadiran militer di Natuna adalah keputusan yang sangat tepat yang patut diapresiasi. Kita harus melihat contoh negara-negara lain yang saat ini sedang bersengketa wilayah dengan China untuk dapat menilai betapa tingginya nilai Natuna dalam konteks kedaulatan wilayah negara.

Kebanyakan wilayah laut di daerah sengketa ini adalah coral dan karang, sebagian malah terendam di bawah permukaan air laut. Tapi hal itu tidak menghentikan upaya China untuk menancapkan klaim mereka. China menempatkan tanda batas wilayah mereka di berbagai tempat yang memungkinkan, bahkan memasang dudukan beton dan membangun pangkalan di atas koral. China menyebutnya pangkalan bagi nelayan mereka, tapi beberapa pihak yakin itu adalah bangunan militer atau setidaknya pemerintah China menempatkan pasukan marinir untuk menjaganya. Bahkan di James Shoal sekitar 70 km Serawak, China menanamkan plat logam pada koral 20 meter di bawah permukaan air laut sebagai penanda batas wilayah mereka.

Memang tidak terdengar reaksi frontal dari Malaysia, namun tanpa berkonfrontasi langsung dengan China, Malaysia berencana membangun kesatuan Marinir dengan batuan dari USMC (United States Marine Corps). Menteri Pertahanan Malaysia Hishammuddin Tun Hussein mengatakan tahun lalu, bahwa Malaysia akan membangun kesatuan Marinir yang akan bertempat di Bintulu, tidak jauh dari Wilayah yang disengketakan.

Pilipina adalah salah satu claimant LCS yang paling lantang menentang klaim China. Hal ini cukup wajar, mengingat klaim China yang didukung ancaman kekuatan militer ini bisa memberikan kerugian ekonomi dan kedaulatan yang luar biasa bagi Pilipina. Selain berbagai potensi migas, perikanan juga adalah salah satu sektor ekonomi andalan Pilipina. Dan saat ini, nelayan “asing” dilarang masuk ke wilayah LCS yang diklaim China sebagai wilayahnya. Membuat nelayan Pilipina kehilangan mata pencaharian sementara nelayan China bebas melaut sampai jauh ke Timur dan Selatan LCS. seakan belum cukup, China juga sudah mulai merencanakan penerapan ADIZ di wilayah udara LCS tersebut.

Alasan mengapa China begitu leluasa mencaplok wilayah Pilipina adalah karena superioritas kekuatan militer mereka. Saat ini Pilipina melakukan berbagai cara ‘melawan’ agresifitas China, mulai dari upaya memasang tanda batas mereka sendiri, membawa sengketa wilayah ke PBB, melakukan modernisasi militer, membangun pangkalan Marinir baru yang berdekatan dengan wilayah sengketa, mencari dukungan AS dan bahkan potensi mengadakan aliansi militer dengan Vietnam. Tapi apapun dilakukan, upaya itu sudah terlambat, karena secara de facto China lah yang saat ini mengontrol wilayah sengketa.

Upaya balasan lemah pihak Pilipina. Image southseaconversations

Kelihatannya Malaysia, Pilipina dan juga Indonesia melupakan sejarah pahit Vietnam yang kehilangan kontrol atas Kepulauan Paracel pada China sekitar 40 tahun yang lalu. Malaysia terlihat canggung dan terkaget-kaget dengan bentuk ancaman yang mereka hadapi, Pilipina mengabaikan pembangunan militer dan terlalu mengandalkan diri sebagai sekutu AS di kawasan dan Indonesia lama terpuruk ekonomi dan sibuk dengan ancaman dalam negeri, sebelum kemudian baru-baru ini saja ketika ancaman dari dalam mereda, TNI mulai memperhatikan bentuk ancaman keamanan dari luar.

Dari negara-negara ini tampaknya Vietnam paling serius membangun kemampuan militernya. Diantara claimants, kemampuan militer mereka yang saat ini paling bisa membuat China berpikir ulang dan berhitung kembali sebelum bertindak semena-mena. Dan hal ini tidak lepas dari pengalaman pahit Vietnam dalam berhadapan dengan China dan pengalaman berharga dari perang Kepulauan Paracel.

Kepulauan Paracel

Pelajaran berharga dari sejarah Vietnam kehilangan kepulauan Paracel. Pada tanggal 16 Januari 1974, Angkatan Laut Vietnam (RVN) menjumpai kehadiran Angkatan Laut China (PLAN) di Kepulauan Paracel Barat yang saat itu dibawah kontrol Vietnam Selatan. Selama dua hari berikutnya, angkatan laut adu otot satu sama lain di sekitar kepulauan. Pertempuran kemudian meletus dan semakin meningkat dengan datangnya overwhelming bala bantuan pasukan Cina ke zona pertempuran, termasuk dukungan udara dari Pulau Hainan dan kapal patroli rudal Hainan-class.

Pertempuran Kepulauan Paracel tercatat dalam sejarah sejarah sebagai pertempuran pertama dalam upaya untuk kontrol atas kepulauan di Laut Cina Selatan. Pertempuran Kepulauan Paracel pada tahun 1974 memberikan pelajaran penting, tidak saja bagi Vietnam, tapi bagi semua pihak yang mempunyai kepentingan di LCS, termasuk juga Indonesia.

Jalur diplomasi adalah upaya utama,  tapi bukan satu-satunya

Tidak ada perjanjian internasional dan regional yang mampu memberikan perlindungan sempurna terhadap tindakan sepihak, termasuk ancaman atau penggunaan kekerasan. Artinya, walau diplomasi didahulukan dan hubungan sedang baik namun kekuatan militer tetap harus diperkuat dan disiagakan. Seperti kutipan terkenal Carl von Clausewitz: “war is the continuation of politics by other means”, perang adalah kelanjutan/bentuk lain dari politik.

Bantuan dari luar tidak selalu tersedia, ataupun (jika ada) akan bersedia membantu.

Tidak ada kekuatan regional telah mengambil sikap tegas dan memihak  di sengketa LCS,  tapi lebih ke fokus hanya pada kebebasan navigasi. Artinya, meskipun AS atau Jepang memiliki alasan yang sah untuk melakukan intervensi jika LCS terancam konflik bersenjata,  namun tindakan nyata tidak bisa dipastikan. Bahkan jika misalnya Komando Pasifik AS suatu saat  mendeteksi pergerakan mencurigakan militer China di LCS, tapi mereka mungkin tidak dapat bereaksi tepat pada waktunya.

Bagi negara-negara dengan kerjasama pertahanan atau aliansi militer sekalipun bantuan mungkin datang terlambat. Opsi terbaik adalah mengandalkan kekuatan sendiri. Dan bagi Indonesia yang merupakan negara netral tanpa memiliki aliansi militer, kemandirian pertahanan ini merupakan kebutuhan mutlak.

Kebutuhan akan (setidaknya) kemampuan terbatas kontrol wilayah perairan.

Ancaman terbesar negara-negara Asia Tenggara yang berhadapan dengan LCS adalah China. Dan walau ASEAN bersatu dalam aliansi militer, namun secara kuantitatif tidak bisa menandingi kekuatan militer China. Karena itu perlombaan senjata melawan China bukanlah opsi yang bisa dilakukan negara2 di kawasan ini, bahkan termasuk juga Indonesia yang dari ukuran jumlah penduduk dan ekonomi merupakan yang terbesar di antara negara ASEAN. Namun tidak berarti tidak ada yang bisa dilakukan oleh negara-negara ini dalam menghadapi ancaman kekuatan militer yang superior.

Pertempuran Paracel memberikan pelajaran akan kebutuhan tidak hanya mencegah musuh dari memblokade akses laut, tapi juga kebutuhan untuk mengamankan akses militer pada kepulauan terdepan yang terbuka dan rentan. Kemampuan  peringatan dini dan air/sea denial permanen pada lokasi-lokasi wilayah terluar hingga wilayah terluar ZEE diperlukan untuk tetap menjaga status quo.

Kesimpulan.

Berbagai negara dalam adu klaim di LCS berusaha dengan berbagai cara bahkan membangun pulau buatan atau sekedar menancapkan bendera di atas koral, jangan sampai kita kehilangan lagi kepulauan luar yang sangat berharga dan merupakan batas untuk wilayah kedaulatan.

Control China terhadap LCS diperkirakan akan meningkatkan keuntungan strategis dan pada akhirnya daya tawar politik mereka, sementara Indonesia dari dulu sudah memiliki potensi besar ini namun belum memanfaatkannya.  Ketika China sudah mulai dengan wacana  menerapkan ADIZ di LCS, Indonesia justru masih numpang pada Singapura karena mereka mereka yang mengatur Air Traffic Services (ATS) lantaran Indonesia dinilai belum mampu untuk mengatur penerbangan internasional yang sangat padat di wilayah udara sekitar.

Penguasaan Kepulauan Riau hingga Natuna juga berdampak besar dalam strategi luas jika Malaysia yang ada dalam scenario. Secara harfiah Kepulauan, wilayah perairan dan udara Indonesia di Kepulauan Riau hingga Natuna memisahkan Federasi Malaysia antara Semenanjung dan Malaysia Timur.

Batas Wilayah Laut NKRI

 


Lokasi Kepulauan Natuna sangat strategis untuk berbagai scenario di masa depan.  Natuna memang bukan satu-satunya wilayah depan Indonesia, tapi dengan dijadikannya Kepulauan Natuna sebagai wajah baru strategi kemanan Indonesia, mudah-mudahan hotspots baik perbatasan darat atau laut lainnya juga segera mendapat perhatian serius dari pemerintah dan TNI. (NYD | JKGR)




Keterangan:
ADIZ (Air Defense Identification Zone) : Zona Identifikasi  udara, Luas wilayah udara atas tanah atau air, memperluas ke atas dari permukaan, di mana identifikasi siap, lokasi, dan kontrol pesawat yang diperlukan dalam kepentingan keamanan nasional.
Claimant : Peserta/pihak yang punya klaim
Air/Sea Denial : Kemampuan mencegah ancaman laut dan udara
Status Quo : ”kondisi yang ada” atau “keadaan hal itu”
Hotspot : (politik) Lokasi dimana berpotensi terjadi kerusuhan/konflik
De Facto : ”pada kenyataannya” atau “pada praktiknya” walau bertentangan dengan aturan/hukum/kesepakatan
ZEE (Zona Ekonmi Eksklusif) : zona wilayah seluas 200 mil laut dari garis dasar pantai, yang mana dalam zona tersebut sebuah negara pantai mempunyai hak atas kekayaan alam di dalamnya

Teruskan Membaca

Latihan Bersama Komodo 2014 resmi dibuka

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto resmi membuka Latihan Bersama Multilateral Naval Exercise Komodo 2014 di Batam, Sabtu, yang akan digelar hingga 3 April 2014.

Pembukaan acara yang melibatkan 18 negara tersebut dihadiri Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, Panglima TNI Jenderal Moeldoko, Kapolri Jenderal Pol Sutarman, Kepala Staf angkatan Laut (KSAL) Laksamanan Marsetio, Gubernur Kepulauan Riau Muhammad Sani, dan duta besar perwakilan negara peserta.

Selain seluruh negara ASEAN, Multilateral Naval Exercise Komodo 2014 juga diikuti India, Jepang, Korea Selatan, Selandia Baru, Amerika Serikat, Tiongkok, Rusia, Australia.

Menkopolhukam mengatakan kegiatan yang mengambil tempat di Batam Natuna dan Anambas, Provinsi Kepri, tersebut melibatkan 24 kapal perang TNI AL dan 16 kapal perang negara peserta yang akan melakukan simulasi penanggulangan bencana.

"Kegiatan ini juga akan merumuskan kebijakan penanganan bencana di laut baik disebabkan alam atau buatan," kata dia.

Ia mengatakan, Latihan Bersama Multilateral Naval Exercise Komodo 2014 merupakan latihan penanganan bencana terbesar yang pernah diselenggarakan di Indonesia.

"Kami berharap kegiatan ini akan menyatukan bangsa-bangsa dalam penanganan bencana. Itu yang menjadi target besar Indonesia sebagai penyelenggara," kata menteri.

Usai mengikuti rangkaian persiapan simulasi pengamanan bencana di Batam, kata dia, Senin (31/3) peserta dan kapal perang bertolak ke Anambas dan Natuna dengan menyinggahi delapan tempat.

"Simulasi akan dilakukan diperairan Natuna dan Anambas. Sejumlah personil juga sudah melakukan berbagai kegiatan pada dua wilayah tersebut bidang kemanusaiaan seperti memperbaiki seklolah, fasilitas umum dan rumah warga," kata dia.

Kepala Staf angkatan Laut (KSAL) Laksamanan Marsetio mengatakan, meski melibatkan 40 kapal perang namun kegiatan ini murni simulasi penanganan bencana dan tidak ada latihan perang.

"Ini murni latihan penanganan bencana. Tidak ada latihan perang sama sekali," kata dia.

Sumber : Antara

Teruskan Membaca